Berita

“Ada pertemuan reses, yang pesertanya direkayasa seolaholah konstituen aktif,” kata Sri Budi Eko Wardani, dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia, pada diskusi yang diselenggarakan IPC, di Jakarta (06/06/2017). Secara administratif, prosedur, dan keuangan, reses model di atas, sangat mungkin terlihat akuntabel. Tapi secara sosial dan politik, jelas tidak. Dengan praktik representasi semacam ini, bisa dipahami mengapa aspirasi masyarakat adat tak …

Pimpinan Komisi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Timur, Ach Nur Aminuddin, meminta PC GP Ansor kabupaten Bondowoso untuk mengawal pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di Bumi Ki Ronggo. “Saya minta sahabat-sahabat Ansor, PMII, Fatayat, dan sahabat-sahabat IPNU dan IPPNU mengawal keterbukaan informasi publik,” katanya dalam sebuah acara seminar, yang diselenggarakan Ansor Bondowoso. Dijelaskannya, bahwa sesungguhnya Undang-Undang KIP, sudah ada …

Ada empat peran DPRD Provinsi yang dapat dilakukan terhadap KI Provinsi. Pertama: Melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KI Provinsi Dalam UU KIP disebutkan bahwa peran DPRD dalam proses seleksi calon anggota KI Provinsi. DPRD menerima 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang calon anggota KI Provinsi, hasil dari pemilihan dari Tim Seleksi yang dibentuk oleh Gubernur. …

Ini kisah nyata, lagi-lagi tentang orang biasa yang melakukan hal-hal luar biasa. Disebut luar biasa karena mereka melakukan sesuatu yang belum lazim kala itu; meminta informasi publik. Mungkin Anda berpikir, “Ah, biasa, apa sulitnya, apa hebatnya?” Namun, tidak semua orang mau dan berani melakukan itu. Ada beragam alasannya, karena malas berurusan dengan birokrasi, takut, dan berbagai kendala psikis yang melemahkan …

TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD DKI) dan pegiat keterbukaan anggaran kembali mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka semua rincian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI, William Aditya Sarana, mempertanyakan alasan pemerintah Jakarta menunda penayangan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) …

Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola pemerintah. UU KIP juga mewajibkan pemerintah untuk membuka berbagai informasi yang dimilikinya.   Setelah hampir sepuluh tahun UU KIP diterapkan, sayangnya, belum seluruh instansi pemerintah memiliki pandangan yang sama mengenai keterbukaan informasi …

Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin banyakdan semakin urgen. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan personal dan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Setiap detik, informasi terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat akibat perkembangan teknologi komunikasi. Setiap hari kita disuguhi informasi dari belahan dunia yang berbeda nyaris pada saat bersamaan. Batas-batas antar …

Koalisi masyarakat sipil yang selama ini intens mengadvokasi kebebasan memperoleh informasi, Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyikapi kebocoran data pribadi. Data pribadi termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagai lembaga yang diberi amanat mengawal penerapan UU No. 14 Tahun 2008, sudah seharusnya Komisi …

Oleh: Bejo Untung Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa …

Melembagakan partai secara lebih profesional, transparan, dan modern, merupakan upaya lain guna meningkatkan kualitas demokrasi. Demokrasi tidak akan menjadi lebih baik bilamana parpol tidak berupaya keras untuk merubah dirinya melalui pembenahan internal di berbagai sektor. Maraknya konflik internal, kader yang terjerat korupsi, sampai rebutan kursi pimpinan DPR adalah sederet problem parpol yang tampak di permukaan. Survei Indobarometer pada tahun 2017 …