KIP Aceh Harus Terbuka Soal Informasi Pemilu

KIP Aceh Harus Terbuka Soal Informasi Pemilu

images

Banda Aceh – Mantan Komisioner Komisi Independen Pemilihan Aceh, Ilham Sahputra menuturkan, bahwa penting bagi penyelenggara pemilu untuk bersikap terbuka terbuka kepada publik soal segala informasi Pemilu.

“KPU saat ini lebih terbuka jika dibandingkan periode sebelumnya, namun hal serupa belum sepenuhnya terjadi di KIP  Aceh atau KPU daerah lainnya,” ujar Ilham Saputra, Sabtu (15/03/2014) dalam acara Training Keterbukaan Informasi Pemilu, yang diselenggarakan oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) di Oasis Hotel Banda Aceh, 13-15 Maret 2014.

Menurutnya, perlu ada dorongan yang lebih kuat dari masyarakat agar KIP lebih berani  terbuka soal semua informasi pemilu.

Sementara Peneliti Indonesian Parliamentary Center, Erik Kurniawan, dalam acara yang sama menyampaikan, keterbukaan Pemilu merupakan prasyarat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi yang berkualitas dalam pesta demokrasi.

“Jangan sampai masyarakat salah pilih dalam pemilu nanti. Sehingga permasalahan- permasalahan bangsa ini tidak mampu diselesaikan oleh DPR periode mendatang,” ujar Erik.

Menurutnya, KPU atau KIP dia Aceh sebagai badan publik, belum sepenuhnya terbuka. Kata dia, banyak informasi yang dibutuhkan publik yang mempengaruhi kualitas pemilu tidak disediakan oleh KPU atau KIP.

“Pengalaman Pemilu 2009 selayaknya menjadi pembelajaran penting, KPU saat itu tak bisa menyajikan data hasil pemilu sampai tingkat TPS, padahal hal itu penting untuk menjaga integritas hasil pemilu,” tambahnya.

Sedangkan Koordinator Bidang Antikorupsi dan Monitoring Peradilan MaTA, Baihaqi mengatakan, Training Keterbukaan Informasi Pemilu yang digelar pihaknya ini melibatkan 14 masyarakat sipil yang ada di Banda Aceh, baik yang secara langsung fokus terhadap pemantauan pemilu maupun yang secara tidak langsung fokus terhadap isu pemilu.

“Training ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat sipil akan pentingnya keterbukaan informasi di pemilu, sehingga diharapkan dengan adanya pemahaman ini masyarakat sipil dapat mendorong keterbukaan informasi di pemilu,” ujar Baihaqi.

Menurut MaTA, kata Baihaqi, keterbukaan informasi pada pemilu sangat diperlukan karena turut menentukan kualitas proses penyelenggaraan pemilu, kualitas kandidat yang ditawarkan peserta pemilu ke publik, kualitas pemilih (paradigma dan pemahaman), dan kualitas hasil pemilu (integritas, komitmen, dan kapasitas kandidat terpilih).

“Dengan demikian Pemilu 2014 akan mampu menghasilkan keterwakilan yang kuat dan efefktifitas pemerintahan,” tutupnya. (sp)

Sumber : http://atjehlink.com/kip-harus-terbuka-soal-informasi-pemilu/

Strategi KI Jabar Mencegah Pemilu Curang

Strategi KI Jabar Mencegah Pemilu Curang

Komisi Informasi (KI) Jawa Barat pasang “kuda-kuda” menghadapi Pemilu Legislatif 9 April yang tinggal sebulan lagi. Tak ingin penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) dan peserta Pemilu (Caleg, partai, maupun tim Capres) di jabar bertindak curang, KI Jabar mengumumkan peraturan baru KI untuk memaksimalkan akses informasi Pemilu.

“Aturan yang dikeluarkan ini untuk mendorong Pemilu 2014 yang transparan, Jurdil, dan damai,” kata Ketua KI Jabar Dab Satriana, di Bandung. Praktis, Minggu (09/03/14) ini pun peraturan baru KPI sudah berlaku efektif.

Yang menarik, KI Jawa Barat mendapatkan “peluru” baru –aturan main baru– untuk lebih “all out” mengawal Pemilu di wilayah Jawa Barat, meski sudah ada kesepakatan bersama yang ditandatangani antara Komisi Informasi (KI), KPU, Bawaslu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Jawa Barat pada 28 Februari lalu.

Soal itu, Dab Satriana, menegaskan, KI Jawa Barat “all out” melaksanakan aturan baru itu semata-mata untuk meningkatkan akses informasi Pemilu saat menjelang Pemilu Legislatif “hari H” 9 April dan Pemilu Presiden 9 Juli 2014.

Ada pun isi dari sekepatan itu, di antaranya tentang pelaksanaan kampanye Pemilu melalui media penyiaran, peserta Pemilu dan lembaga penyiaran wajib menaati ketentuan dan prinsip-prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan.

Dikatakan Satriana, dalam aturan baru yakni Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu, salah satunya mengatur tentang jangka waktu layanan dan penyelesaian sengketa.

“Selama ini jangka waktu dalam layanan dan penyelesaian sengketa informasi, terbatas dan tidak sesuai dengan rentang waktu pelaksanaan Pemilu. Untuk itu, dengan adanya aturan ini diharapkan waktu layanan dan penyelesaian sengketa informasi Pemilu bisa lebih cepat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Satriana mengatakan, ada sejumlah poin krusial dalam aturan tersebut. Di antaranya, jangka waktu tanggapan terhadap permohonan informasi kepada Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan peraturan yang baru, warga negara yang memohon informasi kepada KPU atau Bawaslu harus mendapatkan tanggapan paling lambat 2 (dua) hari kerja. Tidak lagi dalam jangka waktu 10 hari seperti yang diatur dalam peraturan sebelumnya.

Dia juga menjelaskan, pada aturan sebelumnya, badan publik diberikan waktu selama 30 hari kerja untuk menanggapi keberatan. “Namun sekarang, Badan Publik harus memberikan tanggapan atas keberatan pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat keberatan,” jelasnya.

Dengan aturan ini, pihaknya ingin mendukung dan berkontribusi dalam meningkatkan transparansi penyelenggara Pemilu. Sebab, dengan transparansi diyakini akan meningkatkan kualitas partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu.

“Kita semua tentunya berharap, agar Pemilu 2014 benar-benar berkualitas, damai dan menghasilkan wakil-wakil yang kredibel untuk maju memperjuangkan aspirasi rakyat,” pungkasnya.

sumber: lensaindonesia.com

Informasi Yang Belum Ada Di Web KPU Provinsi Jatim

Informasi Yang Belum Ada Di Web KPU Provinsi Jatim

Para pemantau Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jatim, Surabaya, Sidoarjo, Tuban, Pasuruan, Magetan, Magelang, dan aktivis dari Paralegal Surabaya, PMII, GMNI, GMKI dan Gamki, menemukan setidaknya 9 jenis informasi yang belum tersedia di website KPU Provinsi Jawa Timur. Informasi tersebut adalah:

1. Profil Anggota KPU Provinsi Jawa Timur

2. Kegiatan KPU Provinsi Jawa Timur dalam setiap tahapan

3. Laporan keuangan

4. Prosedur kerja pegawai pada KPU Provinsi Jatim

5. Laporan mengenai pelayanan akses informasi

6. Daftar informasi publik yang dikuasai KPU Provinsi Jatim

7. Dokumen perjanjian dengan pihak ketiga

8. Rencana kerja proyek dan anggaran

9. Kebijakan/Keputusan/Laporan kegiatan yang terbuka untuk umum (Misal Notulensi sosialisasi)

Daftar informasi tersebut mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut pemantauan mereka, tidak ada website Komisi Pemilihan Umum baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota yang menyediakan informasi tentang laporan perencanaan atau penggunaan anggaran.

Para pemantau juga menemukan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota tidak memiliki website. Sebagian hanya menampilkan informasi melalui blogspot (gratis) yang isinya tidak dikelola dengan serius. Budi Hari Yanto, aktivis Paralegal Surabaya mengatakan temuan ini perlu ditindaklanjuti dengan meminta dokumen anggaran yang terkait dengan pengelolaan website. “Selanjutnya, perlu diteliti jika memang ada anggaran untuk pembuatan website, tapi tidak digunakan berarti digunakan untuk apa uangnya?” pungkasnya.

DPRD DKI Diminta Publikasikan Absensi Anggotanya

DPRD DKI Diminta Publikasikan Absensi Anggotanya

Sorotan soal tingkat kehadiran anggota dewan tak hanya tertuju ke DPR RI, tapi juga merambah DPRD DKI. Para politikus Kebon Sirih diminta mempublikasikan daftar kehadirannya.

“Pengumuman daftar hadir anggota DPRD DKI penting dilakukan agar diketahui oleh 7.021.514 orang pemilih DKI Jakarta,” kata Kadiv Kebijakan publik Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Azasi Manusia wilayah DKI Jakarta (PBHI-Jakarta) Cecep Handoko dalam siaran pers, Rabu (19/2/2014).

Cecep mengatakan perhimpunannya telah mengirim surat ke DPRD DKI meminta transparansi data kehadiran anggota. Dia menilai data kehadiran anggota DPRD DKI bisa menjadi indikasi kualitas kerja 94 anggota dewan Ibu Kota periode 2009-2014 yang diketahui sebagian besar akan maju lagi sebagai caleg di 2014.

“DPRD DKI harus lebih transparan dalam mengumumkan kinerjanya yang dinilai minus oleh masyarakat Jakarta, dari mulai APBD yang lamban diketok sampai target pengesahan Perda yang harusnya dalam kurun waktu 2013 ada 26 Perda, tapi baru 17 yang disetujui,” papar Cecep.

Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan, PBHI meminta pengumuman absensi anggota DPRD dilakukan secepatnya. Data absensi itu akan dijadikan parameter dan informasi bagi pemilih untuk mencoblos di Pileg 2014.

“Agar pemilih dapat lebih cerdas, objektif dan tidak lagi salah memilih anggota DPRD DKI Jakarta yang akan datang, demi Jakarta yang lebih baik,” pungkas Cecep. (trq/tfn)

Sumber: detik.com

Catatan dari Sengketa Informasi Jatam versus BLH (1)

Catatan dari Sengketa Informasi Jatam versus BLH (1)

Transparansi kian menjadi tuntutan publik. Terbitnya UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), membuat badan informasi publik tak bisa semaunya menyembunyikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Berikut catatan sengketa informasi antara Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda dengan Jaringan Advokasi Pertambangan (Jatam) Kaltim.PADA21 Maret 2013, BLH Samarinda menyerahkan secara periodik 63 dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) UKL-UPL seluruh aktivitas pertambangan batu bara se-Samarinda kepada Jatam Kaltim. Dinamisator Jatam Kaltim Merah Johansyah Ismail menuturkan, hal itu sebagai bentuk konsekuensi, setelah enam bulan bersengketa di Komisi Informasi (KI) Kaltim. BLH Samarinda dipaksa melalui mekanisme aanmaning atau teguran, sebelum penyitaan paksa oleh juru sita PN Samarinda karena mengingkari keputusan KI Kaltim  yang telah berkekuatan hukum tetap.

Setiap warga negara, masyarakat kabupaten/kota, masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi tambang batu bara merupakan pihak yang paling rentan menerima dampak langsung maupun tidak langsung dari operasi pertambangan. Dalam catatan Merah, tidak sedikit warga menerima dampak langsung kegiatan tambang. Misalnya, alih fungsi pertanian yang berimbas tergusurnya mata pencaharian, pencemaran udara, hingga sumber-sumber air warga.
Operasi pertambangan batu bara, menyebabkan kerusakan jalan hingga perubahan rona fisik atau bentang alam. Bahkan, hingga kejadian kecelakaan operasi tambang serta dampak pada kesehatan. Karena itu, akses dan keterbukaan informasi publik mengenai amdal, serta operasi pertambangan batu bara wajib diketahui dan dimiliki warga.
UU KIP menjamin setiap warga negara dan kelompok masyarakat untuk mendapatkan kebebasan memperoleh informasi. Bagi badan publik yang tak menyediakan dan menaati UU ini, dipastikan pidana penjara menanti pelanggar aturan itu. Jaminan konstitusional ada sejak 6 bulan lalu, ketika Jatam Kaltim menggugat BLH Samarinda ke KI Kaltim. Namun, BLH menolak memberikan data pertambangan batu bara Samarinda dengan segudang alasan. Mulai dari alasan legalitas kelembagaan, hingga alasan kerahasiaan dokumen negara.  (*/fer/kri/k8/bersambung)
Sumber: KaltimPost
Bupati Cirebon Lantik 5 Anggota KI Kabupaten

Bupati Cirebon Lantik 5 Anggota KI Kabupaten

Untuk memenuhi kebutuhan dan pembangunan dibidang pelayanan informasi publik pada tanggal 6 Desember 2013 Bupati Cirebon melantik 5 orang anggota Komisi Informasi Kabupaten Cirebon periode 2013 – 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1.Walim SH.MH

2.Yusron

3.Drs. Eris Suhendi

4.Mahmud Jawa

5.Iin Mashruchin

Kelima kandidat yang dilantik tersebut merupakan hasil seleksi test and poper test sebelumnya. Hadir pada kesempatan tersebut.: Anggota DPRD. Muspida Kabupaten Cirebon, para pejabat Pemda, kepala dinas intansi se Kabupaten Cirebon, Camat seKabupaten Cirebon dan sejumlah undangan. Pada kesempatan tersebut Bupatri Cirebon mengatakan dengan terbentuknya

Komisi Informasi Kabupaten Cirebon diharapkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya dibidang informasi dapat segera terlayani dan sengketa informasi dapat teratasi, selain itu di era globalisasi informasi ini tentunya masyarakat dalam mendapatklan informasi dapat dengan mudah namun informasi tersebut belum tentu benar, untuk hal tersebut diharapkan dengan adanya Komisi Informasi Kabupaten permasalahan informasi dapat teratasi Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemberian selamat dari para pejabat.

Sumber: Cirebonkab