Bidang

ICEL Survey Publikasi Informasi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Jakarta,- Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mendorong Pemerintah untuk melakukan publikasi informasi terkait perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup secara proaktif. Menurut aktivis ICEL, Margaretha Quina, hal itu merupakan bagian dari perwujudan Prinsip 10 Deklarasi Rio (akses informasi, partisipasi, dan keadilan dalam hal lingkungan hidup) di Indonesia. Publikasi proaktif ini dimulai dari informasi yang dirasakan …

Read More »

Dana ‘Haram’ dan Transparansi Kampanye Parpol

Sistem pelaporan dana kampanye pemilihan umum saat ini dinilai hanya formalitas dan tidak mencerminkan transparansi partai politik sehingga peluang masuknya dana-dana ‘siluman’ masih amat besar. Padahal, transparansi dana kampanye parpol dan praktek korupsi dalam pemerintahan sangat berhubungan erat, kata sejumlah pakar. “Beberapa kasus korupsi yang terungkap ujungnya selalu ada kepentingan politik -yaitu kepentingan parpol- di belakangnya. Misalnya kasus Nazarudin dan …

Read More »

MA: 81 Pengadilan Belum Publikasikan Putusan

JAKARTA, KOMPAS.com – Panitera Mahkamah Agung Soeroso Ono mengatakan, masih ada 81 pengadilan yang belum aktif mempublikasikan putusannya melalui direktori putusan “website” MA. “Pengadilan yang belum aktif publikasikan putusan ini justru dari kota besar, seperti Jakarta dan juga di Jawa Barat,” katanya di Jakarta, Sabtu (25/1/2014). Ia menjelaskan bahwa pernyataan itu juga sudah disampaikannya saat membuka acara lomba analisa putusan …

Read More »

Absensi Anggota DPR adalah Informasi Publik Yang Dikelola Fraksi

The absences of parliamentary members is public information that open and are in responsibility by fraction on parliament, thus said the vice chairman of PPID DPR RI, Suratno, on discussion that held by Indonesian Parliamentary  Center (IPC), at DPR RI, yesterday (January 16th). It has submitted by Suratno associated with so many information request by Non Government Organization to PPID …

Read More »

Keuangan Tertutup, Sengketa Informasi Pun Tak Dihadiri

Sengketa informasi antara LSM Kelompok Kerja (Pokja) 30 melawan sembilan partai politik (parpol), dilanjutkan melalui sidang yang digelar Komisi Informasi (KI) Kaltim (4/11), hanya dihadiri lima pengurus dari sembilan parpol yang diadukan. Kelima pengurus parpol yang hadir yakni Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nusantara (PAN), dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Sementara dari Partai …

Read More »

12 Parpol Di Samarinda Terima 988 Juta, Wajib Akuntabel

Sebanyak 12 partai politik di Kota Samarinda mendapatkan bantuan anggaran dengan total Rp988 juta dari pemerintah kota Samarinda, pada 2013. Demikian dilansir LKBN Antara (3/12), berdasarkan keterangan Asisten III Bidang Sosial Kemasyarakatan Sekretariat Kota Samarinda, Ridwan Tassa. Tassa menjelaskan bantuan tertinggi untuk parpol berjumlah Rp178 juta dan terendah Rp 30 Juta. Menurutnya, setiap tahun terdapat perubahan dari sisi regulasi yang …

Read More »

KPU Bantu Partai Susun Laporan Rekening Kampanye

Komisi Pemilihan Umum siap membantu peserta Pemilu 2014 menyusun laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye dan pembukuan penerimaan serta pengeluaran dana kampanye. Untuk itu KPU membentuk help desk di setiap tingkatan, mulai kabupaten/kota, provinsi, sampai pusat. “Partai politik yang mau berkonsultasi silakan datang ke kantor KPU setempat. Petugas di sana akan memberikan penjelasan tentang sistem dan mekanisme pelaporan dana kampanye …

Read More »

Tak Transparan, DPA Sulit Diakses

BANDUNG – Daftar pelaksanaan anggaran (DPA) dari setiap organisasi perangkat daerah Pemprov Jawa Barat hingga kini sulit diakses. Padahal, DPA seharusnya bisa menjadi acuan dalam pengawasan pelaksanaan APBD. Hal ini bertentangan dengan Undang-undang No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Daerah (Perda) No 11/2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam peraturan tersebut diamanatkan adanya …

Read More »

Kontras: Akses Informasi Publik di 5 Komisi Belum Memuaskan

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) melakukan penilaian terhadap akses informasi publik di 5 komisi negara, yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Ombudsman, dan Komisi Yudisial. Hasilnya, akses informasi publik di 5 komisi itu dinilai belum memuaskan. “Pertama, implementasinya belum terlalu bagus. Padahal mereka memiliki fungsi strategis terkait …

Read More »

Susahnya Mencari Informasi Buruh Migran di Cirebon

Sosialisasi UU Keterbukan Informasi Publik (KIP) dibeberapa daerah terkesan mewah dan glamor. Namun apakah sosialisasi yang menghabiskan anggaran pemerintah yang tidak sedikit tersebut dibarengi dengan implementasinya? Ternyata tidak. Hal tersebut dibuktikan oleh Ahmad Rovahan, Aktifis Jingga Media Cirebon. Menggunakan UU KIP Rovahan mencari buruh migran yang berada di wilayah III Cirebon (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan). Pada proses pencarian informasi …

Read More »

Fathulloh: KJRI Hongkong Abaikan UU KIP

Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Malang, Wonosobo, dan Indramayu, LAKPESDAM NU Cilacap, Infest Yogyakarta, Paguyuban Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas, Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thoyyibah (SPPQT) Salatiga, LBH Yogyakarta, dan Jingga Media Cirebon, sejak 26 Januari 2013 telah merancang gerakan permintaan informasi publik. Bagaimana proses dan hasilnya, berikut Wawancara kami dengan …

Read More »