Komisi Informasi Kalbar Ditetapkan

Komisi Informasi Kalbar Ditetapkan

Jakarta,-Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2014. Penetapan tersebut berdasarkan Surat Pengumuman DPRD No. 162/139/DPRD-D Tanggal 21 Agustus 2014. Kebebasaninformasi.org menerima berita tersebut melalui surat elektronik Dessy Eko Prayitno dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada Jumat 22 Agustus 2014.

Berikut nama-nama anggota Komisi Informasi Kalimantan Barat
1. Abdullah, S.Pd;
2. Hawad Sriyanto, S.H.;
3. Chaterina Pancer Istiyani, S.S., M.Hum;
4. SY. Muhammad Herry, M.H.;
5. Abang Amirullah;

Cadangan:
1. Rospita Vici Paulyn, S.T.;
2. Albertus, S.Pd., S.P.

Surat edaran tersebut ditandatangani Ketua DPRD Kalimanta Barat Minsen SH dan Koordinator Komisi A DPRD Kalimantan Barat Dr. Drs Nicodemus R Toun, MM

Perjuangan Perempuan Sumba Mengakses Jamkesmas

Perjuangan Perempuan Sumba Mengakses Jamkesmas

Berawal dari kebingungan masyarakat Desa Waipangali di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD) Provinsi NTT  tentang cara megakses informasi seputar Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat) dan Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah); akhirnya Ketua Posyandu setempat, Kristina Ladi, didampingi rekannya Martha Kalaka mendatangi Dinas Kesehatan (Dinkes) SBD pada 23 Oktober 2013 untuk menyampaikan surat berisi permohonan mendapatkan informasi tentang berbagai hal yang menyangkut prosedur pengurusan Jamkesmas/Jamkesda bagi warga desa mereka.

Namun hingga Nopember 2013, surat permohonan itu tak kunjung ditanggapi oleh Dinkes SBD hingga berbekal pengetahuan mengenai mekanisme yang tertera dalam UU No 14 Tahun 2008 yang kini populer dengan sebutan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Kristina melayangkan surat keberatan yang dialamatkan pada Sekertaris Daerah (Sekda) SBD.

UU KIP intinya mewajibkan semua badan publik yang tupoksinya terkait dengan penyelenggaraan negara dan operasionalnya dibiayai sebagian/seluruhnya oleh APBN dan atau APBD wajib membuka diri untuk menyampaikan informasi kepada publik dengan beberapa pengecualian untuk informasi yang sifatnya berpotensi membahayakan keamanan negara dan Kementrian Kesehatan (Kemenkes) RI via Dinkes SBD wajib memberikan informasi Jamkesmas/Jamkesda/Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diminta Kristina.

Langkah Kristina mendapat apresiasi khusus dari Sekda SBD, Tony Umbu Zaza, dalam acara Deklarasi Forum Perempuan Rahimku pada bulan Desember 2013 yang dihadiri sekitar 70 (tujuhpuluh) orang aktifis perempuan yang berasal dari masyarakat desa, LSM, staf dinas-dinas, dan badan lainnya dalam lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBD. Dalam sambutannya saat itu Tony mengungkapkan kekagetannya saat menerima surat keberatan dari dua orang perempuan Desa Weepangali sekaligus dia merasa senang karena warga mulai tahu dan paham akan hak-hak mereka atas informasi publik. Bahkan mereka berani melayangkan surat keberatan saat permintaan informasi mereka tak kunjung ditanggapi oleh dinas terkait. Tony juga menekankan agar warga meminta informasi yang dibutuhkan dengan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam UU KIP.

Namun kenyataan di lapangan ternyata tak semulus orasi sang pejabat. Pada bulan Januari 2014, salah seorang anggota keluarga Kristina didiagnosa positif mengidap Leukeumia setelah beberapakali menjalani pemeriksaan di RS Karitas –SBD. Pihak rumah sakit merekomendasikan pasien untuk menjalani pengobatan di rumah sakit Denpasar namun karena tidak memiliki biaya, Kristina menghubungi Dinkes SBD untuk mengusahakan Jamkesmas atau surat rekomendasi lain yang dapat meringankan biaya pengobatan.

Sehari setelah pengajuan Kepala Dinas (Kadis) menelpon Kristina menyiapkan kelengkapan administratif untuk pengurusan Jamkesmas yang langsung dipenuhinya namun hingga seminggu berselang ternyata tak ada tindak lanjut dari Dinkes SBD. Kristina pun melanjutkan upayanya dengan mendatangi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) SBD untuk mencari informasi prosedur pengurusan JKN. Sayangnya, menurut petugas BPJS yang ditemui Kristina, pengurusan JKN membutuhkan waktu yang lama dan tidak bisa langsung ditujukan pada rumah sakit di luar Provinsi NTT. Begitulah akhirnya dengan biaya sendiri dibantu sumbangan keluarga besar, LSM, dan dukungan dana dari Pemkab; Kristina pun dapat memberangkatkan saudaranya untuk menjalani perawatan di Denpasar. Namun takdir berbicara lain, sepulang berobat saudara Kristina tersebut meninggal dunia pada bulan Februari 2014.

Bercermin dari pengalamannya itu, Kristina merasa perlu untuk meminta informasi lengkap tentang pengurusan JKN pada Dinkes SBD. Maka pada 4 April 2014 didampingi Agustinus sesama warga Desa Weepangali dan staf Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat (FPM) Pattiro, Kristina pun menyampaikan surat permohonan informasi pada Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kesehatan dalam hal ini Sekertaris Dinkes. Setelah akhirnya mereka diterima di ruang kerja Ketua PPID yang merespon permintaan mereka dengan baik sekaligus memberikan apresiasi atas inisiatif mereka yang dinilainya telah membantu tugas pemerintah. Dia juga menyinggung surat keberatan yang diajukan Kristina dan Martha pada Nopember 2013 lalu dan menyatakan sudah mengirimkan surat tanggapan namun Kristina menyatakan tidak menerima surat yang dimaksud.

Saat mereka berbincang, Kepala Dinkes masuk ke ruangan itu untuk menyerahkan cdberisi informasi tentang JKN pada staf FPM Pattiro sekaligus menyatakan bahwa disposisi surat permohonan yang ditujukan pada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan sudah dibuat namun berhubung pejabat yang bersangkutan sedang berada di luar,maka Kristina dan kawan-kawan diminta datang lagi pada kesempatan lain. Kristina cukup puas dengan respon yang diberikan Dinkes SBD yang dinilainya ramah dan tanggap dalam memberikan dokumen yang diminta. Selanjutnya Kristina bersama rekannya Martha bertekad untuk menyebar-luaskan informasi seputar pengurusan JKN pada segenap lapisan masyarakat desa mereka agar mereka bisa mengakses fasilitas kesehatan yang merupakan hak mereka sebagai warga Indonesia.

(Laporan Agus Yahya, Kupang NTT / Sumber: Pattirocatti)

Kronologi Permintaan Informasi Publik Unimed 1

Kronologi Permintaan Informasi Publik Unimed 1

uprofil

10 April

Hari Selasa tanggal 10 April 2012  pukul 14.30 WIB saya pergi ke kantor Humas UNIMED tepatnya dilantai satu Gedung Administrasi untuk keperluan mengantarkan surat pertama permohonan informasi.

Saya masuk ke dalam ruangan lalu bertanya kepada staff: ”Apakah ini benar kantor Humas”

Mereka jawab: “Iya.”

Kemudian saya menyerahkan surat tersebut kepada salah seorang staf yang ada di kantor Humas tersebut.

Ketika saya memberikan surat, mereka berkata kepada saya: “kamu dari mana?”

“Saya mahasiswa Unimed Fakultas MIPA Bu”, jawab saya.

Kemudian mereka (staff Humas) baca surat tersebut, mereka mengatakan: “Lain kali surat kalau mau membuat yang ditujukan kepada Humas Unimed sebaiknya begini redaksinya : Kepada Yth. Kepala Humas Unimed, bukan kepala biro Humas, karena setiap biro mempunyai humas”.

Kemudian saya katakan, “Jadi bagaimana dengan surat ini bu, apakah saya ganti saja?”

Lalu ibu berkata: “Tidak apa-apa tapi lain kali kalau membuat surat yang tujuannya ke Humas Unimed redaksi katanya seperti yang saya bilang tadi ya.”

“Iya, Bu”, jawab saya.

Kemudian ibu tersebut menyerahkan surat tersebut kepada salah seorang staf yang lain. Ketika diterimanya, saya langsung memberikan surat ekpedisinya untuk ditandatangani. Bapak itu pun menandatanganinya. Setelah surat ekspedisi itu saya terima, saya mengatakan terima kasih kepada staf tersebut kemudian saya permisi keluar.

11 April

Esok harinya Rabu tanggal 11 April 2012 sekitar pukul 15.00 WIB saya dihubungi via ponsel oleh seorang yang mengaku dirinya staf Dekan FMIPA Unimed.

Staf Dekan berkata: “apakah ini benar James Ambarita, Ketua GMKI FMIPA Unimed?”

“Iya, Pak kalau boleh saya tahu ini siapa?” tanya Saya.

“Saya staf Dekan FMIPA Unimed, besok jam 9 pagi Bapak Dekan mengajak kamu bertemu di ruang Dekan, kamu bisa?.

Kemudian saya jawab, “bisa, Pak.”

12 April
Hari Kamis tanggal 12 April 2012 pukul 09.30 WIB saya sampai ke ruang Dekan FMIPA, saya melihat Bapak Dekan di depan pintu ruangannya.

Kemudian saya salam bapak itu dan berkata, “Saya James Ambarita, Pak.”

Kemudian bapak itu menyuruh saya masuk ke ruangannya, saya pun masuk. Saya langsung duduk ketika Bapak Dekan mempersilakan saya duduk.

Bapak Dekan memulai pembicaraan, katanya, “Saya heran, ketika saya baca surat yang kalian tujukan ke Humas Unimed. Pembantu Rektor III marganya Ambarita, kamu marga Ambarita, sekretarismu marga Sirait, saya marga Sirait. Samanya marga kita.”

Lanjut bapak itu berkata, “Kamu sudah semester berapa?”

Saya jawab “Semester dua belas, Pak.”

Tanya Dekan: “Bah, kamu kenapa belum wisuda?”

Saya jawab, “Saya pernah cuti semester Pak, makanya saya lama tamat.”

Ketika bapak itu ingin melanjutkan pembicaraan, bapak Pembantu Dekan III, Ketua Jurusan Matematika dan Bapak Mantan Dekan FMIPA masuk ke ruangan. Saya berdiri dan menyalami mereka.

Bapak Dekan berkata: “Nah, sekarang saya ingin ngomong dulu sama kamu James Ambarita. Saya berbicara kepadamu sebagai orang tuamu di sini. Anggaplah lah saya bapakmu di sini. Aku tidak mau kita beradu argumen di sini terkait surat yang telah kamu buat. Saya mendengar kabar dari atasan bahwa ada mahasiswa FMIPA yang membuat surat permintaan informasi. Setelah saya tahu kamu orangnya lantas saya memanggil kamu. Cobalah kamu pikirkan, di dalam sebuah keluarga apakah seorang anak layak bertanya kepada orang tuanya tentang urusan keluarga, misalnya pengeluaran dan pemasukan keluarga. Saya kira itu tidak layak. Nah, sama seperti yang kamu buat itu, saya pikir itu tidak layak.”.

Kemudian bapak PD III berkata: “Sekarang saya mau bertanya dulu kepadamu, sebenarnya apa tujuan surat yang kamu buat?”

Saya langsung jawab, “Di surat ini kan sudah jelas, di surat ini tertulis tujuan kami membuat surat ini”?

Bapak PD III bertanya lagi: “Itu kan bahasa surat, yang saya maksud sebenarnya apa targetanmu membuat surat ini, apakah kamu mau minta beasiswa S-2 dari Rektor Unimed, atau apa? Kalau seandainya kamu ingin targetan dapat beasiswa S-2, saya pikir kamu salah, karena ketika pendaftaran ulang mahasiswa baru tahun 2011, kau melaporkan ada pungli di di FMIPA, pada saat itu kau seolah-olah dekat dengan Rektor tapi sekarang kau membuat surat ini yang melawan Rektor.”

Saya diam saja tanpa menjawab.

Kemudian Bapak Mantan Dekan berkata, “Dulu ketika saya mahasiswa, saya pernah menjabat sebagai ketua GMKI komisariat FMIPA, yang saya lakukan pada saat itu adalah pembinaan kader, bukan melakukan seperti yang buat ini.”

Kemudian Bapak Ketua Jurusan Matematika berkata: “Yang kalian lakukan ini adalah cara-cara LSM bukan cara mahasiswa. Sekarang aku tanya la dulu, misalnya permintaan informasi ini kamu terima, lantas mau diapakan informasi tersebut?”

Saya jawab: “Kalau informasi itu kami terima, ini kan akan dapat menambah wawasan kami, setidaknya kami pernah mengetahui laporan keuangan suatu universitas, siapa tahu Pak di antara kami nantinya akan konsen bekerja di bidang pembangunan proyek. Jadi sekarang kami bisa belajar.”

Kemudian Bapak PD III berkata sambil memegang fotocopy surat tersebut: “Ketika saya menerima surat ini, saya langsung tunjukkan kepaa pentolan-pentolan GMKI FMIPA yang sudah alumni. Mereka malu ketika membaca surat ini, mereka diam. Jadi sebenarnya kau sudah memalukan organisasimu sendiri dengan surat yang telah kau buat ini. Kau sudah membuat malu senior-seniormu.”

Kemudian saya berkata, “Kenapa saya harus malu, atau saya mau bertanya dulu kepada Bapak-bapak, apakah saya salah membuat surat ini, kalau memang Bapak dapat menunjukkan kesalahan saya dalam surat ini, saya akan menarik surat ini dan tidak akan melanjutkannya.”

Pada saat saya berkata demikian bapak mantan Dekan meninggalkan ruangan, di dalam ruangan itu tinggal 4 orang.

Kemudian Bapak PD III berkata: “Saya pikir suratmu ini salah, tujuan dari surat mu ini bukan ke Humas Unimed, tapi ke Kemendikbud. Isi suratmu ini pun tidak punya etika, kau paksa Humas Unimed harus membalas dalam waktu 10 hari.”

Kemudian Bapak Dekan berkata: “Sudahlah, sudah banyak nasihat yang sudah diberikan oleh orang tua di fakultas ini, ya kami sebagai orang tuamu di sini sangat berharap kamu mau mendengarkan nasihat kami, tapi kalau kamu memang tidak mau, terserahlah. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu, apakah surat ini akan kamu lanjutkan kan? Saya pikir sampai di sinilah surat ini biar saya nanti yang urus ke pimpinan universitas bahwa surat ini tidak dilanjutkan. Lebih baik kau urus skripsimu biar cepat wisuda, saya bisa rasakan apa yang dirasakan oleh orang tuamu di kampung sana.”

Kemudian Bapak PD III berkata: “Kami sudah memberikan banyak nasihat, bagus kalau kamu mendengarkan dan melaksakan, tapi kalau tetap kamu mau meneruskan surat ini tentunya ada konsekuensi yang akan kamu hadapi.”

Setelah saya mendengarkan bapak PD III berbicara, saya langsung berkata: “Saya pikir kita sudahi dulu perbincangan kita saat ini, saya mohon maaf ketika karena pertemuan kita ini menjadi halangan bagi bapak-bapak sekalian dalam melaksanakan aktivitas. Terus terang saya bangga bisa berdiskusi dengan Bapak Dekan, Bapak PD III dan Bapak Ketua Jurusan. Baik Pak,  saya tahu bapak-bapak masih banyak kesibukan, saya permisi dulu ya, Pak.”

Kemudian saya berdiri dan menyalami mereka dan beranjak keluar dari ruangan Dekan. (James Ambarita/AA)

Keterangan:

Dekan FMIPA UNIMED                                     : Prof. Drs Motlan, MSc, PhD
Pembantu Dekan III FMIPA UNIMED        : Drs. Asrin Lubis, M.Pd
Ketua Jurusan Matematika                              : Prof. Dr. Muktar, M.Pd
Mantan Dekan                                                        : Prof Drs. Manihar Situmorang, MSc, PhD

Kronologi Permintaan Informasi Publik ke Unimed II

Kronologi Permintaan Informasi Publik ke Unimed II

Hari rabu tanggal 25 April 2012, Surat Keberatan saya antar bersama seorang teman ke kantor Rektor Unimed. Kami masuk ke kantor itu, langsung memberikan surat, tanpa bertanya surat diterima dan menandatangani tanda terima surat. Setelah tanda terima surat ditandatangani kami permisi ke luar.

Hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 Sekretaris GMKI FMIPA-UNIMED mengirimi aku sms isinya menanyakan apakah saya ada diundang ke kantor Dekan FMIPA untuk bertemu besok harinya. Saya langsung menjawab, “Tidak ada, Sek, saya diundang untuk bertemu Dekan, tadi siang hp saya tinggal di kos, ada dua kali panggilan tak terjawab dari PD3 mungkin bermaksud mengundang saya ke kantor Dekan,” jawab saya.

Kemudian Sekretaris membalas sms saya, katanya,”Kita disuruh ke ruang Dekan besok jam 9 pagi, Ketua, mungkin menanyakan tentang surat itu.” Saya langsung balas, “Waduh Sek, saya besok tidak bisa, soalnya saya ada urusan menjemput abang saya ke bandara Polonia.”

Besoknya sekitar pukul 13.00 WIB sekretaris mengirimi saya sms isinya mengajak jumpa dan diskusi tentang surat itu setelah pulang kuliah. Sekitar pukul 6 sore, sekretaris datang ke PGI Wilayah Sumut, kami berdiskusi tentang surat itu. Katanya, “Sebaiknya Ketua kita hentikan saja surat itu, kalaulah permintaan informasi diserahkan kepada kita lantas mau kita apakan informasi itu”? Saya langsung jawab, “Mengapa kita berhenti, kan tidak ada yang salah dengan surat itu, kita hanya meminta apa yang menjadi hak kita, dan itu diatur oleh undang-undang. Nah, lantas kalaulah informasi yang kita minta diberikan oleh Unimed, saya pikir baguslah itu. Ketika kita terima informasi itu, kan menjadi wawasan baru bagi kita.. Kita tahu berapa jumlah anggaran didalam laporan keuangan Unimed.

Kemudian dia berkata, “Kalau cuman sekedar tahu saja, lebih baik kita berhentikanlah ini, soalnya begini, Ketua, tadi siang saya dipanggil Ketua Jurusan, dia bilang bahwa dia cukup hanya satu hari mengenal saya, dan saya dalam waktu 3 tahun belum tentu bisa mengenal dia, pokoknya kita berhenti saja Ketua”.

Kemudian saya berkata, “Kemarin kan sudah saya bilang, jika nanti kamu dipanggil oleh Dekan atau Ketua Jurusan terkait surat itu, katakan saja bahwa kamu itu memang benar mengetahui surat itu, kamu hanya sebagai administrasi surat, yang mengeluarkan surat, jika mereka bertanya banyak tentang surat itu, katatakan saja bahwa ketualah yang bertanggung jawab penuh dengan surat itu. Itulah yang seharusnya kamu katakan biar kamu tidak terlibat dengan surat itu.”

Kemudian saya berkata lagi, “Kita tidak perlu takut, Sek, mereka hanya mengancam saya itu, saya sudah pernah mengalami seperti ini sebelumnya”.

Kemudian dia berkata, “Solusi dari saya kita mundur saja, Ketua, hari Jumat kita jumpa dengan Dekan”.

Aku jawab, “Saya tidak akan mundur, Sek, ok hari Jumat kita jumpa dengan Dekan”.

Hari Jumat tanggal 4 Mei 2012 pukul 07.45 WIB saya ke pergi ke kampus, di tengah jalan saya bertemu dengan sekretaris, saya diboncengnya naik sepeda motor. Kami berangkat bersama ke kampus. Sebelum berjumpa dengan Dekan kami diskusi sebentar, katanya, “Lebih baik kita mundur saja, Ketua”.

Kemudian saya jawab, “Terserahlah kalau kamu mundur, mundurlah apa yang bisa saya buat, saya paham kamu takut ditekan di Fakultas ini. Ya sudah bahasakan saja nanti kepada mereka kalau kamu mundur, tapi saya tidak akan pernah mundur”.

Kemudian kami berdua pergi menuju kantor Dekan.

Pukul 08.15 WIB kami sampai di kantor Dekan. Kami bertemu dengan Dekan di ruangannya sendiri dan kami menyalam beliau. Setelah kami masuk ke dalam ruangan Dekan, kemudian PD3, ketua jurusan Matematika, Ketua Prodi Matematika, Ketua Jurusan Fisika, Ketua Prodi Pendidikan Fisika dan dosen pembimbing akademik Mula Sirait (Sekretaris GMKI FMIPA-UNIMED) masuk ke ruangan Dekan. Kami menyalam beliau-beliau ketika masuk ke dalam ruangan Dekan.

Setelah kami dipersilahkan duduk. PD3 langsung meminta ijin kepada Dekan dan memulai pembicaraan katanya,”Di sini kami berkumpul atas perintah pimpinan Universitas untuk membicarakan surat yang telah kalian buat. Ini ada disposisi dari Rektor” (sambil menunjukkan surat diposisi beserta lampiran surat yang kami buat). Kemudian PD3 lanjut berkata,”Setelah saya membaca surat keberatan yang kalian tujukan ke rektor, naluri politik saya jadi bermain, kau James tidak sepintar yang saya ketahui, saya pastikan ada orang di belakang kalian. Jika kalian meneruskan surat ini ada resiko yang akan kalian hadapi, kalau kalian masih menganggap kami sebagai orang tua kami, kalian tidak teruskan surat ini, tapi kalau kalian tidak menganggap kami sebagai orang tua kalian, kami akan melakukan tindakan tegas.”

Kemudian ketua jurusan berkata, “saya lebih salut ketika kalian melakukan ini dari hati nurani kalian, bukan karena ada orang lain yang memperalat kalian. Bagi saya sungguh tololnya kalian mau diperalat oleh orang lain. Kalian diperalat. Kalianlah nanti yang akan menjadi korban. Kalau kalian teruskan surat ini, ya silahkan, kita di sini ada peraturan, ada perundang-undangan. Kalau kalian menanyakan tentang anggaran, saya kira itu tidak beretika.”

Kemudian PD3 berkata, “Kalian harus beranggapan bahwa kalian bukan dihadiri itu harus kalian garis bawahi. Ini antara orang tua dengan anak. Kita masih melakukan tindakan persuasif. Kalau nanti kalian masih berkeras ya, udah, mungkin kami akan melakukan tindakan apa yang harus akan kami lakukan. Kau James, saya sudah tahu siapa orang di belakang kalian ini.

Kemudian Dekan berkata, “Saya merinding ketika mendengar janji mahasiswa, ini sudah memalukan almamater.”

Kemudian PD3 berkata, “Saya analisis dengan teman-teman saya, saya sudah tahu apa targetanmu, tapi terserahlah. Kalau saya sudah terusik, saya lacak keberadaanmu. Saya pastikan tidak ada perpanjangan waktu untukmu untuk menyelesaikan studi, dan saya pastikan kau tidak akan bisa menyelesaikan proposal dan skripsimu, hari ini penentuannya, ini bukan ancaman, semua orang sudah marah.

Kemudian saya berkata, “Boleh saya bicara, Pak”?

Kemudian mereka menjawab, “Silahkan”.

Kemudian saya lanjutkan pembicaraan, “Dalam pembuatan surat ini kami murni dari diri kami sendiri, tidak ada orang lain di belakang kami. Kalau memang Bapak PD3 bisa mengungkapkan siapa orang dibalik kami, kalau itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan oleh bapak PD3, maka kami akan siap menarik surat kami, katakan saja sekarang, Pak, siapa yang Bapak maksud ada orang di belakang kami”.

Kemudian Dekan berkata, “Sudahlah, kemarin saya pikir perjumpaan kita kemarin sudah selesai, tapi ternyata kalian teruskan surat ini. Saya akan kumpulkan guru-guru besar yang ada di fakultas ini, saya aku buat rapat senat fakultas untuk membicarakan kau James Ambarita. Kami akan memberikan tindakan tegas terhadapmu”.

Kemudian PD3 menjawab katanya,”Saya berpikir kau ini terlalu percaya diri, saya tahu siapa orang di belakang kalian, termasuk dimana kalian berjumpa, tapi tidak mungkin saya katakan di sini. Kalau saya katakan di sini itu dapat membongkar aib beliau. Nanti kita ngomong berdua, saya akan katakan sama kau siapa orang di belakang kalian. Tidak usah berapologi lah”.

Kemudian PD3 berkata, “Sudah saya bilang, kau tidak secerdas yang saya kira,”.

Kemudian Ketua Jurusan Matematika berkata, “Ah, begini, saya melihat begini, yang dituntutnya itu tak akan tercapai. Target yang mereka capai supaya sampai informasi publik itu tidak akan tercapai karena tidak punya jalur”.

Kemudian Dekan berkata, “Definisi publik itu pun mereka tidak jelas, apakah GMKI itu LSM. Kalau itu tidak terdaftar di KESBANGLINMAS, dapat dilaporkan, karena memberikan keresehan, ada definisi publik tidak semua informasi publik yang dapat diberikan”.

Kemudian Ketua Jurusan matematika berkata, “Jadi saya pikir mereka menjadi korban, dan kita-kita yang di sini jadi repot mengurusi ini”.

Dan Ibu Ketua Prodi Pendidikan Fisika berkata,”Saya kira mereka kuliah ke Unimed ini untuk belajar, kalian pikirkan orang tua kalian, saya hanya berpesan bahwa siapa yang berbuat maka dia akan menuai, meskipun kalian membawakan nama GMKI dan meskipun yang kalian lakukan ini dari hati nurani kalian, toh juga kalian yang akan menjadi korban di sini, kalau saya ibu kalian saya akan menangis ketika anak saya melakukan seperti ini.”

Setelah itu bapak Ketua Jurusan Fisika mengajak kami berdua untuk melanjutkan pembicaraan di ruangannya.

Pukul 10.15 WIB, kami pun beranjak keluar dan menyalam mereka. Kami pergi meninggalkan ruangan Dekan menuju ruangan Ketua Jurusan Fisika. Ruangan beliau berada di atas ruangan Dekan, kami masuk dan memulai diskusi. Ketua Jurusan lebih banyak berbicara tentang cerita-cerita. Kami hanya mendengar beliau bercerita.

Salah satu cerita beliau seperti ini, “Ada seorang ayah yang mempunyai dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Ketiga anaknya meminta pisau cukur. Anak laki-laki pertama dan kedua dikasih pisau cukur, tetapi anak perempuan tidak dikasih pisau cukur, karena anak laki-laki pertama punya kumis yang sudah lebat dan harus dicukur dan anak laki-laki kedua punya jenggot yang sudah panjang, anak perempuan tidak punya kumis dan jenggot untuk dicukur sehingga tidak dikasih pisau cukur.”

Kemudian lanjut beliau, “Jadi cerita tadi sama halnya seperti yang kalian minta.”

Sesudah lama kami mendegar cerita beliau, kami disuruh menjawab pertanyaannya, katanya, “Apakah kalian akan melanjutkan surat ini, kau dulu menjawab, Mula”? Kemudian si Mula menjawab, “saya kira, Pak, saya mundur dari surat ini”. Kemudian bapak itu menanya saya, katanya, “bagaimana dengan kau, James, apakah masih dilanjutkan?”

Kemudian saya jawab,”Berikan saya waktu 3 hari untuk menjawabnya Pak, karena kalau saya jawab sekarang, saya masih berada dalam tekanan Pak. Jadi berikan saya 3 hari untuk menjawab ini, Pak. Hari Senin saya akan berikan jawabannya”.

Kemudian Ketua Jurusan Fisika berkata, ”ok, saya akan sampaikan kepada Dekan.” Setelah itu kami izin keluar. Pukul 11.45 WIB kami ke luar dari ruangan Ketua Jurusan Fisika. (James Ambarita/AA)

Fathulloh: KJRI Hongkong Abaikan UU KIP

Fathulloh: KJRI Hongkong Abaikan UU KIP

Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM) bersama Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) di Malang, Wonosobo, dan Indramayu, LAKPESDAM NU Cilacap, Infest Yogyakarta, Paguyuban Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas, Serikat Paguyuban Petani Qoryah Thoyyibah (SPPQT) Salatiga, LBH Yogyakarta, dan Jingga Media Cirebon, sejak 26 Januari 2013 telah merancang gerakan permintaan informasi publik. Bagaimana proses dan hasilnya, berikut Wawancara kami dengan Fathulloh, Pegiat Pusat Sumber Daya Buruh Migran.

Gerakan permintaan informasi oleh buruh migran ini berlangsung massif. Selain di Indonesia, di luar negeri juga?

Ya, di luar negeri juga. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong yang tergabung dalam Tim 11 juga meminta hak informasi dengan cara mendatangi dan mengirim surat kepada badan-badan publik.

Organisasi-organisasi tenaga kerja Indonesia di Hongkong yang melakukan permintaan informasi ini, apa saja?

Ada Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Indonesian Migrant Workers Union (IMWU), Persatuan BMI Tolak Overcharging (PILAR), dan Liga Pekerja Migran Indonesia (LIPMI). Selain itu juga jejaring organisasi TKI di Hong Kong .

Informasi apa yang diminta?

Ada 150 lebih jenis permintaan informasi telah dikirim ke badan-badan publik seperti Kemeterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan unit kerja turunannya di daerah, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan unit kerja turunannya di daerah, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Dirjen Imigrasi, dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong. Intinya terkait tata kelola penempatan dan perlindungan TKI. Sejak Terhitung hingga Mei 2013 lalu.

Apakah badan publik tersebut memberikan tanggapan yang cukup baik?

Ya, beragamlah. Mayoritas memang belum memberikan tanggapan. Sebagian ada yang memberikan respon. Misalnya, BNP2TKI, PPID-nya berupaya memberikan beberapa dokumen yang diminta. Kemenkumham juga meneruskan surat permintaan informasi tentang pencekalan TKI kepada Dirjen Imigrasi dan beberapa hari kemudian Dirjen Imigrasi membalas.

Yang tidak memberikan tanggapan, lembaga mana?

Kemenakertrans dan KJRI Hong Kong.

Kemenakertrans lama baru ngasih respon. Kami masukkan surat dari Februari, tapi Mei 2013 baru ada jawaban dari Kemenakertrans.Nah, yang parah. KJRI Hong Kong. Mereka mengabaikan. Tak ada balasan sama sekali. Bahkan surat keberatan yang sudah dikirim sejak 7 April 2013 pun diabaikan.

Sikap ini, mencerminkan mutu pelayanan KJRI Hongkong?

KJRI Hong Kong

Kantor KJRI Hong Kong

Ya, jika informasi yang diminta aja diabaikan, apalagi terhadap informasi yang wajib disediakan?

Apa langkah selanjutnya?

Pertama, kami sudah mengajukan gugatan. Akan ada sidang gugatan jarak jauh, antara kami dan KJRI Hongkong, itu janji KI Pusat. Kedua, kami akan terus mensosialisasikan UU KIP kepada buruh migran. Banyak dari mereka yang terabaikan haknya karena minimnya informasi. Gerakan minta informasi ini, perlu dimassifkan.

150.000 Buruh Migran Rumah Tangga Di Hongkong, Perlu Jaminan Hak Atas Informasi

150.000 Buruh Migran Rumah Tangga Di Hongkong, Perlu Jaminan Hak Atas Informasi

IMG_2714

Fera Nuraini, BMI Hong Kong (Foto: Berjilbab)

Buruh migran yang tersebar di berbagai negara dan menjadi sumber devisa bagi negara Indonesia sering sekali menjadi objek pemerasan, entah oleh calo bahkan oleh pemerintah sendiri. Kartu Tanda Kerja Lur Negeri (KTKLN) adalah salah satu contoh yang menjadi isu hangat. Tentang cara pengurusan KTKLN dan fungsi KTKLN itu sendiri bagi BMI. Banyak BMI yang saat mengurus KTKLN dikenai biaya jutaan lebih, tapi ada juga yang tidak membayar sama sekali.

Kurangnya informasi menjadikan BMI kebanyakan hanya merujuk berdasarkan “katanya” saat berhadapan dengan pihak pemerintahan atau badan publik. Pun juga di Hong Kong, tempat di mana 150.000 lebih buruh migran bekerja di sektor rumah tangga.

Bulan Februari 2013, BMI Hong Kong mendapat kesempatan untuk mengenal apa itu Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dibawa oleh pegiat buruh migran dari Yogyakarta dan Jakarta ke Hong Kong. Sebagai BMI yang yang masih menjadi WNI, kita punya hak yang sama untuk meminta informasi yang kita butuhkan ke badan publik. Dalam hal ini yang sering berhubungan dengan buruh migran adalah KJRI Hong Kong, sebagai perwakilan RI yang berada di Hong Kong, Kementrian Tenaga Kerja, pihak Asuransi, Bea cukai bandara dan BNP2TKI.

Terbentuklah tim yang dinamai Tim 11 yang bertugas mengirim surat ke badan publik yang telah kita pilih bersama yakni KJRI Hong Kong, BNP2TKI dan Bea Cukai. BMI Hong Kong mengirim surat kepada KJRI Hong Kong sebanyak 5 surat dengan pengirim surat yakni 5 BMI dari Tim 11 ini.

Surat dikirim pada tanggal 10 Maret 2013, antara lain:

1. Permohonan informasi pelayanan publik KJRI di Hong Kong

2. Permohonan informasi pelayanan publik penanganan buruh migrant KJRI di Hong Kong

3. Permohonan informasi pelayanan publik tentang pengawasan agency

4. Permohonan informasi struktur pelayanan KJRI di Hong Kong 5. Permohonan informasi public perlindungan pekerja migran KJRI di Hong Kong

Jarak 2 Minggu, Tim 11 menanyakan ke KJRI dengan menelepon beberapa stafnya, ada yang menganggat telepon, dan ada yang tidak mengangkat telpon, bahkan ada staf KJRI yang sama sekali tidak tahu-menahu soal surat yang Tim 11 kirim.

Karena sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan UU KIP surat tersebut tidak mendapatkan respon, TIM 11 pun mengirimkan surat keberatan ke KJRI pada tanggal  7 April 2013. Saat tim 11 menghubungi lagi KJRI, jawaban mereka pun masih sama, tidak tahu menahu-nahu soal surat tersebut. KJRI terkesan menyepelekan permintaan informasi yang dikirim tim 11.

Selain KJRI, surat juga dikirim ke BNP2TKI untuk meminta informasi tentang penerbitan KTKLN yang meskipun mendapat balasan tetapi balasan tersebut belum memuaskan. Pun juga dengan surat yang dikirim ke pihak bea cukai.

BMI yang mendapat julukan pahlawan devisa selama ini masih dinilai sebagai orang kelas bawah dan tidak tahu apa-apa. Tetapi pergerakan berorganisasi yang dimiliki BMI Hong Kong sering menjadi contoh bagi BMI di negara lain.

Pun juga dalam pemanfaatan UU KIP di mana Hong Kong  menjadi negara pertama kali yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bagi buruh migran. Respon positif diterima BMI Hong Kong saat mengirim surat ke BNP2TKI dan Beacukai, tetapi tidak dengan KJRI Hong Kong sebagai wakil pemerintahan yang berada di Hong Kong.

Mungkin karena KJRI Hong Kong belum punya PPID yang berkewajiban membalas surat tersebut. Tapi bagaimana pun, informasi yang kami minta sangat penting bagi kelangsungan BMI baik yang telah bekerja di Hong Kong maupun yang akan berangkat kerja ke Hong Kong.

Contoh nyata adalah pengawasan terhadap agency yang mencakup nama-nama agency yang telah kena blacklist atau daftar hitam. BMI berhak tahu nama agen yang nakal sehingga bisa memilih saat mencari majikan baru atau saat proses kontrak baru tidak akan salah masuk ke agen yang terkena blacklist tetapi masih beroperasi. Alasan lain karena BMI Hong Kong tidak dijinkan untuk mengurus kontrak mandiri sehingga mau tidak mau tetap harus berhubungan dengan agen.

Besar harapan kami bahwa surat-surat yang kami kirim tidak hanya mampir di meja staff lalu terbuang sia-sia karena surat tersebut sangatlah penting bagi BMI Hong Kong. Harapan lain adalah bahwa meskipun buruh migran, kita tetap berhak meminta informasi yang kita butuhkan ke badan publik dan berharap mendapat jawaban sesuai dengan pertanyaan yang kami ajukan.

Mari manfaatkan UU KIP demi kemajuan bersama bagi buruh migran.

Oleh: Fera Nuraini, BMI Hong Kong