Daerah

CSO Telusuri Rekam Jejak Calon Anggota KI Kaltim 2016-2020

Mendorong Komisi Informasi Berintegritas FOINI, JATAM, POKJA 30 dan WALHI Lakukan Penelusuran Rekam Jejak  Calon Anggota Komisi Informasi Kalimantan Timur Periode 2016-2020   Komisi Informasi merupakan lembaga kuasi Negara (state auxiliary body) yang dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dan bertugas menjalankan UU KIP, yaitu: a) menyelesaikan sengketa informasi; b) menetapkan kebijakan …

Read More »

Uji Publik Calon Anggota Komisi Informasi Aceh Periode 2016-2020

IPC selaku sekretariat nasional  bersama jaringan FOINI di Aceh yakni Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) memandang perlunya pengawalan seleksi Komisi Informasi, Setelah melakukan penelusuran rekam jejak calon anggota Komisi Informasi Aceh, bertempat di Aula Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada Selasa 3 Mei 2016 dilaksanakan pula Uji Publik Calon Anggota Komisi Informasi Aceh. Uji publik ini dilaksanakan dengan melibatkan 3 orang …

Read More »

Provinsi DKI Jakarta Buka Pendaftaran Calon Anggota Komisi Informasi

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka pendaftaran calon anggota Komisi Informasi untuk periode 2016 – 2020. Pembukaan pendaftaran tersebut menyusul berakhirnya masa bhakti Anggota  Komisi Informasi DKI Jakarta  periode 2012-2016 pada Januari 2016. Tahapan pendaftaran dibuka hingga tanggal 12 November 2015. Batas waktu yang singkat dan menjelang pergantian tahun menuntut kerja keras dari tim seleksi. “Kami akan bekerja keras …

Read More »

Gubernur Jateng: Desa Hendaknya Punya Informasi Publik

Setiap desa hendaknya, memiliki informasi publik bagi masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat tahu transparasi dari penggunaan keuangan dalam pembangunan desa. Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo Gubernur Jateng belum lama ini. Menurut Ganjar, agar perangkat desa bisa membuat informasi itu, maka perlu meningkatkan kapasitas dengan sekolah atau kursus yang digelar Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades). “Jadi nanti mereka kita bina, dan masyarakat …

Read More »

PWI Kalsel Minta Komisi Informasi Punya Taring

Ini peringatan bagi suatu SKPD atau institusi yang masih tertutup di era keterbukaan informasih publik ini. Pasalnya, bagi yang ‘pelit’ informasi maka terancam hukuman penjara satu tahun. Hal itu disampaikan pada kesempatan jumpa pers gubernur kalsel tahun 2015 menyoal keterbukaan informasi publik di Kalsel di Gedung PWI Kalsel. Pada acara tersebut diperkenalkan tugas dan kewenangan komisi informasi. Ketua PWI Kalsel …

Read More »

Badan Publik DI Jawa Tengah Bertele-tele

Purbalingga, Kebebasaninformasi.org – Meskipun sudah banyak SKPD di Jawa Tengah yang mempunyai website, namun kebanyakan sebatas menampilkan informasi kegiatan masing-masing lembaga. Komisioner Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, Handoko menilai kebanyakan badan publik tersebut hanya menonjolkan citra diri pemerintah dan lembaga, sementara jika ada masyarakat yang meminta informasi, prosesnya bertele-tele. Menurut Handoko, salah hambatan implementasi keterbukaan informasi publik adalah tidak …

Read More »

Cegah Simpang Siur Informasi, Bangka Diminta Bentuk Perda Informasi Publik

Bangka Belitung, Kebebasaninformasi.org – Untuk mencegah simpang siut informasi, pemerintah daerah (Pemda) Bangka Belitung diminta untuk membuat peraturan daerah pelayanan informasi publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung, Ahmad. Kesimpangsiuran informasi yang diberikan oleh badan publik, bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Menurut Ahmad, biro hukum serta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai …

Read More »

Selamat, Gubernur Lantik Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat

Kalimantan Barat, Kebebasaninformasi.org – Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengukuhkan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (10/3/2015). Dia berharap Komisi Informasi yang terbentuk ini dapat menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Cornelis berharap Komisi Informasi ini dapat menyaring mana informasi yang bisa disampaikan ke publik dan mana informasi yang dirahasiakan.  Terutama informasi yang menyangkut persoalan keamanan …

Read More »

Pelayanan Informasi Publik Di Pati Tidak Memuaskan

Gambar pati bumi mina tani

Pati, Kebebasaninformasi.org – Meskipun sudah mengimplementasikan  UU Keterbukaan Informasi Publik, Kabupaten Pati dianggap tidak maksimal dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Beberapa masyarakat mengaku tidak dilayani dengan baik permintaan informasinya. Di antaranya adalah Haris, aktivis lingkungan asal Kecamatan Trangkil. Pihaknya kecewa dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pati yang tidak memberikan informasi terkait instrumen pendukung rencana pembangunan pabrik semen …

Read More »

Sumsel Tutupi Informasi Kehutanan, Ada Apa?

Sumsel, Kebebasaninformasi.org – Hampir semua pejabat Dinas Pertambangan, Kehutanan, atau Perkebunan di Kabupaten dan Kota Sumatera Selatan tidak mau mengeluarkan data terkait informasi kehutanan. Bahkan mereka berdalih informasi terkait pengelolaan kehutanan dan sumber daya alam merupakan data rahasia negara. Hal tersebut diungkapkan Hadi Jatmiko, aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI). Menurutnya tindakan menutup informasi tersebut sangat aneh dan bertentangan …

Read More »

Jakarta Peringkat 6 Informasi Publik di Dunia

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Pemprov DKI mengklaim saat ini menempati posisi 6 dunia di antara kota-kota di dunia yang menyajikan keterbukaan informasi ke publik. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Tuty Kusumawati. Dalam penelusurannya, Tuty menyatakan saat ini peringkat pertama yang menyajikan informasi keterbukaan publik masih dipegang Kota Seoul dengan 3000 set data. …

Read More »

Keterbukaan Informasi Pertambangan, Cegah Konflik di Aceh

Ilustrasi tambang di Aceh

Aceh, Kebebasaninformasi.org – Implementasi keterbukaan informasi publik di Aceh dinilai sangat penting, terutama di sektor pertambangan. Keterbukaan informasi tersebut adalah salah satu solusi untuk menghindari kecurigaan masyarakat terhadap perusahaan tambang, dan menghindari konflik antara keduanya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Aceh Barat, Rachmat Fitri Nanda, saat bertemu dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dan GeRAK Aceh Barat, Jumat (I3/2/2015). …

Read More »