Batasan Dana Kampanye Rp 203 Milyar, KPU DKI Harapkan Peserta Pilkada Jujur dan Terbuka

 Komisioner KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos dalam sebuah diskusi di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/11/2016) (Foto: Kompas.com)
Komisioner KPU DKI Jakarta Betty Epsilon Idroos dalam sebuah diskusi di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (9/11/2016) (Foto: Kompas.com)

KebebasanInformasi.org – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta resmi menetapkan batasan dana kampanye, yang boleh digunakan setiap pasangan calon (paslon) gubernur dan calon wakil gubernur, pada Pilkada 2017 sebesar Rp 203 milyar. Angka tersebut lebih besar dari yang ditawarkan sebelumnya, yakni Rp 93 milyar.

Komisioner KPU DKI Jakarta bidang Sosialisasi, Betty Epsilon Idroos, menjelaskan, batasan dana ini merupakan angka moderat yang ditemukan KPU DKI setelah melakukan berbagai penghitungan dan pertimbangan serta perbincangan dengan para tim kampanye.

“Sebelumnya masih hitung-hitungan kasar kami, rapi kemudian tidak realistis. Maka keluarlah angka Rp 203 miliar,” jelas Betty di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Selasa (9/11/2016).

“Itulah angka yang paling moderat yang dapat kami keluarkan hasil perbincangan dengan tim kampanye. Bahkan tim kampanye minta lebih-lebih lagi,” imbuhnya.

Di antara pertimbangan KPU DKI menetapkan angka Rp 203 milyar ialah kegiatan kampanye rapat umum yang melibatkan 100.000 massa jika digelar di Gelora Bung Karno (GBK). Sedangkan sebelumnya, KPU DKI menghitung jumlah peserta rapat umum hanya sekitar 20.000 orang.

Kemudian, tim kampanye pasangan cagub-cawagub meminta batasan dana kampanye ditingkatkan dari yang ditawarkan KPU sebelumnya.

“Untuk kegiatan yang mereka lakukan terkait dengan tatap muka atau pertemuan terbatas, mereka ingin lebih banyak lagi,” jelas Betty.

Ia menerangkan, kampanye tidak hanya dilakukan paslon tapi juga tim kampanye, parpol pengusung, dan relawan yang terdaftar, dengan dana yang berasal dari satu pintu, yakni paslon yang dananya harus dilaporkan.

“Dalam satu hari melakukan kegiatan sekian kali, lalu dikali frekuensi kegiatan, dikali dengan jumlah orang. Ini tentu lebih banyak yang melakukan kampanye,” jabar Betty.

Di samping itu, penambah bahan kampanye sebanyak 35 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) juga diperbolehkan bagi tim kampanye.

Dengan ditetapkannya batasan dana kampanye tersebut, KPU berharap semua paslon dan tim kampanye dapat secara jujur dan terbuka melaporkan pemasukan dan pengeluaran dana kampanye mereka.

Nantinya, lembaga Kantor Akuntan Publik (KAP) akan mengaudit alokasi dana setiap paslon.  (BOW)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

twelve − ten =