Daerah

Koalisi Sipil Minta Gubernur Anulir Tim Seleksi Komisi Informasi Sulteng

PALU – Sejumlah lembaga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Gubernur Sulteng Longki Djanggola, untuk menganulir Tim Seleksi (Timsel) rekruitmen komisioner Komisi Informasi (KI) Sulteng untuk periode 2016-2019. Permintaan itu antara lain dilandasi atas tidak transparannya proses pembentukan Timsel. “Menurut peraturan Komisi Informasi itu, tahapan seleksi sudah akan berakhir pada 16 Oktober 206 ini. Tapi satupun informasi …

Read More »

36 Peserta Seleksi Calon Anggota KI Sumut Lolos Tes Potensi

Medan – Tim Seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara meloloskan 36 peserta yang mengikuti tes potensi calon anggota KI Provinsi Sumatera Utara periode 2016-2020, (Kamis, 20/10/2016) malam. Menurut, Ketua Timsel, Prof DR Robert Sibarani MS, pengumuman hasil tersebut dilakukan setelah melalui proses seleksi dan penilaian yang begitu ketat. Setalah menggelar rapat pleno di Kantor Dinas Kominfo Provinsi …

Read More »

26 Peserta Lolos Tes Potensi Calon Komisioner KI Provinsi Riau

PEKANBARU- Tim Seleksi (Timsel) Calon Anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau mengumumkan hasil tes potensi calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau periode 2017-2020, di Hotel Dafam Jalan Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, Riau, Rabu (19/10/2016). Dari 38 orang yang menjalani tes, 26 orang dinyatakan lolos dan berhak mengikuti tahapan psikotes yang akan diselenggarakan pada 7 November 2016 mendatang. Hal ini sebagaimana …

Read More »

KI Sumbar Gandeng Koalisi Perempuan Buka Informasi Publik

Padang – Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan, keterbukaan informasi publik (KIP) bukan saja menjadi ranah kaum laki-laki, tapi juga menjadi hak kaum perempuan. “Karena UU 14 Tahun 2008 yang mengatur keterbukaan informasi publik untuk semua,”ujar Sekretaris Koalisasi Perempuan Sumbar, Tanti, pada Sosialisasi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Demikian halnya dikatakan Ketua Komisi Informasi …

Read More »

Tertutup, KLHS Reklamasi Teluk Jakarta Tak Jelas Keberadaannya

KebebasanInformasi.org – Reklamasi Teluk Jakarta dinilai telah mengabaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Padahal, sebagaimana tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS ini wajib dilakukan dalam setiap penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup. …

Read More »

Ketua KNTI: Sejak Awal Proses Reklamasi Teluk Jakarta Sangat Tertutup

KebebasanInformasi.org – Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Martin Hadiwidnata mengatakan, reklamasi Teluk Jakarta merupakan sebuah proyek yang sangat koruptif dan menimbulkan banyak masalah. Selain dampak buruk terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, sejak awal proyek ini sangat tertutup. “Kalau kita lihat reklamasi Teluk Jakarta ini, prosesnya sangat tertutup. Tiba-tiba ijinnya sudah keluar,” ujar Martin, di Jakarta, Kamis (13/10). Untuk menegaskan …

Read More »

ForBALI Minta KPK dan PPATK Usut Uang Rp.1 Triliun dari Pengembang Reklamasi Teluk Benoa

KebebasanInformasi.org – Humas forBALI Jakarta, Johnting, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusut biaya yang telah dikeluarkan pengembang, dalam hal ini PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), dalam proyek reklamasi Teluk Benoa. Hal ini menyusul pernyataan pemilik kelompok usaha Artha Graha Tomy Winata sekaligus investor PT TWBI yang menyatakan telah mengeluarkan biaya sebesar …

Read More »

Ketidakterbukaan Informasi Picu Polemik Masyarakat dalam Reklamasi Teluk Benoa

KebebasanInformasi.org – Aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa tak pernah surut. Selama empat tahun terakhir, Aliansi Masyarakat Sipil lintas sektoral yang tergabung dalam forBALI terus menetang keberadaan megaproyek di pulau dewata tersebut. Dukungan kepada mereka pun meluas, dari tingkat nasional hingga internasional. Selain mengemukakan 13 alasan menolak reklamasi Teluk Benoa, sebagaimana tercantum dalam website forbali.org, sejak awal proses proyek ini sangat …

Read More »

Koalisi Sipil Minta Timsel Umumkan Seleksi Komisi Informasi di Media Massa

Palu – Sejumlah lembaga profesi dan swadaya masyarakat di Palu memprotes tidak transparannya pembetukan tim seleksi dan tahapan seleksi Komisi Informasi Sulawesi Tengah. Mereka meminta Komisi Informasi (KI) Pusat mengawasi jalannya tahapan seleksi. Dalam hitungan hari, masa kerja  KI Provinsi Sulawesi Tengah pada 16 Oktober 2016 mendatang bakal berakhir. Beberapa hari yang lalu, pendaftaran calon  Komisi Informasi pun telah dimulakan. …

Read More »

LSM Gugat UU Keterbukaan Informasi Publik ke MK

JAKARTA – Sebanyak tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan masa jabatan anggota Komisi Informasi. “Pasal 33 UU a quo telah berakibat pada terjadinya pelanggaran prinsip persamaan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,” ujar kuasa hukum pemohon, Fadli Rahmadani di Gedung …

Read More »

Pemprov Sulawesi Tenggara Segera Bentuk KI Provinsi

Hingga April 2016, Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara belum terbentuk. Koalisi FOINI melihat perlunya mendesak pemerintah provinsi untuk membentuk Komisi Informasi di 6 wilayah tersebut. Upaya tersebut dilakukan diantaranya: Mendesak agar Seknas OGI memasukkan target 100% pembentukan Komisi Informasi provinsi di tahun 2016. Mendesak Komisi Informasi untuk terus bergerak mendorong pembentukan Komisi Informasi provinsi di tahun 2016. Mengawal pembentukan Komisi …

Read More »

FoINI Desak Pemprov Kaltara Bentuk Komisi Informasi

Hingga April 2016, tercatat Komisi Informasi di Provinsi Kalimantan Utara belum terbentuk. Koalisi FOINI melihat perlunya mendesak pemerintah provinsi untuk membentuk Komisi Informasi di 6 wilayah tersebut. Upaya tersebut dilakukan diantaranya: Mendesak agar Seknas OGI memasukkan target 100% pembentukan Komisi Informasi provinsi di tahun 2016. Mendesak Komisi Informasi untuk terus bergerak mendorong pembentukan Komisi Informasi provinsi di tahun 2016. Mengawal …

Read More »