Tinggar merupakan salah satu desa yang mendapat alokasi dana dari APBD 2008 sebesar 50 juta rupiah yang diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur desa. Awalnya, warga setempat mengira bahwa dana tersebut adalah sumbangan kepala desa setempat. Warga baru mendapat kejelasan bahwa dana tersebut berasal dari APBD setelah mendapat informasi dari pegiat Pattiro yang kebetulan melakukan analisis APBD bersama warga yang tergabung dalam Community Center .

Beberapa warga yang mendapat informasi ter-sebut kemudian mengadakan pertemuan yang menghadirkan tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat. Melalui forum tersebut, warga sepakat untuk mengusut keberadaan dana yang mereka sebut sebagai fresh money itu. Perwakilan warga kemudian berusaha untuk menanyakan hal tersebut kepada kepala desa. Namun kepala desa yang dimaksud sulit ditemui.

Ketika akhirnya warga dapat bertemu dengan kepala desa, terjadi perdebatan yang cukup sengit. Kepala Desa menyatakan telah menurunkan 36 truk batu kali yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan, namun menurut warga baru 7 truk yang terealisasi di lapangan. Perdebatan menemui jalan buntu. Akhirnya warga berencana untuk mengklarifikasi informasi tersebut ke kecamatan. Persoalan ini tercium media, hingga muncul pemberitaan yang menyatakan adanya dugaan penyelewengan dana alokasi infrastruktur untuk desa.

Mendengar pemberitaan tersebut, pihak kecamatan memanggil kelompok warga tersebut untuk meminta penjelasan. Pihak kecamatan kemudian menawarkan diri menjadi mediator. Hasilnya, Kepala Desa dimaksud mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada warga serta berjanji melanjutkan pembangunan desa dengan dana yang dialokasikan dari APBD.

Sekarang, warga sudah dapat menikmati dan memanfaatkan fasilitas jalan di desa mereka tanpa terbebani hutang jasa kepada Kepala Desa yang sebelumnya menyatakan bahwa dana tersebut berasal dari sumbangan pribadi.

Sumber : Pengalaman masyarakat mengakses informasi” Buku Panduan Masyarakat Mendapatkan Informasi” Program “Penguatan Kapasitas Warga untuk Kebebasan Informasi di Tingkat Lokal” (Hivos) 2009-2010