MEKANISME SERAP ASPIRASI DPR, MINIM KETERBUKAAN

MEKANISME SERAP ASPIRASI DPR, MINIM KETERBUKAAN

“Ada pertemuan reses, yang pesertanya direkayasa seolaholah konstituen aktif,” kata Sri Budi Eko Wardani, dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia, pada diskusi yang diselenggarakan IPC, di Jakarta (06/06/2017). Secara administratif, prosedur, dan keuangan, reses model di atas, sangat mungkin terlihat akuntabel. Tapi secara sosial dan politik, jelas tidak. Dengan praktik representasi semacam ini, bisa dipahami mengapa aspirasi masyarakat adat tak pernah hadir di DPR. Tentu, bukanlah akuntabilitas administratif macam ini yang dimaksud Hanna Pitkin sebagai komponen ketiga representasi yang demokratis.

Akuntabilitas dalam konteks representasi elektoral adalah pertanggungjawaban wakil (baik sebagai representasi dapil maupun representasi sektoral) kepada pihak yang diwakili (konstituen dan partai) terhadap pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya di lembaga perwakilan. Dalam relasi wakil – pemerintah, apa saja kebijakan, anggaran, dan pengawasan yang dilakukan. Dalam relasi wakil – konstituen, apa saja pendidikan politik, agregasi kepentingan, dan advokasi kepentingan konstituen yang telah dilakukan. Dalam setiap pelaksanaan fungsi tersebut, baik dalam relasi wakil – pemerintah maupun wakil konstituen, ada akuntabilitas prosedural (administratif) dan akuntabilitas substantif (sosial dan politik). Seperti disebutkan sebelumnya, salah satu prinsip keterwakilan adalah penyuaraan aspirasi oleh wakil. Idealnya, hal ini didahului proses penyerapan aspirasi, salah satunya melalui kegiatan reses.

Pengaturannya bisa dilihat dalam UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Tatib DPR). Dalam UU MD3, fungsi menyuarakan aspirasi ini dinyatakan sebagai tugas anggota DPR, yaitu menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.1 Di pasal lain, hal ini diulang dengan istilah kewajiban yang diikuti dengan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di dapil. Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut, anggota DPR disumpah. Dari tiga materi sumpah anggota DPR, salah satunya terkait kewajiban penyerapan aspirasi. “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sebagai panduan teknis, UU MD3 mengamanatkan agar hal ini diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib.4 Dalam Tatib DPR, hal ini diatur secara khusus pada Bab XIII Bagian Kesatu tentang Representasi Rakyat, pada pasal 210 sampai 214. Dalam bab ini disebutkan bagaimana cara melakukan fungsi perwakilan, apa saja bentuk dukungan DPR, waktu pelaksanaan, dan tindaklanjut atas penyerapan aspirasi tersebut

Fungsi representasi ini dilakukan secara aktif maupun pasif. Secara aktif, yaitu dengan kunjungan kerja baik di masa reses maupun di luar reses. Secara pasif, yaitu dengan membuka ruang partisipasi publik, antara lain melalui pembuatan rumah aspirasi. Reses sendiri dilakukan sebanyak empat sampai lima kali per tahun dimana satu kali reses berlangsung selama satu bulan (kunjungan ke dapil selama sebelas hari. Selebihnya untuk agenda komisi dan fraksi). Sementara kunjungan kerja di luar masa reses dan di luar sidang DPR dilakukan ke dapil paling sedikit satu kali setiap dua bulan atau enam kali dalam satu tahun dengan waktu paling lama tiga hari. Anggota DPR biasa menyebutnya dengan istilah kunjungan dapil.

Untuk itu, anggota mendapatkan dukungan administrasi keuangan, tenaga ahli, dan pendampingan yang ditentukan oleh anggota. Sebagai gambaran, anggota DPR mendapatkan anggaran Rp. 225.000.000,- setiap kali reses dan Rp. 60.000.000,- sd Rp. 100.000.000,- untuk kunjungan dapil di luar reses. Sementara dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehari-hari, seorang anggota DPR dibantu tiga orang asisten pribadi (aspri) untuk membantu tugas administrasi dan lima orang tenaga ahli (TA). Sebagian aspri dan TA dapat ditempatkan di dapil. Hasil kunjungan kerja ini dilaporkan secara tertulis kepada fraksi masing-masing. Laporan dapat ditindaklanjuti dengan penyampaian usulan program kegiatan pada pimpinan DPR dalam rapat paripurna dan komisi terkait.

Usulan program tersebut dapat digabungkan dengan usulan anggota dari dapil yang sama. Selain itu, anggota DPR juga difasilitasi untuk melakukan kunjungan kerja komisi dan AKD lainnya. Sayangnya, belum semua anggota DPR melakukan fungsi penyerapan aspirasi ini dengan baik. Hanya beberapa orang yang mempublikasikan laporan reses. Itu pun berupa informasi kegiatan, bukan substansi persoalan yang terjadi di dapilnya. Bahkan untuk hal yang lebih dasar, jadwal reses per anggota, juga tidak ada. Salah satu contoh yang menarik adalah parlemen Singapura dimana situsnya mencantumkan nama, foto, alamat surat elektronik (email), nomor telepon genggam, peta distrik, serta hari dan jam seorang anggota parlemen untuk ditemui, oleh konstituen. (Arbain, IPC)

KIP JATIM MINTA GP ANSOR BONDOWOSO KAWAL KETERBUKAAN

KIP JATIM MINTA GP ANSOR BONDOWOSO KAWAL KETERBUKAAN

Pimpinan Komisi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Timur, Ach Nur Aminuddin, meminta PC GP Ansor kabupaten Bondowoso untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di Bumi Ki Ronggo.

“Saya minta sahabat-sahabat Ansor, PMII, Fatayat, dan sahabat-sahabat IPNU dan IPPNU mengawal keterbukaan informasi publik,” katanya dalam sebuah acara seminar, yang diselenggarakan Ansor Bondowoso.

Dijelaskannya, bahwa sesungguhnya Undang-Undang KIP, sudah ada sejak tahun 2010. Tapi saat ini masih belum maksimal dalam proses pembacaannya dan pelaksanaannya.

Pria yang akrab disapa Gus Amin itu mengatakan, di dalam undang-undang tersebut, telah diatur pasal perpasal mengenai hak orang atau warga Negara Indonesia, untuk mendapatkan informasi, apa yang dilakukan oleh badan publik.

Badan publik itu, menurut Gus Amin, adalah pemerintah, baik dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten sampai ke tingkat paling bawah, desa.

“Misalnya di dalam Pemdes, yang jelas di situ dibiayai oleh Pemerintah daerah dan pusat, baik yang bersumber dari APBD dan APBN. Maka di sana tentu pasti ada standar pelayanan informasi dan data atau dokumentasi, yang disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) desa,” jelasnya.

Penting diketahui kata dia, sebenarnya Undang-undang keterbukaan informasi publik ini, juga berlaku pada semua instansi pemerinahan.

“Keterbukan informasi publik itu akan mempersempit terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga akan tercipta yang namanya good government dan clean government,” ujarnya.

Sementara itu Ketua PC GP Ansor Bondowoso, Kapriyanto menyampaikan, keterbukan informasi publik merupakan langkah awal untuk mencegah tindak pidana korupsi

Menurutnya, memberantas korupsi menjadi tanggungjawab setiap elemen masyarakat khususnya kaum muda yang merupakan generasi penerus.

“Notabene pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum saja, namun menjadi tanggungjawab semunya,” ujarnya.

Ditegaskan Kapriyanto, bahwa Ansor Bondowoso berkomitmen untuk mengawal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). (*)

Sumber: https://www.timesindonesia.co.id/read/237732/20191104/222409/kip-jatim-minta-gp-ansor-bondowoso-kawal-keterbukaan-informasi-publik/

EMPAT PERAN DPRD PADA KI PROVINSI

EMPAT PERAN DPRD PADA KI PROVINSI

Ada empat peran DPRD Provinsi yang dapat dilakukan terhadap KI Provinsi.

Pertama: Melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KI Provinsi

Dalam UU KIP disebutkan bahwa peran DPRD dalam proses seleksi calon anggota KI Provinsi. DPRD menerima 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang calon anggota KI Provinsi, hasil dari pemilihan dari Tim Seleksi yang dibentuk oleh Gubernur. Dari jumlah tersebut, DPRD akan memilih 5 (lima) orang berdasarkan uji kepatutan dan kelayakan. Selanjutnya, 5 (lima) orang terpilih ini, akan ditetapkan sebagai anggota KI Provinsi.

Pasal 32 ayat (1): Calon anggota KI provinsi dan/atau KI kabupaten/kota hasil rekrutmen  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota oleh gubernur dan/atau bupati/walikota paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon dan paling banyak 15 (lima belas) orang calon.

Pasal 32 ayat (2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota memilih anggota KI provinsi dan/atau KI kabupaten/kota melalui uji kepatutan dan kelayakan.

Pasal 32 ayat (3) Anggota KI provinsi dan/atau KI kabupaten/kota yang telah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota selanjutnya ditetapkan oleh gubernur dan/atau bupati/walikota.

Dalam proses ini, DPRD diharapkan melakukan pengawasan pendahuluan dengan memastikan Gubernur membentuk tim seleksi, setidaknya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa periode KI Provinsi yang sedang berjalan. Selain itu, DPRD juga perlu memastikan bahwa pemerintah provinsi sudah menganggarkan di R-APBD Provinsi tentang pembentukan tim seleksi calon anggota KI Provinsi, pembentukan KI Provinsi, dan anggaran untuk kelembagaan KI Provinsi.

Kedua: Memberikan pendapat kepada Gubernur jika terjadi pergantian antar waktu anggota KI Provinsi

Pergantian antar waktu anggota KI Provinsi dilakukan oleh Gubernur dengan meminta pendapat pada DPRD. Hal ini mengacu pada ketentuan sesuai pasal 34 ayat (4) UU KIP.

Pasal 34 ayat (4) : Pergantian antar waktu anggota KI dilakukan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR RI untuk KI Pusat, oleh gubernur setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD provinsi untuk KI provinsi, dan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk KI kabupaten/kota.

Adapun fungsi pengawasan DPRD adalah memastikan bahwa Gubernur segera menindaklanjuti secara administrasi jika terjadi pergantian antar waktu, memastikan agar Gubernur berkonsultasi dengan DPRD, dan mengingatkan Gubernur bahwa penggantinya diambil dari urutan berikutnya berdasarkan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilakukan DPRD, sesuai pasal 34 ayat (5) UU KIP. Pengawasan DPRD ini dapat dikategorikan sebagai pengawasan pendahuluan dan pengawasan pelaksanaan.

Ketiga: Menerima laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya KI Provinsi.

Tugas DPRD menerima laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya KI Provinsi yang mengacu pada pasal 28 UU KIP ini, tidak bermakna sebagai tugas administratif dan pasif semata.

Pasal 28 : KI provinsi bertanggung jawab kepada gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan.

Dalam hal ini, DPRD dapat melakukan fungsi pengawasan umpan balik (feed back control) dengan memastikan memastikan kinerja dan kondisi kelembagaan, antara lain:

  • Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelesaian penyelesaian sengketa informasi (Jumlah sengketa yang teregister, jumlah sengketa yang telah selesai diputuskan, jumlah sengketa yang belum diputuskan, jumlah sengketa yang diselesaikan melalui mediasi, jumlah sengketa yang diselesaikan melalui ajudikasi, dll);
  • Pelaksanaan tugas sekunder, antara lain fungsi sosialisasi UU KIP dan pemeringkatan badan publik;
  • Pelaksanaan pelayanan publik di KI;
  • Pelaksanaan keterbukaan informasi publik di KI;
  • Kondisi kelembagaan KI Provinsi (Kondisi kesekretariatan, kepaniteraan, dan tenaga ahli).

Sementara terkait tugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik, DPRD tidak dibenarkan melakukan intervensi pada KI Provinsi.

Keempat: Melakukan pembahasan anggaran KI Provinsi bersama pemerintah provinsi

Tugas ini mengacu pada ketentuan UU KIP Pasal 29 ayat (6) bahwa anggaran KI provinsi dibebankan pada APBD provinsi

Pasal 29 : Ayat (6) Anggaran KI Pusat dibebankan pada APBN, anggaran KI provinsi dan/atau KI kabupaten/kota dibebankan pada APBD provinsi dan/atau APBD kabupaten/kota yang bersangkutan.

Penentuan APBD provinsi itu sendiri harus dengan persetujuan DPRD provinsi. Hal ini sesuai dengan Pasal 317 ayat (1) huruf b UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD bahwa DPRD Provinsi mempunyai wewenang dan tugas membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Ini yang disebut sebagai fungsi anggaran (fungsi penyusunan anggaran).

Dalam fungsi penyusunan anggaran, juga terdapat fungsi pengawasan pendahuluan. Meminjam istilah Prof. Jimly, disebut sebagai pengawasan terhadap penentuan kebijakan (control of policy making). Dalam hal ini, DPRD berperan memastikan bahwa pemerintah provinsi telah memasukkan anggaran untuk pembentukan KI Provinsi dan kelembagaan KI Provinsi.

Sebagai lembaga negara yang mandiri tetapi dibawah “bayang-bayang” pemerintah daerah, menjadikan KI Provinsi lembaga yang tidak diberikan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Anggaran KI Provinsi disusun dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi. Pada sejumlah kasus, KI Provinsi mengalami kendala dalam anggaran penyelesaian sengketa, karena keterbatasan dan ketidaktahuan OPD yang menyusun mata anggaran dari KI Provinsi. Karena itu, diperlukan pengawasan pendahuluan untuk memastikan dukungan anggaran pada KI Provinsi terpenuhi dengan baik.

DAMPAK KETERTUTUPAN INFORMASI

DAMPAK KETERTUTUPAN INFORMASI

Ini kisah nyata, lagi-lagi tentang orang biasa yang melakukan hal-hal luar biasa. Disebut luar biasa karena mereka melakukan sesuatu yang belum lazim kala itu; meminta informasi publik. Mungkin Anda berpikir, “Ah, biasa, apa sulitnya, apa hebatnya?” Namun, tidak semua orang mau dan berani melakukan itu. Ada beragam alasannya, karena malas berurusan dengan birokrasi, takut, dan berbagai kendala psikis yang melemahkan posisi warga negara.

Di NTT, ada seorang ibu miskin yang berjuang mendapatkan informasi publik untuk memastikan bahwa dirinya berhak memperoleh jamkesmas. Perjuangannya memang berhasil, namun malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih, beliau meninggal dunia dalam keadaan sakit. Di Jakarta, ada ibu Widi yang menuntut transparansi biaya sekolah. Beliau tidak mau membayar SPP, sebelum haknya atas informasi dipenuhi. Namun anaknya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari para guru dan siswa. Tak cuma lisan. Namanya pun dipampang di papan pengumuman. “Selama masa itu, anak saya selalu pulang menangis. Saya sedih, tapi saya selalu membesarkan jiwanya, “Kalau bukan kita, siapa lagi?” ujar Ibu Widi.

Ada ibu Fera, seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berjuang mendapatkan informasi publik tentang prosedur Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Ini berawal dari kekesalan karena kerap diperas oleh oknum tertentu, Ada pak Rokhim, warga korban lumpur Lapindo yang setiap malam menggunakan radio komunitas untuk menjelaskan apa itu hak atas informasi kepada warga.

Kisah lainnya tentang pak Heru Narsono, yang meminta infor- masi daftar donatur dan besaran uang yang diserahkan kepada PPKM FKUI (Perkumpulan Penyantun Kesejahteraan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) tahun 2010-2016 dan laporan serta bukti pengeluaran sepanjang tahun 2010-2015. Setelah dinyatakan menang oleh KI Provinsi DKI Jakarta, dia justru dilaporkan ke polisi dari PPKM FKUI atas tuduhan keterangan palsu saat sidang di Komisi Informasi. Malang nian nasibnya, hanya meminta informasi justru dipolisikan.

Dalam tipologi perwakilan, kondisi di atas disebut tipologi “masyarakat kuat – wakil lemah”. Disebut kuat karena mereka te- lah memahami hak-haknya sebagai warga negara, mereka me- mahami bagaimana mendapatkan hak tersebut, dan mereka me- mahami bagaimana merebut kembali hak tersebut, jika diambil pihak lain, termasuk pemerintah. Mereka berjuang keras, hanya untuk sebuah informasi publik.

Namun, di sisi lain, buruknya kondisi keterbukaan informasi di level badan publik ini, ditambah pula dengan ketidaktahuan sebagian warga terhadap hak atas infomasi. Mereka tak paham bah- wa hak tersebut berdampak pada pemenuhan hak-hak lainnya. Seorang warga Bogor, pak Tedi, bercerita pada kami, beliau ha- nya bisa pasrah melihat balitanya meninggal karena tak ada uang untuk berobat di rumah sakit yang menjadi rujukan. Padahal, tak sedikit anggaran negara untuk beragam program kesehatan dan berobat gratis. Tapi banyak warga tidak tahu informasinya, karena tidak ada publikasi yang memadai. Lalu, dimana wakil yang seharusnya memperjuangkan keterbukaan ini? Entah. Andewang (2011) menyebut relasi ini sebagai bad representation.

Dalam kasus-kasus di atas, informasi publik yang diperjuangkan mati-matian oleh warga tersebut, seharusnya diumumkan secara pro-aktif (tanpa permintaan publik). Akibat pengabaian ini, warga kehilangan hak atas informasi, kehilangan hak atas pengobatan gratis, dan hak lainnya, bahkan kehilangan hak untuk menikmati kehidupan. Kondisi demikian semakin menambah tugas Anda sebagai anggota DPRD untuk melakukan advokasi kepada konstituen. Padahal, dengan hadirnya informasi publik secara memadai, diharapkan warga dapat secara mandiri menyelesaikan persoalan mereka.

Kondisi keterbukaan informasi yang buruk sebagai dampak dari lemahnya pengawasan juga berpotensi mempengaruhi kualitas keterwakilan (representasi). Tidak tersebarnya informasi publik di masyarakat, berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk mendapatkan simpati pemilih dengan memanipulasi sebuah informasi. Modus yang digunakan, antara lain dengan klientelisme pelaksanaan program pemerintah. Karena tidak adanya keterbu- kaan, ada oknum-oknum politisi yang mengalokasikan program pemerintah kepada kelompoknya saja dan mengabaikan masyarakat lainnya

Mereka juga memberikan bantuan dari anggaran negara kepada masjid, sekolah, panti asuhan, majelis taklim, organisasi mahasiswa atau organisasi kemasyarakatan, atas nama pribadi dan mengklaim bahwa hadirnya anggaran, program, atau pembangunan di satu daerah sebagai hasil kerjanya. Padahal, ini merupakan program pemerintah pusat atau program pemerintah provinsi yang telah disepakati bersama di DPRD secara kelembagaan. Hal ini telah tercantum di APBD Provinsi, RKA-KL, DIPA, dan dokumen-dokumen lain yang seharusnya disampaikan secara terbuka kepada masyakat.

Dalam kondisi demikian, sebagai anggota DPRD yang telah bekerja keras, anda tentu dirugikan karena insentif politik yang selayaknya Anda terima (berupa dukungan suara dalam pemilu), diambil oleh pihak lain yang melakukan manipulasi. Selain itu, kerugian juga dialami masyaraka, berupa terabaikannya hak-hak yang seharusnya mereka nikmati melalui sejumlah program. Selain itu, karena masyarakat memilih kandidat yang tidak berintegritas, maka kepentingan mereka potensial diabaikan ketika kandidat bersangkutan terpilih. Dengan integritas wakil seperti ini, kecil kemungkinan yang bersangkutan berkomitmen mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Jika yang terpilih sebagai wakil rakyat adalah adalah orang-orang yang tidak berintegritas, dampak lainnya akan menimpa pada pembentukan KI Provinsi. Ada kemungkinan hasil uji kepatutan dan kelayakan DPRD hanya menghasilkan orang-orang yang dekat dengan anggota DPRD bersangkutan tanpa memperhatikan integritas, komitmen, dan kapasitas. Padahal keberadaan KI Provinsi dibutuhkan oleh Anda dan konstituen Anda untuk mencari keadilan. Kita bersyukur anggota KI Provinsi Sumatera Barat, hasil uji kepatutan dan kelayakan DPRD adalah orang-orang yang memiliki komitmen kuat, sehingga tetap menjalankan tupoksinya meski tanpa anggaran pada tahun 2017 ini.

Lemahnya pengawasan terhadap infrastruktur keterbukaan di pemerintah provinsi juga berpotensi menyebabkan rendahnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap hak atas informasi. Sebagai contoh, pada tahun 2016, Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai termohon (informasi pengelolaan dana BOS) hanya hadir sebanyak 2 kali dari 7 kali sidang sampai putusan. Bahkan termohon menyatakan penyelesaian sengketa yang diajukan pemohon bukan ranah KI. Padahal, Kota Padang telah membentuk PPID pada 7 Oktober 2013.

Dari sisi pengelolaan APBD, ketertutupan juga berpotensi menyebabkan terjadinya pemborosan, salah sasaran, terabaikannya pihak-pihak yang berhak mendapatkan anggaran, ketimpangan anggaran hingga penyimpangan atau korupsi. Sepanjang tahun 2016, setidaknya sepuluh kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lemahnya pengawasan DPRD juga berdampak pada infrastruktur keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota. Dampak ini berupa tertundanya pembentukan regulasi, SOP, SDM, sarana, anggaran, dan sistem evaluasi kinerja terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta lemahnya implementasi regulasi. Dalam hal ini, peran pemerintah provinsi adalah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota.

Gaduh Anggaran Aneh APBD DKI: Dari Ketertutupan dan Ketergesaan

Gaduh Anggaran Aneh APBD DKI: Dari Ketertutupan dan Ketergesaan

TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD DKI) dan pegiat keterbukaan anggaran kembali mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka semua rincian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI, William Aditya Sarana, mempertanyakan alasan pemerintah Jakarta menunda penayangan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 alias plafon anggaran di situs web apbd.dkijakarta.go.id.

Menurut dia, keputusan itu justru membuka peluang bagi masuknya usul program janggal dengan anggaran yang tak masuk akal.

William menerangkan, DPRD hanya punya kesempatan terbatas untuk menyisir usulan anggaran senilai Rp 85 triliun tersebut, yakni hingga 30 November mendatang. “Kami memerlukan bantuan masyarakat,” kata dia, Kamis, 31 Oktober 2019. “Kalau di-publishsetelah disepakati dengan DPRD, akan percuma karena sudah sah.”

Dengan pembahasan KUA-PPAS yang dilakukan secara maraton, menurut William, program-program janggal berpotensi besar lolos karena keterbatasan waktu dan kelelahan anggota Dewan. “Anggota DPRD jumlahnya sedikit, waktunya mepet,” ujarnya.

Fraksi PSI, kata William, telah berulang kali meminta salinan dokumen Rancangan APBD 2020 ke Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta.

Dokumen tersebut baru diberikan Bappeda pada 16 September lalu. Itu pun hanya berupa susunan anggaran hingga level kegiatan, tanpa rincian komponen anggarannya. Permohonan PSI meminta semua rincian komponen anggaran belum ditanggapi hingga saat ini.

Sumber: https://fokus.tempo.co/read/1267126/gaduh-anggaran-aneh-apbd-dki-dari-ketertutupan-dan-ketergesaan/full&view=ok