DAMPAK KETERTUTUPAN INFORMASI

oleh Parliamentary Center | Nov 8, 2019 | Berita, Editorial

Ini kisah nyata, lagi-lagi tentang orang biasa yang melakukan hal-hal luar biasa. Disebut luar biasa karena mereka melakukan sesuatu yang belum lazim kala itu; meminta informasi publik. Mungkin Anda berpikir, “Ah, biasa, apa sulitnya, apa hebatnya?” Namun, tidak semua orang mau dan berani melakukan itu. Ada beragam alasannya, karena malas berurusan dengan birokrasi, takut, dan berbagai kendala psikis yang melemahkan posisi warga negara.

Di NTT, ada seorang ibu miskin yang berjuang mendapatkan informasi publik untuk memastikan bahwa dirinya berhak memperoleh jamkesmas. Perjuangannya memang berhasil, namun malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih, beliau meninggal dunia dalam keadaan sakit. Di Jakarta, ada ibu Widi yang menuntut transparansi biaya sekolah. Beliau tidak mau membayar SPP, sebelum haknya atas informasi dipenuhi. Namun anaknya mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari para guru dan siswa. Tak cuma lisan. Namanya pun dipampang di papan pengumuman. “Selama masa itu, anak saya selalu pulang menangis. Saya sedih, tapi saya selalu membesarkan jiwanya, “Kalau bukan kita, siapa lagi?” ujar Ibu Widi.

Ada ibu Fera, seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berjuang mendapatkan informasi publik tentang prosedur Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Ini berawal dari kekesalan karena kerap diperas oleh oknum tertentu, Ada pak Rokhim, warga korban lumpur Lapindo yang setiap malam menggunakan radio komunitas untuk menjelaskan apa itu hak atas informasi kepada warga.

Kisah lainnya tentang pak Heru Narsono, yang meminta infor- masi daftar donatur dan besaran uang yang diserahkan kepada PPKM FKUI (Perkumpulan Penyantun Kesejahteraan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) tahun 2010-2016 dan laporan serta bukti pengeluaran sepanjang tahun 2010-2015. Setelah dinyatakan menang oleh KI Provinsi DKI Jakarta, dia justru dilaporkan ke polisi dari PPKM FKUI atas tuduhan keterangan palsu saat sidang di Komisi Informasi. Malang nian nasibnya, hanya meminta informasi justru dipolisikan.

Dalam tipologi perwakilan, kondisi di atas disebut tipologi “masyarakat kuat – wakil lemah”. Disebut kuat karena mereka te- lah memahami hak-haknya sebagai warga negara, mereka me- mahami bagaimana mendapatkan hak tersebut, dan mereka me- mahami bagaimana merebut kembali hak tersebut, jika diambil pihak lain, termasuk pemerintah. Mereka berjuang keras, hanya untuk sebuah informasi publik.

Namun, di sisi lain, buruknya kondisi keterbukaan informasi di level badan publik ini, ditambah pula dengan ketidaktahuan sebagian warga terhadap hak atas infomasi. Mereka tak paham bah- wa hak tersebut berdampak pada pemenuhan hak-hak lainnya. Seorang warga Bogor, pak Tedi, bercerita pada kami, beliau ha- nya bisa pasrah melihat balitanya meninggal karena tak ada uang untuk berobat di rumah sakit yang menjadi rujukan. Padahal, tak sedikit anggaran negara untuk beragam program kesehatan dan berobat gratis. Tapi banyak warga tidak tahu informasinya, karena tidak ada publikasi yang memadai. Lalu, dimana wakil yang seharusnya memperjuangkan keterbukaan ini? Entah. Andewang (2011) menyebut relasi ini sebagai bad representation.

Dalam kasus-kasus di atas, informasi publik yang diperjuangkan mati-matian oleh warga tersebut, seharusnya diumumkan secara pro-aktif (tanpa permintaan publik). Akibat pengabaian ini, warga kehilangan hak atas informasi, kehilangan hak atas pengobatan gratis, dan hak lainnya, bahkan kehilangan hak untuk menikmati kehidupan. Kondisi demikian semakin menambah tugas Anda sebagai anggota DPRD untuk melakukan advokasi kepada konstituen. Padahal, dengan hadirnya informasi publik secara memadai, diharapkan warga dapat secara mandiri menyelesaikan persoalan mereka.

Kondisi keterbukaan informasi yang buruk sebagai dampak dari lemahnya pengawasan juga berpotensi mempengaruhi kualitas keterwakilan (representasi). Tidak tersebarnya informasi publik di masyarakat, berpotensi dimanfaatkan pihak tertentu untuk mendapatkan simpati pemilih dengan memanipulasi sebuah informasi. Modus yang digunakan, antara lain dengan klientelisme pelaksanaan program pemerintah. Karena tidak adanya keterbu- kaan, ada oknum-oknum politisi yang mengalokasikan program pemerintah kepada kelompoknya saja dan mengabaikan masyarakat lainnya

Mereka juga memberikan bantuan dari anggaran negara kepada masjid, sekolah, panti asuhan, majelis taklim, organisasi mahasiswa atau organisasi kemasyarakatan, atas nama pribadi dan mengklaim bahwa hadirnya anggaran, program, atau pembangunan di satu daerah sebagai hasil kerjanya. Padahal, ini merupakan program pemerintah pusat atau program pemerintah provinsi yang telah disepakati bersama di DPRD secara kelembagaan. Hal ini telah tercantum di APBD Provinsi, RKA-KL, DIPA, dan dokumen-dokumen lain yang seharusnya disampaikan secara terbuka kepada masyakat.

Dalam kondisi demikian, sebagai anggota DPRD yang telah bekerja keras, anda tentu dirugikan karena insentif politik yang selayaknya Anda terima (berupa dukungan suara dalam pemilu), diambil oleh pihak lain yang melakukan manipulasi. Selain itu, kerugian juga dialami masyaraka, berupa terabaikannya hak-hak yang seharusnya mereka nikmati melalui sejumlah program. Selain itu, karena masyarakat memilih kandidat yang tidak berintegritas, maka kepentingan mereka potensial diabaikan ketika kandidat bersangkutan terpilih. Dengan integritas wakil seperti ini, kecil kemungkinan yang bersangkutan berkomitmen mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Jika yang terpilih sebagai wakil rakyat adalah adalah orang-orang yang tidak berintegritas, dampak lainnya akan menimpa pada pembentukan KI Provinsi. Ada kemungkinan hasil uji kepatutan dan kelayakan DPRD hanya menghasilkan orang-orang yang dekat dengan anggota DPRD bersangkutan tanpa memperhatikan integritas, komitmen, dan kapasitas. Padahal keberadaan KI Provinsi dibutuhkan oleh Anda dan konstituen Anda untuk mencari keadilan. Kita bersyukur anggota KI Provinsi Sumatera Barat, hasil uji kepatutan dan kelayakan DPRD adalah orang-orang yang memiliki komitmen kuat, sehingga tetap menjalankan tupoksinya meski tanpa anggaran pada tahun 2017 ini.

Lemahnya pengawasan terhadap infrastruktur keterbukaan di pemerintah provinsi juga berpotensi menyebabkan rendahnya pemahaman aparatur pemerintah terhadap hak atas informasi. Sebagai contoh, pada tahun 2016, Dinas Pendidikan Kota Padang sebagai termohon (informasi pengelolaan dana BOS) hanya hadir sebanyak 2 kali dari 7 kali sidang sampai putusan. Bahkan termohon menyatakan penyelesaian sengketa yang diajukan pemohon bukan ranah KI. Padahal, Kota Padang telah membentuk PPID pada 7 Oktober 2013.

Dari sisi pengelolaan APBD, ketertutupan juga berpotensi menyebabkan terjadinya pemborosan, salah sasaran, terabaikannya pihak-pihak yang berhak mendapatkan anggaran, ketimpangan anggaran hingga penyimpangan atau korupsi. Sepanjang tahun 2016, setidaknya sepuluh kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lemahnya pengawasan DPRD juga berdampak pada infrastruktur keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota. Dampak ini berupa tertundanya pembentukan regulasi, SOP, SDM, sarana, anggaran, dan sistem evaluasi kinerja terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta lemahnya implementasi regulasi. Dalam hal ini, peran pemerintah provinsi adalah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota.