MEKANISME SERAP ASPIRASI DPR, MINIM KETERBUKAAN

“Ada pertemuan reses, yang pesertanya direkayasa seolaholah konstituen aktif,” kata Sri Budi Eko Wardani, dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia, pada diskusi yang diselenggarakan IPC, di Jakarta (06/06/2017). Secara administratif, prosedur, dan keuangan, reses model di atas, sangat mungkin terlihat akuntabel. Tapi secara sosial dan politik, jelas tidak. Dengan praktik representasi semacam ini, bisa dipahami mengapa aspirasi masyarakat adat tak pernah hadir di DPR. Tentu, bukanlah akuntabilitas administratif macam ini yang dimaksud Hanna Pitkin sebagai komponen ketiga representasi yang demokratis.

Akuntabilitas dalam konteks representasi elektoral adalah pertanggungjawaban wakil (baik sebagai representasi dapil maupun representasi sektoral) kepada pihak yang diwakili (konstituen dan partai) terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya di lembaga perwakilan. Dalam relasi wakil – pemerintah, apa saja kebijakan, anggaran, dan pengawasan yang dilakukan. Dalam relasi wakil – konstituen, apa saja pendidikan politik, agregasi kepentingan, dan advokasi kepentingan konstituen yang telah dilakukan. Dalam setiap pelaksanaan fungsi tersebut, baik dalam relasi wakil – pemerintah maupun wakil konstituen, ada akuntabilitas prosedural (administratif) dan akuntabilitas substantif (sosial dan politik). Seperti disebutkan sebelumnya, salah satu prinsip keterwakilan adalah penyuaraan aspirasi oleh wakil. Idealnya, hal ini didahului proses penyerapan aspirasi, salah satunya melalui kegiatan reses.

Pengaturannya bisa dilihat dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib DPR). Dalam UU MD3, fungsi menyuarakan aspirasi ini dinyatakan sebagai tugas anggota DPR, yaitu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.1 Di pasal lain, hal ini diulang dengan istilah kewajiban yang diikuti dengan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di dapil. Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, anggota DPR disumpah. Dari tiga materi sumpah anggota DPR, salah satunya terkait kewajiban penyerapan aspirasi. “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sebagai panduan teknis, UU MD3 mengamanatkan agar hal ini diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib.4 Dalam Tatib DPR, hal ini diatur secara khusus pada Bab XIII Bagian Kesatu tentang Representasi Rakyat, pada pasal 210 sampai 214. Dalam bab ini disebutkan bagaimana cara melakukan fungsi perwakilan, apa saja bentuk dukungan DPR, waktu pelaksanaan, dan tindaklanjut atas penyerapan aspirasi tersebut

Fungsi representasi ini dilakukan secara aktif maupun pasif. Secara aktif, yaitu dengan kunjungan kerja baik di masa reses maupun di luar reses. Secara pasif, yaitu dengan membuka ruang partisipasi publik, antara lain melalui pembuatan rumah aspirasi. Reses sendiri dilakukan sebanyak empat sampai lima kali per tahun dimana satu kali reses berlangsung selama satu bulan (kunjungan ke dapil selama sebelas hari. Selebihnya untuk agenda komisi dan fraksi). Sementara kunjungan kerja di luar masa reses dan di luar sidang DPR dilakukan ke dapil paling sedikit satu kali setiap dua bulan atau enam kali dalam satu tahun dengan waktu paling lama tiga hari. Anggota DPR biasa menyebutnya dengan istilah kunjungan dapil.

Untuk itu, anggota mendapatkan dukungan administrasi keuangan, tenaga ahli, dan pendampingan yang ditentukan oleh anggota. Sebagai gambaran, anggota DPR mendapatkan anggaran Rp. 225.000.000,- setiap kali reses dan Rp. 60.000.000,- sd Rp. 100.000.000,- untuk kunjungan dapil di luar reses. Sementara dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari, seorang anggota DPR dibantu tiga orang asisten pribadi (aspri) untuk membantu tugas administrasi dan lima orang tenaga ahli (TA). Sebagian aspri dan TA dapat ditempatkan di dapil. Hasil kunjungan kerja ini dilaporkan secara tertulis kepada fraksi masing-masing. Laporan dapat ditindaklanjuti dengan penyampaian usulan program kegiatan pada pimpinan DPR dalam rapat paripurna dan komisi terkait.

Usulan program tersebut dapat digabungkan dengan usulan anggota dari dapil yang sama. Selain itu, anggota DPR juga difasilitasi untuk melakukan kunjungan kerja komisi dan AKD lainnya. Sayangnya, belum semua anggota DPR melakukan fungsi penyerapan aspirasi ini dengan baik. Hanya beberapa orang yang mempublikasikan laporan reses. Itu pun berupa informasi kegiatan, bukan substansi persoalan yang terjadi di dapilnya. Bahkan untuk hal yang lebih dasar, jadwal reses per anggota, juga tidak ada. Salah satu contoh yang menarik adalah parlemen Singapura dimana situsnya mencantumkan nama, foto, alamat surat elektronik (email), nomor telepon genggam, peta distrik, serta hari dan jam seorang anggota parlemen untuk ditemui, oleh konstituen. (Arbain, IPC)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

6 + nine =