Wakil ketua DPR Fadli Zon melawat ke Ukraina dalam rangka menghadiri Global Legislative Openness Conference yang diadakan selama dua hari mulai 19 Mei sampai 22 Mei 2017. Global Legislative Openness Conference merupakan kegiatan yang melibatkan para legislator terkemuka, pegawai pemerintah, serta perwakilan masyarakat sipil dengan tujuan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi perwakilan melalui transparansi badan legislatif.
Dalam pertemuan tersebut, pada sesi diskusi tentang “PARLIAMENTS, CITIZEN TRUST, AND OPENNESS”, Fadli Zon mempersentasikan ada dilema tersendiri saat akan mengupayakan transparansi di lingkungan lembaga legislatif. Dilema tersebut kurang lebih disebabkan karena adanya respon negatif dari masyarakat terhadap kinerja DPR.
Sebagaimana dikutip dari sorotnews, Fadli menegaskan bahwa masalah ini merupakan kendala utama yang menjangkiti hampir seluruh negara demokratis di dunia, baik yang sudah mapan maupun yang baru.
“Ini problem global. Semua negara demokrasi baik yang sudah mapan maupun demokrasi baru mengalami rendahnya kepercayaan publik terutama pada parlemen,” tutur Fadli.
Berdasarkan laporan sorotnews, di Indonesia, kata Fadli, kepercayaan publik terhadap DPR berada pada level 48.5% pada 2016 menurun dari 2015 yang mencapai 59.2%. Ini termasuk sangat tinggi dibanding negara-negara lain. Kepercayaan publik terhadap parlemen umumnya di bawah 50 persen, bahkan di Amerika Serikat hanya 19 persen.
Bagi Fadli, menyusutnya kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif bukan hanya didasarkan pada parameter tidak transparannya lembaga yang bersangkutan, namun ada faktor lain di luar itu.
“Ada faktor lain di luar transparansi yang mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap parlemen: yaitu partai politik, sistem pemilu, dan tingkat korupsi di satu negara,” ujarnya.
Karena menurutnya, bagaimanapun yang terjadi di DPR adalah proses politik. Ada hal yang tidak bisa dijelaskan kepada publik secara terbuka. Selain itu, Fadli menambahkan siapa nantinya yang akan membangun keterbukaan parlemen, siapa yang akan bertanggungjawab? Apakah DPR sebagai institusi atau Anggota DPR?
Fadli juga menyampaikan bahwa DPR RI saat ini sedang mengembangkan komplain dan penyerapan aspirasi secara online. Tapi masalahnya adalah up date perkembangan aplikasi dan informasi di dalamnya.