Daerah

Laporan Hasil Riset Monitoring Uji Akses Keterbukaan Informasi Publik Sektor Hulu Migas Blok Cepu

Dari hasil riset monitoring Uji Akses ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dari total 475 jenis permintaan informasi yang diajukan terkait dengan pendapatan Blok Cepu, sebagian besar direspon dengan jawaban informasi tidak dimiliki dan dialihkan / direkomendasikan (37,5%); penolakan diam (36,6%), penolakan disertai alasan (17,7%), informasi tidak dimiliki & tidak dialihkan/direkomendasikan (6,9%); dan hanya 1,3% saja dari permintaan …

Read More »

Indeks Integritas Sektor Pelayanan Publik

Selasa 09/11/2010 – 1 November 2010 KPK mempublikasikan hasil survei intergitas layanan publik. Survei yang berlangsung pada bulan April-Agustus 2010 tersebut dilakukan terhadap 353 unit layanan yang tersebar di 23 instansi pusat, 6 instansi vertikal dan 22 pemerintah kota, dengan melibatkan jumlah responden pengguna layanan sebanyak 12.616 orang yang terdiri dari 2.763 orang responden di tingkat pusat, 7.730 orang responden …

Read More »

Mengenal lebih dekat Siapa Wikileaks?

Rabu 27/10/2010 – Pekan silam jaringan internet heboh ketika WikiLeaks melansir video penembakan warga sipil oleh tentara Amerika Serikat. Video ini kemudian diketahui terjadi di Baghdad, Irak pada tahun 2007. Ketika itu, Helikopter Apache milik tentara Amerika sedang dalam perjalanan untuk membantu rekannya yang terlibat dalam baku tembak. Helikopter ini mengidentifikasi warga sipil yang kemudian diketahui wartawan Reuters sebagai salah …

Read More »

Buka Informasi Lingkungan Untuk Hindari Bencana

Rabu 27/10/2010 – UU No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Mulai 30 April 2010, semua badan publik wajib membuka akses informasi kepada publik. Ini adalah amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya: UU-KIP) yang mulai berlaku tanggal 30 April 2010. Pemberlakukan UU-KIP tersebut tentu menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Baik bagi badan-badan publik sebagai sumber informasi maupun …

Read More »

Keterbukaan Informasi untuk Adaptasi Perubahan Iklim

Rabu 27/10/2010 – SatuDunia, Jakarta- Keterbukaan informasi bagi publik sangat diperlukan untuk dapat mengakses informasi mengenai perubahan iklim dan rencana kerja pemerintah terkait adaptasi. Pemberlakuan UU KIP mulai 1 Mei 2010 yang lalu menjadi sarana hak warga negara untuk meminta informasi. Keterbukaan Informasi untuk Adaptasi Perubahan Iklim Perubahan iklim berdampak pada semua sektor kehidupan. Dampak perubahan iklim yang dirasakan masyarakat …

Read More »

Hantu Korupsi di Lintasan Birokrasi

Selasa 26/10/2010 – “Jika korupsi diberantas secara total dan radikal, negara ini akan ambruk.” Pernyataan tersebut seolah keluar dari kepercayaan umum selama ini. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, hal itu justru menjadi potret dunia birokrasi serta gambaran ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur negara dalam menjalankan dan mengelola kebijakan yang sarat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Fenomena korupsi ibarat pohon yang tumbuh …

Read More »

Satu Lagi, Selamat Tinggal UU anti keterbukaan

Jumat 15/10/2010 – Sedikit titik terang tersingkap paska keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus wewenang Kejaksaan Agung melarang peredaran buku. Kemarin, tepatnya 13 oktober 2010, MK mengabulkan permintaan beberapa pemohon yang menginginkan penghapusan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan. Selama puluhan tahun, kejaksaan menjadikan Undang-Undang ini sebagai tameng untuk melegalkan pelarangan, penarikan, dan pembakaran buku-buku, terutama buku yang kritis …

Read More »

Ketertutupan Informasi Proyek Busway

Selasa 05/10/2010 – Warga Jakarta kembali diliputi kekesalan karena kemacetan arus lalu lintas, yang antara lain akibat belum rampungnya pembangunan jalur baru busway. Penambahan tiga jalur busway, yakni Koridor 8 (Lebak Bulus-Harmoni), Koridor 9 (Pinang Ranti-Pluit), dan Koridor 10 (Cililitan-Tanjung Priok) merupakan upaya yang patut dihargai. Proyek tersebut adalah tindak lanjut dari program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan sistem …

Read More »

G-30-S/PKI. Sejarah Sarat Ketertutupan Informasi

Jumat 01/10/2010 – Dulu ketika masih di SD, SMP dan SMA, setiap tanggal 1 Oktober, saya dan juga satu generasi lainnya di Indonesia, selalu diwajibkan ikut upacara Hari Kesaktian Pancasila di sekolah. Hari untuk memperingati dimana Pancasila tetap sakti, tidak takluk oleh ideologi komunis. Hari untuk memperingati saat enam jenderal dan satu perwira Angkatan Darat gugur dalam peristiwa yang hingga …

Read More »

Sejarah itu milik penguasa! Apakah ini betul?

Jumat 01/10/2010 – Sampai saat ini penulis meyakini itu betul! Coba lihat berapa pejabat aktif masuk bui? Hitung pula berapa bekas pejabat masuk bui? Mungkin nanti kita akan menemukan perbandingan 1:100 atau 1:1000. Ketika ia masih berkuasa, maka ia tidak akan diutak utik (atau karena ia masih mampu menggunakan kuasanya menggunakan uang untuk menyediakan tumpengan?). Sementara beberapa waktu setelah ia …

Read More »

Keterbukaan Informasi Publik

Selasa 28/09/2010 – Menyikapi pemberitaan hari Kamis, 26 Agustus 2010 halaman 4 dengan judul “KPID Babel Bakal Dibentuk”, yang intinya dengan berdirinya KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) diharapkan dapat membantu keterbukaan informasi publik. Dengan adanya KPID ini dapat membuat citra yang lebih baik dalam hal keterbukaan publik. Bagi kepala dinas maupun pejabat yang enggan berkomentar juga akan diberikan sanksi apabila …

Read More »

Keterbukaan Informasi Publik dan PPID

Senin 27/09/2010 – Dulu, semua informasi tertutup, kecuali yang dibuka. Sekarang, semua informasi terbuka, kecuali yang ditutup. Dulu, jangankan informasi pribadi, informasi publik pun banyak yang sengaja ditutup. Sekarang, jangankan informasi publik, informasi pribadi pun banyak yang sengaja dibuka. Di era keterbukaan informasi dan kebebasan pers dewasa ini, semua informasi seolah-olah bebas dibuka dan disampaikan kepada publik, termasuk rekening pribadi …

Read More »