Anggaran

Gaduh Anggaran Aneh APBD DKI: Dari Ketertutupan dan Ketergesaan

TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD DKI) dan pegiat keterbukaan anggaran kembali mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membuka semua rincian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia di DPRD DKI, William Aditya Sarana, mempertanyakan alasan pemerintah Jakarta menunda penayangan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) …

Read More »

Masyarakat Minta Pemkot Samarinda Terbuka dan Transparan

Samarinda – Masyarakat Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Menurut Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 30, Carolus Tuah, Pemkot Samarinda tidak maksimal dalam melaksanakan amanat UU KIP, bahkan terkesan sangat tertutup. Ia memberi contoh dalam hal transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selama ini …

Read More »

NTB Jadi Provinsi Pertama Terapkan Desa Benderang Informasi Publik

Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memproklamirkan diri sebagai provinsi pertama yang mencanangkan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP). Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Jhon Presley mengatakan, NTB provinsi pertama di Indonesia yang mencanangkan BDIP. “Konteks keterbukaan informasi adalah adanya komitmen pemimpin, meyakini dengan keterbukaan akan membantu kita menjalankan tugas dan fungsi,” ujarnya dalam pencanangan BDIP di Hotel Lombok Raya, …

Read More »

Plt Kepala Dispenda Riau: Dispenda Riau Masih Tertutup

Pekanbaru – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Riau mengatakan saat ini sedang mencoba mengubah pola pikir para pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sekarang dipimpinnya. Ini dikatakan oleh Plt Kadispenda Provinsi Riau, Masperi, di kantor Gubernur Riau, Rabu (19/10/2016). “Kita sedang mencoba mengubah pola pokir di Dispenda, yang selama ini sepertinya tertutup,” kata Masperi. …

Read More »

KIP Gelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2014

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Komisi Informasi Pusat (KIP) menyampaikan Anugerah Keterbukaan Informasi kepada sejumlah kementrian, badan atau lembaga tertinggi, universitas partai politik, pemerintah provinsi, dan BUMN di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (12/12/2014). Ketua KIP, Abdul Hamid Dipo Pramono menyatakan anugerah ini merupakan upaya untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pemeringkatan seperti ini …

Read More »

Keterbukaan Kunci Cegah Korupsi di DPR

Jakarta,- Komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta Farhan Basyarahil mengatakan, supaya meminimalisir korupsi di DPR, salah satu kuncinya adalah keterbukaan. Dia mengusulkan, setiap anggota DPR, baik DPRD maupun RI harus melaporkan kekayaannya setahun sekali. Ia berpendapat seperti itu ketika menanggapi berita pada harian Kompas Rabu (13/8) yang menyebutkan sejak tahun 2005 sebanyak 3.169 anggota DPR terjerat kasus korupsi. Keterbukaan itu, kata …

Read More »

FoINI Ulas Komisi Informasi dari Ahli HAN

Jakarta – Dalam rangka menyusun kajian kelembagaan Komisi Informasi, Indonesian Parliamentary Center bersama dengan Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) menyelenggarakan diskusi serial bertajuk “Melihat Komisi Informasi dari Sudut Pandang Ahli Hukum Administrasi Negara”. Acara yang berlangsung pada Rabu, 16 Juli 2014 bertempat di Hotel Akmani Jakarta Pusat lalu dihadiri oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Abdulhamid Dipopramono, Wakil Ketua Komisi …

Read More »

Keuangan Tertutup, Sengketa Informasi Pun Tak Dihadiri

Sengketa informasi antara LSM Kelompok Kerja (Pokja) 30 melawan sembilan partai politik (parpol), dilanjutkan melalui sidang yang digelar Komisi Informasi (KI) Kaltim (4/11), hanya dihadiri lima pengurus dari sembilan parpol yang diadukan. Kelima pengurus parpol yang hadir yakni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nusantara (PAN), dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Sementara dari Partai …

Read More »

Tak Transparan, DPA Sulit Diakses

BANDUNG – Daftar pelaksanaan anggaran (DPA) dari setiap organisasi perangkat daerah Pemprov Jawa Barat hingga kini sulit diakses. Padahal, DPA seharusnya bisa menjadi acuan dalam pengawasan pelaksanaan APBD. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Daerah (Perda) No 11/2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut diamanatkan adanya …

Read More »

Dok Keuangan Dinyatakan Terbuka, Pemda Garut ke MA

Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menggugat warganya ke Mahkamah Agung. Langkah ini ditempuh setelah upaya hukum pemerintah daerah ini kalah di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Gugatan ini bermula karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Garut kalah dalam sidang sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Warga yang digugat adalah Donny Setiawan, 37 tahun, warga …

Read More »

Komisi Informasi Kalteng: DIPA Dominasi Pengaduan

PALANGKA RAYA-Ketua Komisi Informasi (KI) Kalimantan Tengah Satriadi menegaskan bahwa Daftar Isian Perencanaan Anggaran bukan informasi rahasia seperti dijelaskan pada Pasal 11 Undang-Undang No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dia mengakui,  pengaduan yang diterima KI Kalteng dari pemohon informasi, sebagian besar terkait masalah tidak dipenuhinya permohonan data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari beberapa instansi Pemerintah Daerah. “Dalam poin C dan …

Read More »

Dinas PU Lampung Diminta Ungkap Informasi DPA

TRIBUNLAMPUNG.co.id – Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung memerintahkan Dinas PU Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung membuka informasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah dan program Pemberdayaan komunitas perumahan tahun 2010-2012, yang diminta LSM Tiem 99 pemburu koruptor. Perintah tersebut disampikan dalam amar putusan sidang ajudikasi sengketa informasi, majelis …

Read More »