Paris – Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT OGP) di Paris, Prancis berakhir pada 9 Desember 2016 dengan sebuah resepsi yang meriah di Hotel del Ville, Paris.
Menurut rilis resmi dari Sekretariat Nasional Open Government Indonesia yang dikirim pada 9 Desember 2016, delegasi Indonesia mendapatkan apresiasi dari komunitas internasional dalam implementasi pemerintahan terbuka pada KTT Paris ini. Setidaknya terdapat tiga capaian utama yang diapresiasi dunia internasional dari Indonesia.
Pertama, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terpillih menjadi salah satu dari lima belas daerah percontohan dunia untuk praktik pemerintah terbuka di tingkat pemerintah daerah. Dengan terpilihnya Bojonegoro, maka kabupaten di timur Jawa tersebut mensejajarkan posisinya dengan kota-kota besar dunia lainnya seperti Paris (Perancis), Madrid (Spanyol), Seoul (Korea Selatan) dalam hal komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan partisipatif.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terpilih berkat komitmennya untuk melakukan transformasi keterbukaan sejak 2008 yang telah terbukti membantu mendorong angka pertumbuhan ekonomi Bojonegoro meningkat dua kali lipat dan penurunan angka kemiskinan serta pengangguran sebesar dua kali lipat pada 2015.
Atas prestasi ini, Bupati Bojonegoro Suyoto diundang ke Paris dan berbicara dalam sejumlah forum mengenai pencapaian Bojonegoro ini.
Prestasi yang kedua datang dari unsur masyarakat sipil yakni Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). LSM ini terpilih sebagai juara kedua Open Government Awards 2016 untuk inovasi “API Pemilu”. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan Perludem lewat inovasi API Pemilu dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan literasi pemilih dan pengawasan jalannya pemilihan umum.
Titi Angraini, Direktur Eksekutif Perludem, saat menerima penghargaan pada pembukaan KTT OGP pada 8 Desember 2016 di Gedung Salle Pleyel, Paris, menyatakan bahwa keberhasilan API Pemilu juga dihasilkan dari kolaborasi yang erat dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), sebagai penyelenggara pemilihan umum dari sisi pemerintah.
Ketiga, Indonesia juga dipercayai untuk memimpin diskusi panel terbatas terkait pentingnya prinsip good and open governance dalam mencapai tujuan dan target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals). Diskusi panel ini menghadirkan Menteri Administrasi Publik dari Meksiko, Menteri Kehakiman dari Georgia, dan Co-Chair KTT OGP yakni Manish Bapna yang juga Managing Director World Resources Institute (WRI). Dari Indonesia, hadir sebagai pembicara adalah Bupati Bojonegoro Suyoto dan Deputi Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho.
Para pembicara sepakat mengenai perlunya ada komitmen kuat dari pemerintah maupun masyarakat sipil untuk mengedepankan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan lebih bersinergi sebagai salah satu prasyarat keberhasilan pencapaian target-target SDGs.
Open Government Partnership sendiri merupakan sebuah inisiatif internasional yang bertujuan untuk mendorong prinsip-prinsip pemerintahan yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, penguatan partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan teknologi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, bersih, efektif, dan efisien.
Sejak dibentuk oleh 8 negara dan 9 organisasi masyarakat sipil pada tahun 2011, saat ini OGP telah beranggotakan 75 negara, termasuk lima negara baru yang mengumumkan kebergabungannya pada saat pembukaan KTT yakni, Jerman, Burkina Faso, Haiti, Jamaika, dan Luksemburg. Selain itu ada enam negara tambahan yang menyatakan akan segera bergabung dengan OGP, yakni: Madagaskar, Maroko, Pakistan, Portugal, Senegal, dan Afghanistan.
Indonesia adalah satu dari delapan negara pemrakarsa yang ikut mendirikan OGP pada 2011. Sebagai bentuk konkrit komitmen pemerintah Indonesia di dalam mendorong upaya pemerintahan yang lebih terbuka, setiap tahunnya pemerintah menyusun Rencana Aksi Nasional Keterbukaan Pemerintah Indonesia (Rencana Aksi Open Government Indonesia/OGI) dengan melibatkan sejumlah Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah.
Untuk tahun 2016-2017, terdapat lima daerah percontohan yang terlibat aktif di dalam mendorong keterbukaan melalui rencana aksi daerah yakni Provinsi DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Kota Semarang, Kota Bandung, dan Kabupaten Bojonegoro.
KTT OGP adalah acara puncak tahunan para penggiat isu keterbukaan pemerintah di seluruh dunia. Di Paris tahun ini hadir lebih dari 3 ribu peserta dari berbagai institusi, baik mewakili pemerintah maupun organisasi masyarakat sipil. Mereka berasal dari tidak kurang dari 75 negara.
Dalam pidato pembukaannya sebagai tuan rumah sekaligus OGP Co-Chairs 2016, Presiden Perancis, François Hollande, menekankan pentingnya untuk terus mendorong nilai-nilai keterbukaan dan demokrasi di tengah dinamika tren geopolitik saat ini yang penuh dengan ancaman dan kemunduran yang menjadi penghalang untuk proses demokratisasi.
Kegiatan OGP di Indonesia dikoordinasikan oleh Sekretariat Nasional Open Government Indonesia. Sekretariat ini merupakan lembaga yang dibentuk untuk memfasilitasi dan mendorong proses realisasi kebijakan untuk menciptakan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatoris. Seknas OGI diisi oleh sejumlah staf profesional dan dikoordinasikan bersama oleh Tim Inti OGI yang terdiri atas Kantor Staf Presiden, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Luar Negeri, dan beberapa unsur pemerintah lainnya, serta perwakilan masyarakat sipil.
Tempo.co