Daerah

Sulitnya Memperoleh Informasi Publik

Jumat 24/09/2010 – INFORMASI mempunyai peranan penting bagi mundur atau majunya peradaban bangsa. Sebuah adagium menyebutkan, siapa yang menguasai informasi maka dialah yang menguasai dunia. Dengan demikian, kebebasan memperoleh informasi yang berhubungan dengan hajat hidup masyarakat menjadi syarat bagi kemajuan masyarakat itu sendiri. George Soros dalam pengantar buku Escaping The Resource Curse mengemukakan, masyarakat yang hidup di daerah kaya sumber …

Read More »

Tantangan Komisi Informasi Daerah

Kamis 23/09/2010 – Oleh Faisal Riza. Setelah menunggu 8 tahun, akhirnya Undang-undang Kebebasan Informasi Publik (UU KIP) disahkan juga oleh pemerintah dan DPR RI pada tahun 2008. Meski akhirnya harus baru pada 1 Mei lalu undang-undang ini dinyatakan efektif. Undag-undang ini kemudian mengamanahkan dibentuknya Komisi Informasi Dalam hal itu pula, keberadaan Komisi Informasi ini harus ada minimal : Komisi informasi …

Read More »

Menanti Pembentukan Komisi Informasi Daerah Sulawesi Selatan

Kamis 23/09/2010 – Oleh: Muslimin B.Putra. Prinsip transparansi adalah salah satu pilar perwujudan good governance. Pemberlakukan Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengemban misi transparansi penyelenggara negara dan badan-badan publik di seluruh Indonesia. Dengan adanya UU KIP yang efektif berlaku sejak 30 April 2010, warga negara dapat mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, agenda kebijakan publik, …

Read More »

Kasus Lapindo, Keterbukaan Informasi Publik, dan Peran Media Massa

Senin 20/09/2010 – Ada tiga hal penting yang dibahas dalam tulisan ini. Pertama, pembahasan tentang “kasus Lapindo” dari perspektif kajian sosial-budaya. Kedua, perihal “ketertutupan” informasi publik dalam kasus Lapindo. Dan ketiga, peran (pekerja) media, khususnya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam kasus Lapindo. “Kasus Lapindo” Tentang kasus Lapindo, saya merasa tidak perlulah menyampaikan secara panjang lebar tentang kronologis kejadian karena …

Read More »

Iklan dan Penyesatan Informasi Lumpur Lapindo

Senin 20/09/2010 – Bulan Mei 2006 adalah bulan yang tidak pernah dilupakan oleh warga Porong, Sidoarjo. Bahkan mungkin juga tidak pernah dilupakan oleh kita sebagai warga Indonesia. Pasalnya, pada bulan itu lumpur Lapindo untuk pertama kalinya menyembur di Porong, Sidoarjo. Lumpur itu kemudian yang menenggelamkan seluruh tanah, rumah dan harapan warga Porong untuk hidup lebih baik sebagai warga negara. Potret …

Read More »

Kepala Sekolah Aktor Utama Korupsi BOS

Kamis 02/09/2010 – Kepala Sekolah menjadi aktor utama korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, sanksi yang diberikan dinilai belum membuat mereka jera karena maksimal hanya mutasi tanpa pidana. “Secara umum, aktor utama korupsi BOS di sekolah adalah kepala sekolah,” ujar Kepala Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Selasa (31/8). Hal itu terjadi karena otonomi sekolah …

Read More »

Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Program BOS

Selasa 31/08/2010 – Pada tahun anggaran 2011, bidang pendidikan mendapat porsi Rp50,3 triliun. Kemendiknas telah melimpahkan dana BOS senilai Rp16 triliun ke setiap pemerintah daerah. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang ditangani langsung pihak pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau Kemendiknas ini, ternyata masih sangat rawan dikorupsi. Hasil penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa actor yang berpotensi melakukan korupsi …

Read More »

Ketika Korupsi Dimulai dari Sekolah

Senin 30/08/2010 – Anak itu sedang memakai baju sekolah ketika ayahnya memberikan uang dua puluh ribu rupiah. Jatah hariannya untuk belanja di sekolah. Saya berdiskusi dengannya untuk belanja apa uang sebanyak itu. Makan nasi goreng atau soto dengan minuman soda. Sisanya untuk mentraktir temannya. Saya mengajaknya berhitung bahwa dalam 25 hari sekolah dia sudah bisa menabung 500 ribu rupiah sebulan. …

Read More »

Polemik Saham Blok Cepu

Jumat 27/08/2010 – SELAIN dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) yang saat ini masih menjadi masalah bagi Kabupaten Blora dan Provinsi Jawa Tengah, Blok Cepu menyimpan masalah lain yang tidak kalah serius. Jika tidak terselesaikan, masalah ini bisa menghambat keikutsertaan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam pendanaan participating interest (PI) Blok Cepu sebesar 10% dari total saham. …

Read More »

Menunggu Lahirnya UU BUMD

Kamis 26/08/2010 – BUMD secara umum masih belum mampu menjadi lokomotif pembangunan di daerah. BUMD justru masih banyak yang membebani Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kota. BADAN Usaha Milik Daerah (BUMD) secara umum masih belum mampu menjadi lokomotif pembangunan di daerah. BUMD justru masih banyak yang membebani Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, maupun Pemerintah Kota, khususnya BUMD yang tidak dikelola …

Read More »

Buruknya Transparansi Pendapatan Perusahaan Migas

Jumat 20/08/2010 – Berdasarkan hasil penelitian Promoting Revenue Transparency Project yang dilakukan oleh Transparency International (TI) yang diluncurkan di Jakarta pada 29 April 2008 menunjukan bahwa transparansi pendapatan belum merupakan tindakan yang umum dilakukan perusahaan minyak dan gas, baik domestik maupun asing. Perusahaan migas pada umumnya melaporkan operasional perusahan dan program untuk mencegah korupsi, namun hanya sedikit yang melaporkan jumlah …

Read More »

Dewan Perwakilan Minus Keterbukaan

Kamis 12/08/2010 – Inilah negeri penuh ironi. Saat anggota DPR melakukan studi banding ke Prancis, yang dihantar dengan dikritik banyak kalangan karena dianggap menghamburkan uang negara tidak kurang dari Rp 2,9 miliar (termasuk anggaran ke Jerman dan Maroko), di hari yang sama (4/7/10), di Prancis sendiri, Menteri Perkembangan Internasional Alain Joyandet dan Menteri Paris Raya Christian Blanc justru mengundurkan diri …

Read More »