KPU DKI Belum Optimal Terapkan Open Data di Pilgub 2017

titi-anggraini

KebebasanInformasi.org – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengungkapkan, KPU DKI Jakarta harus mampu mengambil momentum pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 sebagai ajang untuk membuktikan kinerja dan prestasinya, terutama berkaitan dengan keterbukaan data dan akses informasi. Hal ini seiring besarnya perhatian publik dan sorotan media massa, jika dibandingkan dengan 100 daerah lainnya yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2017.

“Ini sangat strategis. DKI Jakarta merupakan parameter bagi daerah-daerah lain, yang selalu menjadi rujukan dan mendapatkan liputan yang baik dari berbagai media massa maupun perhatian publik di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jakarta,” papar Titi.

“KPU DKI harus bisa menjadi rule model atau pelopor terkait dengan penerapan data terbuka dalam penyelenggaraan Pilkada,” kata Titi.

Namun sayangnya, Titi melihat KPU DKI belum optimal dalam penerapan platform open data. “Kalau saat ini kan bentuknya masih pdf, belum sepenuhnya mengadopsi konsep open data. Itu catatan sederhananya,” ungkapnya.

“Peluang dan kesempatan itu (penyediaan data terbuka) belum ditangkap oleh KPU DKI. Sangat disayangkan kalau momentum ini terlewat oleh KPU DKI, dan KPU DKI tidak melakukan terobosan atau inovasi yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik yang mumpuni dan optimal,” kata Titi.

Sudah Lebih Baik

Meski demikian, ia melihat, KPU DKI sudah lebih baik dari daerah lainnya dalam aspek keterbukaan informasi. Selain dipicu atensi publik dan media massa yang begitu besar, secara infrastruktur KPU DKI juga lebih siap, baik perangkat PPID, penggunaan teknologi, hingga penyediaan data.

“Faktor permintaan yang kuat dari publik, dalam hal ini media, dan juga masyarakat. Karena media ini ingin melayani publik, sehingga kebutuhan publik difasilitasi oleh media, yang intens meminta data-data kepada KPU DKI,” tutur Titi.

Ia memberi contoh beberapa hal keterbukaan dan kesigapan KPU DKI dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2017. Seperti pengumuman akun-akun media sosial (medsos) para pasangan calon, pengunggahan laporan dana kampanye dengan segera, serta platform pendaftaran pemilih.

“Di saat daerah-daerah lain belum mengumumkan (akun-akun medsos pasangan calon), KPU DKI setelah pendaftaran langsung mengumumkan. Kemudian kalau kita lihat di portal datanya mereka lebih cepat mengunggah laporan dana kampanye, lalu platform pendaftaran pemilih misalnya, itu di website KPU DKI sudah mereka sediakan,” kata Titi.

“Walaupun KPU RI sebenarnya sudah menyediakan kompilasi portal data dari seluruh daerah, yaitu portal infopilkada.kpu.go.id. Tapi mestinya portal data itu tidak mengesampingkan kewajiban mereka (KPU di daerah) memutakhirakan data di website mereka sendiri,” tambah Titi.

Ia juga bercerita tentang pengalamannya ketika berkunjung ke PPID KPU DKI. Ia melihat PPID KPU DKI sangat serius dalam usaha dan komitmen memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. “Walau sekali lagi keterbukaan itu bukan hanya soal komitmen untuk terbuka tapi juga memastikan datanya ada. Nah ini yang harus diuji terus,” kisah Titi.

“Misalnya dalam perjanan ke depan, 22 November 2016, laporan penerimaan dana kampanye, kemudian akan diikuti dengan pengumuman DPT. Fase-fase dimana data-data yang lebih signifikan itu akan jadi basis penilaian apakah betul KPU DKI lebih maju komitmennya dibandingkan daerah-daerah lain. (BOW)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

14 + sixteen =