Daerah

Jokowi: Lelang Jabatan Lurah Camat untuk PNS Berpangkat

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat serius untuk melakukan lelang jabatan. Untuk tahap awal, terobosan ini akan menyasar pada jabatan lurah dan camat. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjelaskan, istilah lelang jabatan, khususnya untuk jabatan lurah dan camat, hanya terbuka untuk para PNS. Lebih rinci lagi adalah PNS yang pangkatnya dimungkinkan untuk menduduki posisi tersebut, yakni setingkat eselon III …

Read More »

KIP Lampung Terima Laporan dari Warga Bekasi

BANDARLAMPUNG News – Muhammad Hidayat S, warga Bekasi, atas nama LSM Shabat Musli Indonesia, melaporkan Pemerintah daerah (Pemda) Provinsi Lampung, Ke komisi Informasi Provinsi Lampung, terkait tidak disediakannya informasi publik, yang diwajibkan diumumkan secara berkala, sesuai amanat pasal 9 UU No 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Muhammad Hidayat melaporkan kasus itu ke Komisi Informasi Provinsi Lampung melalui website …

Read More »

Dinkes dan RSU Kota Metro Ikuti Ajudikasi

Dua dinas di Kota Metro mengikuti ajudikasi sengketa informasi di Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung kemarin. Kedua dinas itu adalah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum A. Yani (RSUAY) Kota Metro kemarin. Keduanya menyatakan keberatan menyerahkan dokumen informasi terkait, DPA, RKA, dan SPJ yang ada di lingkungan dinas/instansi tersebut yang diajukan LSM Tiem 99, Pemburu Koruptor. Proses ajudikasi dipimpin oleh …

Read More »

Jabar Jadi Daerah Percontohan KIP Indonesia

VIVAnews – Komisi Informasi Publik (KIP) akan menggelar rapat kordinasi nasional (rakornas) KIP yang akan digelar di Bandung, Jawa Barat. Rapat ini diadakan pada 3 hingga 5 Juli mendatang di Aula Barat Gedung Sate, Bandung. Kegiatan ini akan diikuti oleh seluruh daerah yang telah memiliki Komisi Informasi Daerah (KID). Menkominfo, Tifatul Sembiring akan membuka rakornas ini. Ketua KIP Pusat, Abdul …

Read More »

Kejati Kaltim Sinergikan Penyelesaian Kasus Bansos

TRIBUNNEWS.COM, SANGATTA – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, M Salim, SH, MH, mengatakan persoalan bantuan sosial yang bermasalah terjadi di beberapa daerah di Kaltim. Karena itu sedang diupayakan sinergi untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Permasalahan bansos tidak hanya terjadi di Kutim. Di Samarinda pun ada dan di tingkat provinsi sedang ditangani. Ini akan kita sinergikan bagaimana penyelesaiannya secepat-cepatnya. Ada target dari …

Read More »

Pemohon Meminta Pengelolaan Dana BOS Di SDK ST Anna Ceger Transparan

KI-Online. Sidang ajudikasi sengketa informasi antara Pemohon Lembaga Swadaya Masyarakat Sarvodaya – KPODI dengan Termohon SDK ST Anna Ceger yang digelar Komisi Informasi pusat (KI Pusat) Jumat, 1 Juni 2012 tanpa dihadiri Pihak Termohon. Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat tetap melanjutkan persidangan. Sidang ajudikasi sengketa informasi bernomor 017/I/KIP-PS-M-A/2011 itu dipimpin Henny S. Widyaningsih yang beranggotakan Dono Prasetyo dan Ramly Amin …

Read More »

KID Putuskan Nota Komisi A Merupakan Informasi Publik

Majalengka [SuaraMajalengka] – DPRD Majalengka nampaknya suka atau tidak suka harus menerima hasil putusan Komisi Informasi Daerah (KID) Jawa Barat dalam sidang ajudikasi non litigasi sengketa informasi publik yang memutuskan informasi yang diminta LBH Majalengka terkait dokumen Nota Komisi A sebagai informasi publik. “Menyatakan bahwa Informasi yang diminta Pemohon berupa salinan dokumen Nota Komisi A tentang Pembangunan Perumahan PNS di …

Read More »

APBD Lutra Bisa Dilihat Lewat Website

MASAMBA, UPEKS–Hadirnya Undang-undang (UU) No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara,kembali akan melakukan terobosan baru yakni dengan membuka diri kepada masyarakat Luwu Utara yang ingin mengetahui pelaksanaan APBD Luwu Utara dengan melalui website, terobosan baru ini, merupakan langkah baru yang di lakukan pemerintah daerah Lutra dan merupakan yang pertama di Sulsel. Program ini akan mulai diLaunchig …

Read More »

PATTIRO Semarang: PPID belum efektif melayani permintaan informasi

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diharapkan mampu untuk membuka ruang yang lebih luas terhadap warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Cita-cita membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik tidak bisa dilepaskan begitu saja dengan partisipasi aktif dan daya …

Read More »

37 Calon Anggota Komisi Informasi DKI Tes Tahap II

BERITAJAKARTA.COM — 28-07-2011 18:07 Sebanyak 37 calon anggota Komisi Informasi DKI Jakarta menjalani tes tahap kedua di LPT UI, Salemba, Jakarta Pusat. Sebelumnya saat tes pertama mereka menjalani materi psikotes, sedangkan tes tahap kedua merupakan tes tertulis dengan materi pertanyaan seputar Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Secara umum, pelaksanaan tes hari ini adalah melakukan uji …

Read More »

Hasil Permintaan Informasi di Surabaya seputar penggusuran warga

CAPAIAN TANGGAPAN DARI DARI DINAS TERKAIT Dikirim ke: arierankuty@yahoo.com TUJUAN Data yang dibutuhkan Contact Tanggapan1 Tanggapan2 Dinas Pengairan Propinsi Jawa Timur Jl. Gayung Kebonsari 169 tentang konsep & model penataan stren kali terkait legalitas dan hak pakai status tanah 031- 8292419 Direspon positif Diantar ke PW yang nerima p.sugeng. tgl 25 saya confirm ke p. sugeng, katanya sudah dimasukkan ke …

Read More »

Fitra Jatim : 17 Instansi Tuban Tertutup Soal Informasi Publik

SURABAYA (Jurnalberita.com) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jatim menilai, Pemerintah Kabupaten Tuban belum dapat dan belum sepenuhnya melaksanakan serta secara tepat mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), meski UU tersebut sudah setahun lebih diberlakukan. Dalam rilisnya, Fitra Jatim melalui Miftahul Huda, Staf Advokasi Fitra Jatim di Tuban mengungkapkan, keterbukaan infomasi publik dan informasi …

Read More »