Penggunaan Anggaran Kampanye Harus Dikawal

 

Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono (kiri) bersalaman dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Dery Hendriyan (kanan),saat kesepatan untuk transparansi anggaran pilkada. (Foto:Dok.Lampost)
Ketua KPU Provinsi Lampung Nanang Trenggono (kiri) bersalaman dengan Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung Dery Hendriyan (kanan), saat kesepatan untuk transparansi anggaran pilkada. (Foto: Lampost)

Bandar Lampung Transparansi penggunaan anggaran, baik oleh pihak penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), maupun pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, selama masa pelaksanaan Pemilih Kepala Daerah (Pilkada) harus terus dikawal penggunaannya.

Di lima kabupaten, di Provinsi Lampung, yang menggelar Pilkada serentak pada 2017 telah disepakati bersama batasan dana kampanye sebesar Rp 70,7 miliar.

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung, Dery Hendryan, mengatakan besarnya jumlah anggaran penyelenggara Pilkada harus diketahui masyarakat dan terbuka karena itu termasuk informasi publik.

“Hal tersebut juga sesuai dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik junto Peraturan Komisi Informasi (Perki) nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik junto Perki nomor 1 tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu,” katanya kepada media massa di Bandar Lampung, Minggu (27/11/2016).

Ia juga mengatakan jajaran penyelenggara dan para calon harus memublikasikan penggunaan anggaran secara rinci. Publikasi itu bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti iklan, situs resmi, website, maupun media sosial. Informasi tersebut dapat memberi pencerahan bagi masyarakat untuk turut aktif membantu mengawasi proses Pilkada.

“Diminta atau tidak diminta semua harus di-upload anggarannya, mulai dari perencanaan kebijakan dan realisasinya,” kata Dery.

Hal senada diutarakan Akademisi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Himawan Indrajat. Ia mengatakan, semangat transparansi harus diimplementasikan untuk memberikan pembelajaran politik yang baik di masyarakat.

“Dengan trasnparansi dana kampanye bisa menciptakan kampanye yang adil antar kandidat. Apalagi sebagaian dana kampanye kandidat sudah dibiayai negara,” katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Pringsewu, A. Andoyo mengatakan bahwa pihaknya akan transparan dan memublikasikan segala hal terkait pendanaan Pilkada. Ia mengungkapkan, sejak penendatangan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD), besaran dana yang digunakan sebanyak Rp 15,5 miliar.

“Presentasenya paling banyak digunakan untuk honor penyelengara dari tingkat PPK, PPS, dan KPPS,” kata Andoyo, Minggu (27/11/2016).

Ia juga menerangkan, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi nasional mengenai anggaran dengan KPU RI, yang rencananya akan dilaksanakan di Bali.

“Kita juga mem-publish dana kampanye yang telah disepakati antara KPU dan pasangan calon. Kita juga baru dapat data mengenai besaran harta kekayaan calon hasil analisis dari KPK yang nanti akan kita upload ke website,” tuturnya.

Senada dengan Andoyo, Ketua KPU Kabupaten Tulangbawang Barat, Ismanto juga menegaskan komitmennya untuk transparan terkait informasi mengenai anggaran Pilkada. Ia juga mengatakan, apabila ada masyarakat ingin mendapatkan informasi pihaknya akan memberikannya. Sesuai SK Nomor: 53/Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016 tentang pembatasan dana kampanye disepakati sebesar Rp12,58 miliar.
Website kita masih dalam proses maintenance. Kita juga mengupayakan segera diperbaiki,” katanya.

Di pihak lain, liasion officer (LO) pasangan calon Khamami – Sapli, Junedi mengatakan saat ini untuk anggaran kampanye telah dibatasi jumlahnya. Ia juga menceritakan batasan dana kampanye tersebut sesuai dengan standar daerah.

“Awalnya kan ingin disepakati 9 miliar-an, kemudian karena memang melihat kondisi harga satuan barang berbeda setiap daerahnya. Oleh sebab itu maka ada kenaian batasan dana kampanye sebesar 12 miliaran,” katanya.

Sumber: Lampost.co

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

20 + 6 =