Daerah

Kebebasan Pers dan Kebebasan Informasi Publik

Senin 09/08/2010 – WAYNE Overbeck dan Genelle Belmas menuliskan dalam buku mereka, Major Principles of Media Law, yang terbit pada 2010, kemerdekaan memperoleh informasi merupakan perjuangan paling sakit dan sangat banyak menimbulkan luka. Ini perjuangan paling melelahkan di antara berbagai macam persoalan hukum yang dihadapi pers.. Persoalannya bukan sekadar membuat aturan. Acap kali aturan yang sudah ada direduksi kembali dengan …

Read More »

Badan Publik Belum Siap Menjalankan UU Keterbukaan Informasi

Rabu 21/07/2010 – “Kami belum menetapkan Standar Operasional Pelayanan dan PPID”, demikian pengakuan salah seorang perwakilan badan publik pada fasilitator forum diskusi beberapa saat lalu. Sejak disahkan 30 April 2008 Kementerian Komunikasi dan Informatika diberikan mandat untuk sosialisasi UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sosialisasi ini semestinya dilakukan ke berbagai pemangku kepentingan. Tidak terkecuali badan publik. …

Read More »

PERKEMBANGAN ARUS INFORMASI TERHADAP MASYARAKAT

Rabu 14/07/2010 – Media Informasi dan Masyarakat Sebelum zaman kemerdekaan Indonesia media-media massa telah lahir. Media massa dijadikan sebagai media informasi oleh publik, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Namun, sejak zaman sebelum kemerdekaan itu hingga saat ini media massa kita belum dapat dikatakan dalam keadaan baik. Padahal pembangunan suatu negara yang mencapai taraf kesejahteraan adalah, salah satunya, …

Read More »

Humas, UU KIP, dan Bahasa

Jumat 09/07/2010 – Humas menyiapkan “mental” institusi untuk memahami kepentingan publik, serta mengevaluasi perilaku publik dan institusi untuk direkomendasikan kepada pimpinan. Kata lainnya, humas menyiapkan prakondisi untuk mencapai saling pengertian, saling percaya, dan saling bantu terhadap tujuan-tujuan publik institusi yang diwakilinya. Humas itu sebenarnya tergolong makhluk aneh. Bentuknya dapat berubah-ubah, tergantung bagaimana sebuah instansi memosisikannya. Ada humas struktural (divisi, bagian, …

Read More »

EITI, Keterbukaan untuk Demokrasi dan Anti Korupsi

Rabu 21/07/2010 – Tidak banyak yang tahu bahwa masalah keterbukaan pelaporan pendapatan kegiatan tambang oleh perusahaan tambang dan penerimaan negara atas usaha itu, telah menimbulkan celah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat tinggi. Belum lagi menyebut dampak ekologisnya bagi alam dan berbagai konflik horizontal yang telah menimbulkan masalah sosial, politik dan ekonomi bagi masyarakat asli yang lahan dan hutannya …

Read More »

Keberanian Menjaga Konstitusi

Selasa 29/06/2010 – Tidak salah selama 45 tahun Kompas mengambil moto ”Amanat Hati Nurani Rakyat”. Moto itu cocok benar dengan pekerjaan saya sebab ketika hati saya panas, akal tidak bisa juga menjawab, maka kompas atau petunjuk yang saya ambil adalah apa yang dibisikkan oleh hati nurani (conscience). Saya lebih dulu mengenal PK Ojong yang bersama Jakob Oetama mendirikan Kompas. Waktu …

Read More »

Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penerapan UU KIP

Senin 28/06/2010 – Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau yang sering disebut sebagai UU KIP, secara efektif telah diberlakukan mulai tanggal 30 April 2010. Berlakunya UU KIP tersebut tentu saja akan memberikan berbagai macam implikasi sebagaimana lazimnya apabila suatu kebijakan terutama setingkat UU diterapkan di daerah. Apabila dilihat secara konteks hubungan antara pemerintah daerah dan warganegaranya, …

Read More »

Keterbukaan Informasi Pengelolaan Zakat

Selasa 22/06/2010 – Upaya penguatan tata kelola zakat di Indonesia tampak semakin prospektif. Tepat 1 Mei 2010 lalu, Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara resmi diberlakukan. Bagi dunia perzakatan nasional, keberadaan UU KIP ini mendorong hadirnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi pengelolaan zakat kini bukan lagi sekedar tanggung jawab …

Read More »

PERPRES 26/2010,Peluang Transparansi Pengelolaan SDA

Senin 21/06/2010 – Sejak tanggal 23 April 2010 Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 26 tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif. Pertimbangan diterbitkannya Peraturan Presiden atau perpres ini antara lain adalah bahwa pemanfaatan sumber daya alam ekstraktif, sebagai salah satu sumber daya alam yang tidak terbarukan, harus dilakukan secara efisien …

Read More »

Indahnya Berbagi Informasi Publik

Selasa 15/06/2010 – ANDAI saja dulu telah ada regulasi tentang keterbukaan informasi publik (KIP) yang mulai 1 Mei 2010 diberlakukan, kita mungkin tidak penasaran menanyakan kepergian bos ‘Golden Key’ Eddy Tansil, yang menjadi tersangka penggelapan uang negara sebesar Rp 1 triliun. Suatu jumlah yang mencengangkan publik kala itu, meskipun sekarang terdapat jumlah yang lebih mencengangkan. Bukan hanya pengungkapan misteri Eddy …

Read More »

Demokrasi dan Keterbukaan Informasi

Jumat 04/06/2010 – Demokrasi merupakan satu hal dan keterbukaan informasi publik merupakan hal lain. Selama lebih dari satu dasawarsa sejak berakhirnya rezim kekusaaan otoriter Orde Baru, Indonesia berubah menjadi negara demokratis. Pada level praksis, demokrasi menemukan wujud konkretnya di lapangan politik. Bahkan, Indonesia kemudian ditengarai sebagai “laboratorium” penting terjadinya persenyawaan antara Islam dan demokrasi. Pada akhirnya, Indonesia memang disebut-sebut sebagai …

Read More »

Perlu Lebih dari Sekadar UU KIP

Kamis 03/06/2010 – Kehadiran UU KIP patut disambut gembira meski ada beberapa hal yang perlu dipertegas. Di antaranya informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum, dan memberitakan informasi yang tidak seharusnya dibicarakan. RUANG teater di gedung Compagnietheater Kloveniersburgwal, Amsterdam, Belanda mendadak senyap, ketika Wilf Wangga, wartawan dari Zimbabwe mulai berbicara, Senin (3/5) ini. Laki-laki brewokan itu menceritakan bagaimana dirinya selalu …

Read More »