EMPAT PERAN DPRD PADA KI PROVINSI

Ada empat peran DPRD Provinsi yang dapat dilakukan terhadap KI Provinsi.

Pertama: Melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KI Provinsi

Dalam UU KIP disebutkan bahwa peran DPRD dalam proses seleksi calon anggota KI Provinsi. DPRD menerima 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang calon anggota KI Provinsi, hasil dari pemilihan dari Tim Seleksi yang dibentuk oleh Gubernur. Dari jumlah tersebut, DPRD akan memilih 5 (lima) orang berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan. Selanjutnya, 5 (lima) orang terpilih ini, akan ditetapkan sebagai anggota KI Provinsi.

Pasal 32 ayat (1): Calon anggota KI provinsi dan/atau KI kabupaten/kota hasil rekrutmen  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.

Pasal 32 ayat (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota KI provinsi dan/atau KI kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.

Pasal 32 ayat (3) Anggota KI provinsi dan/atau KI kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

Dalam proses ini, DPRD diharapkan melakukan pengawasan pendahuluan dengan memastikan Gubernur membentuk tim seleksi, setidaknya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa periode KI Provinsi yang sedang berjalan. Selain itu, DPRD juga perlu memastikan bahwa pemerintah provinsi sudah menganggarkan di R-APBD Provinsi tentang pembentukan tim seleksi calon anggota KI Provinsi, pembentukan KI Provinsi, dan anggaran untuk kelembagaan KI Provinsi.

Kedua: Memberikan pendapat kepada Gubernur jika terjadi pergantian antar waktu anggota KI Provinsi

Pergantian antar waktu anggota KI Provinsi dilakukan oleh Gubernur dengan meminta pendapat pada DPRD. Hal ini mengacu pada ketentuan sesuai pasal 34 ayat (4) UU KIP.

Pasal 34 ayat (4) : Pergantian antar waktu anggota KI dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR RI untuk KI Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi untuk KI provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk KI kabupaten/kota.

Adapun fungsi pengawasan DPRD adalah memastikan bahwa Gubernur segera menindaklanjuti secara administrasi jika terjadi pergantian antar waktu, memastikan agar Gubernur berkonsultasi dengan DPRD, dan mengingatkan Gubernur bahwa penggantinya diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilakukan DPRD, sesuai pasal 34 ayat (5) UU KIP. Pengawasan DPRD ini dapat dikategorikan sebagai pengawasan pendahuluan dan pengawasan pelaksanaan.

Ketiga: Menerima laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya KI Provinsi.

Tugas DPRD menerima laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya KI Provinsi yang mengacu pada pasal 28 UU KIP ini, tidak bermakna sebagai tugas administratif dan pasif semata.

Pasal 28 : KI provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.

Dalam hal ini, DPRD dapat melakukan fungsi pengawasan umpan balik (feed back control) dengan memastikan memastikan kinerja dan kondisi kelembagaan, antara lain:

  • Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelesaian penyelesaian sengketa informasi (Jumlah sengketa yang teregister, jumlah sengketa yang telah selesai diputuskan, jumlah sengketa yang belum diputuskan, jumlah sengketa yang diselesaikan melalui mediasi, jumlah sengketa yang diselesaikan melalui ajudikasi, dll);
  • Pelaksanaan tugas sekunder, antara lain fungsi sosialisasi UU KIP dan pemeringkatan badan publik;
  • Pelaksanaan pelayanan publik di KI;
  • Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KI;
  • Kondisi kelembagaan KI Provinsi (Kondisi kesekretariatan, kepaniteraan, dan tenaga ahli).

Sementara terkait tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik, DPRD tidak dibenarkan melakukan intervensi pada KI Provinsi.

Keempat: Melakukan pembahasan anggaran KI Provinsi bersama pemerintah provinsi

Tugas ini mengacu pada ketentuan UU KIP Pasal 29 ayat (6) bahwa anggaran KI provinsi dibebankan pada APBD provinsi

Pasal 29 : Ayat (6) Anggaran KI Pusat dibebankan pada APBN, anggaran KI provinsi dan/atau KI kabupaten/kota dibebankan pada APBD provinsi dan/atau APBD kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penentuan APBD provinsi itu sendiri harus dengan persetujuan DPRD provinsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 317 ayat (1) huruf b UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD bahwa DPRD Provinsi mempunyai wewenang dan tugas membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Ini yang disebut sebagai fungsi anggaran (fungsi penyusunan anggaran).

Dalam fungsi penyusunan anggaran, juga terdapat fungsi pengawasan pendahuluan. Meminjam istilah Prof. Jimly, disebut sebagai pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy making). Dalam hal ini, DPRD berperan memastikan bahwa pemerintah provinsi telah memasukkan anggaran untuk pembentukan KI Provinsi dan kelembagaan KI Provinsi.

Sebagai lembaga negara yang mandiri tetapi dibawah “bayang-bayang” pemerintah daerah, menjadikan KI Provinsi lembaga yang tidak diberikan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Anggaran KI Provinsi disusun dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi. Pada sejumlah kasus, KI Provinsi mengalami kendala dalam anggaran penyelesaian sengketa, karena keterbatasan dan ketidaktahuan OPD yang menyusun mata anggaran dari KI Provinsi. Karena itu, diperlukan pengawasan pendahuluan untuk memastikan dukungan anggaran pada KI Provinsi terpenuhi dengan baik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 × three =