Kajian

EMPAT PERAN DPRD PADA KI PROVINSI

Ada empat peran DPRD Provinsi yang dapat dilakukan terhadap KI Provinsi. Pertama: Melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KI Provinsi Dalam UU KIP disebutkan bahwa peran DPRD dalam proses seleksi calon anggota KI Provinsi. DPRD menerima 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang calon anggota KI Provinsi, hasil dari pemilihan dari Tim Seleksi yang dibentuk oleh Gubernur. …

Read More »

Keterbukaan Kontrak PBJ di Indonesia

Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola pemerintah. UU KIP juga mewajibkan pemerintah untuk membuka berbagai informasi yang dimilikinya.   Setelah hampir sepuluh tahun UU KIP diterapkan, sayangnya, belum seluruh instansi pemerintah memiliki pandangan yang sama mengenai keterbukaan informasi …

Read More »

Banding ditolak, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Dituntut Terbuka

Jakarta, 26 Agustus 2015. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dituntut untuk menjalankan UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Keputusan tersebut dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta antara pihak pemohon yaitu KLHK dan FWI sebagai pihak termohon. Ini  menjadi putusan yang kedua bagi KLHK untuk segera menyerahkan informasi yang dimohonkan …

Read More »