Keterbukaan Kontrak PBJ di Indonesia

Keterbukaan Kontrak PBJ di Indonesia

Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola pemerintah. UU KIP juga mewajibkan pemerintah untuk membuka berbagai informasi yang dimilikinya.   Setelah hampir sepuluh tahun UU KIP diterapkan, sayangnya, belum seluruh instansi pemerintah memiliki pandangan yang sama mengenai keterbukaan informasi publik, termasuk di sektor pengadaan barang dan jasa. Masih banyak badan publik yang menganggap informasi itu, khususnya dokumen kontrak, dikecualikan atau tidak dapat diakses publik. Masyarakat pun kesulitan memantau proyek pemerintah karena akses terhadap informasi pengadaan barang dan jasa tidak diberikan. Jika sudah begitu, tak heran kalau sektor pengadaan barang dan jasa di Indonesia masih rawan korupsi.   Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (ICW), pada tahun 2010 sampai tahun 2017, 40 persen kasus korupsi yang ditangani penegak hukum setiap tahunnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Meski banyak faktor penyebab korupsi, namun minimnya partisipasi masyarakat mengawasi proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah karena informasi tidak disediakan memperparah hal itu.   UU KIP secara jelas menyebutkan, informasi mengenai perjanjian antara pemerintah dan pihak ketiga merupakan informasi publik. Jadi sudah sewajarnya pemerintah membuka informasi kontrak pengadaan barang dan jasa kepada publik. Keterbukaan dokumen kontrak memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang tersedia dan menggunaknnya untuk memberi masukan kepada pemerintah dan memantau pelaksanaan proyek-proyek di lapangan. Hal itu dapat menghasilkan pengadaan barang dan jasa berkualitas serta mendorong efisiensi anggaran.   Gagasan keterbukaan kontrak pengadaan barang dan jasa juga sejalan dengan Rencana Aksi Open Government Indonesia (Renaksi OGI) tahun 2018-2020, khususnya dalam hal peningkatan transparansi proses pengadaan barang dan jasa yang menargetkan publikasi seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa dalam bentuk data terbuka. Untuk mencapai hal itu, setidaknya ada empat indikator yang perlu dipenuhi: (1) tersedianya pembaruan Surat Keputusan (SK) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) terkait Daftar Informasi Publik (DIP) untuk dokumen pengadaan barang dan jasa di lingkungan LKPP, (2) tersedianya rekomendasi implementasi SK DIP barang dan jasa pemerintah oleh LKPP, (3) terlaksananya konsultasi publik terkait pengaturan DIP pengadaan barang dan jasa di pemerintah pusat oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), dan (4) terbitnya Peraturan Komisi Informasi (Perki) terkait DIP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sumber: https://antikorupsi.org/id/research/keterbukaan-kontrak-pbj-di-indonesia

Sulitnya Mengakses Informasi di Era Keterbukaan Informasi

Sulitnya Mengakses Informasi di Era Keterbukaan Informasi

Pada masyarakat modern, kebutuhan atas informasi semakin banyakdan semakin urgen. Informasi menjadi kebutuhan dasar dalam pengambilan keputusan-keputusan personal dan sosial. Perkembangan teknologi komunikasi turut mendorong perkembangan informasi. Setiap detik, informasi terus menyebar dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat akibat perkembangan teknologi komunikasi. Setiap hari kita disuguhi informasi dari belahan dunia yang berbeda nyaris pada saat bersamaan. Batas-batas antar negara seolah menjadi hilang (borderless world) akibat pesatnya perkembangan informasi. Tidak ada satu pun negara yang bisa secara mutlak menghambat pesatnya laju arus informasi.

Dalam era persaingan global, entitas yang bisa bertahan dan mengambil keuntungan dari persaingan itu adalah entitas yang menguasai sebanyak mungkin informasi. Entitas dimaksud bisa berupa individu, badan hukum, atau juga negara. Informasi dibutuhkan dalam setiap aspek kehidupan. Urgensinya semakin nyata dalam relasi-relasi bisnis internasional, dimana informasi dipergunakan untuk banyak tujuan. Informasi pada dasarnya dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, menerima dan menggunakan informasi itu untuk memastikan pemahaman umum kita, dan menggunakannya sebagai sarana menambah pengetahuan.

Namun, seringkali masyarakat dibenturkan dengan sulitnya mengakses informasi. Salah satu contohnya adalah informasi HGU yang ramai diperbincangkan pasca debat capres ke dua pada beberapa waktu yang lalu . Sebagai contoh, sulitnya bagi para aktivis lingkungan untuk mendapatkan informasi terkait izin hak guna usaha (HGU) padahal informasi ini sangat diperlukan, sebab kehadiran perkebunan-perkebunan yang mengantongi izin HGU sering menjadi penyumbang konflik agraria yang sangat tinggi disamping juga persoalan izin. Sebetulnya, keterbukaan informasi HGU dan informasi lainnya terkait pertanahan sudah menjadi sorotan masyarakat sipil sejak beberapa tahun lalu. Salah satunya dapat dilihat dalam tulisan Astrid Debora, peneliti ICEL yang juga terlibat aktif di Freedom of Information Network Indonesia (FoINI) yang berjudul Status Informasi Pertanahan di Rezim Keterbukaan Informasi.

“Seiring meluasnya gaung keterbukaan informasi publik, instansi pemerintah di bidang pertanahan juga tidak terlepas dari sorotan publik yang membutuhkan informasi di bidang pertanahan. Per 2015,  Komisi Informasi Pusat mencatat setidaknya terdapat 41 (empat puluh satu) daftar sengketa pertanahan dalam buku registrasi terhitung mulai tahun 2012-2015. Jumlah ini meliputi 8 (delapan) sengketa yang melibatkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, 4 (empat) sengketa yang melibatkan Kantor Wilayah Pertanahan, dan 29 (dua puluh sembilan) sengketa yang melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota,” papar Astrid dalam tulisan tersebut.

Adapun jenis informasi yang diminta kepada seluruh instansi pertanahan tersebut sebagian besar adalah informasi tentang: 1) Penerbitan Surat Hak Milik (SHM) 2) Hak Guna Usaha (HGU) 3) Akta Jual Beli (AJB) 4) Status Kepemilikan Tanah 5) Daftar Tanah Terlantar 6) Surat Erfacht Verponding Afdelling 7) Pembebasan Tanah, dan 8) Peta Topografi Sebagian permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi ini timbul karena instansi pertanahan mengecualikan informasi sehingga informasi tidak dapat diberikan kepada Pemohon.

Informasi yang dikecualikan, kerapkali menuai perdebatan. Pemerintah beralasan bahwa informasi yang diminta merupakan informasi dikecualikan yang merujuk pada Pasal 187 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Permen Agraria Nomor 3 Tahun 1997) yang menyatakan bahwa: “Informasi tentang data fisik dan yuridis pada peta pendaftaran tanah, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah, terbuka untuk umum dan dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau tetulis, namun pemberiannya dalam bentuk Surat Keterangan Pendaftaran Tanah.”

Ketentuan dalam Pasal tersebut seringkali ditafsirkan bahwa informasi pertanahan hanya dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan yang dimaksud di sini ditafsirkan sebagai pemegang hak, pemerintah, atau instansi penegak hukum. Alasan yang dikeluarkan pemerintah sangat bertolak belakang dengan UU KIP dimana UU ini telah menjamin hak setiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi. Jaminan itu diberikan untuk seluruh jenis saluran informasi yang tersedia, baik yang elektronik maupun non-elektronik. Dengan jaminan tersebut di atas, setiap warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berhak untuk mengetahui banyak hal.

Henri Subagiyo, dkk dalam buku yang bertajuk Anotasi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik menuliskan bahwa akses terhadap informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Pada perubahan kedua UUD 1945 Pasal28 F dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Jaminan hak asasi dalam UUD merupakan mandat kepada Pemerintah dan DPR untuk menjabarkannya lebih lanjut dalam berbagai perundang-undangan pelaksanaan agar menjadi operatif. Selanjutnya dikatakan bahwa tujuan pengaturan lebih lanjut adalah agar rumusan konstitusi dalam Pasal 28 F UUD 1945 tidak menjadi sekedar moral rights dan possession of a right, tetapi juga sebagai positive rights dan exercise of a right.

Dalam rilis yang dikeluarkan oleh ICEL yang bertajuk 11 Tahun UU KIP Keterbukaan Informasi Lingkungan Masih Jauh Panggang Dari Api, Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana menyampaikan perkembangan ketaatan Badan Publik terhadap UU KIP belum menggembirakan. Di sektor lingkungan dan sumber daya alam misalnya, masih ada jenis informasi yang sudah diputus terbuka oleh Komisi Informasi bahkan Mahkamah Agung yang sampai hari ini juga belum dieksekusi. Dari data monev Komisi Informasi Pusat tahun lalu, Badan Publik baru sebatas taat pada standar pelayanan UU KIP. Dilihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat tersebut pelayanan pemerintah kepada masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan asas yang dianut dalam UU KIP yakni cepat, sederhana dan berbiaya ringan. (Dona, ICEL)

Cegah Jual Beli Data Pribadi, Komisi Informasi Diminta Bersikap

Cegah Jual Beli Data Pribadi, Komisi Informasi Diminta Bersikap

Koalisi masyarakat sipil yang selama ini intens mengadvokasi kebebasan memperoleh informasi, Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) meminta Komisi Informasi Pusat untuk menyikapi kebocoran data pribadi. Data pribadi termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Sebagai lembaga yang diberi amanat mengawal penerapan UU No. 14 Tahun 2008, sudah seharusnya Komisi Informasi ikut berperan mencegah kebocoran data pribadi warga negara.

FOINI prihatin dan menyayangkan terjadinya kebocoran data pribadi warga negara, apalagi jika diperjualbelikan secara bebas. Lembaga-lembaga negara seharusnya hadir mencegah kebocoran dan jika memungkinkan menempuh upaya hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti menjadikan data pribadi warga negara sebagai objek jual beli.

Anggota FOINI yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Henri Subagiyo, meminta Komisi Informasi menjalin kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga lainnya yang berwenang untuk memperkuat perlindungan data nasabah. Sikap proaktif lintas lembaga akan memudahkan pencegahan kebocoran data pribadi warga negara lebih lanjut. “Untuk merespons maraknya jual beli data pribadi ini, kami berharap Komisi Informasi Pusat dapat berkoordinasi dengan Bank Indonesia, OJK, atau lembaga keuangan lainnya untuk memperkuat sistem pengamanan data personal nasabah,” paparnya.

Bahkan, Henri meminta aparat penegak hukum menindak pelaku yang dengan sengaja membocorkan data pribadi yang seharusnya dikuasai dan dijaga lembaga tertentu. Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 menetapkan data pribadi (seperti PIN, password, nama ibu, penghasilan) sebagai informasi yang dikecualikan, dan karena itu bersifat rahasia. Tidak bisa sembarang orang dapat mengakses data pribadi. Jika ada yang menyalahgunakan, maka sudah sepatutnya pelaku diproses hukum.

Pihak yang dirugikan sebenarnya dapat menempuh upaya hukum pidana. Sesuai Pasal 54 UU KIP, warga yang dirugikan dapat melaporkan oknum-oknum yang dianggap memberikan informasi yang dikecualikan terutama informasi pribadi. Ancaman pidananya penjara dan denda.

Fadli Zon Dorong Pembenahan Bagian Arsip DPR

Fadli Zon Dorong Pembenahan Bagian Arsip DPR

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mendorong adanya pembenahan kearsipan di DPR RI. Dirinya setuju jika nantinya tenaga arsiparis DPR ditambah.  Hal ini sebagaimana Fadli sampaikan kepada Djaka Dwi Winarko, Kepala PPID DPR RI yang meminta adanya penambahan tenaga arsiparis DPR yang dianggap kurang. “Diajukan saja” ucap Fadli di tengah pembahasan implementasi Open Parliament Indonesia bersama Indonesia Parliamentary  Center, Senin (02/10/2017) di kantornya..

“Nanti gini aja, diajukan seperti apa, kekurangannya apa, dan ditempatkan  di mana” kata Fadli.

Menurut Djaka, idealnya arsiparis DPR itu sebanyak 79 pegawai. Namun hingga saat ini, arsiparis DPR hanya berjumlah 18 orang. “Sangat kurang. Karena produksi kita luar biasa” ujar Djaka.

Minimnya tenaga arsiparis, menurut Djaka, menyebabkan pelayanan informasi publik di DPR kurang maksimal. “Selama ini kendalanya memang bahannya itu hampir 80 persen ada di bagian arsip dan dokumentasi,” tutur Djaka.

Oleh karena itu, Djaka mengatakan kunci optimalisasi pelayanan informasi di DPR sebenarnya ada pada pembenahan bagian arsip dan museum.  Sebab 80 persen data-data DPR itu diolah dan dibuat di sana. “Sehingga seringkali minta risalah ini kita tidak bisa memenuhi karena memang datanya tidak ada,” tambahnya.

Selain soal penambahan arsiparis, Fadli Zon juga memerintahkan adanya pengarsipan ganda dalam pendokumentasian berbagai risalah untuk keperluan pelayanan keterbukaan informasi publik di DPR. Menurutnya, pedokumentasian di DPR harusnya melalui dua bentuk, digital dan printed. Dokumentasi secara digital, lanjutnya, sangat rentan hilang.  “Harusnya dalam pengarsipan kita itu double, digital dan printed, karena digital itu bisa hilang,” kata Fadli.

Adapun menyangkut prinsip keterbukaan, Fadli berpendapat, DPR tidak ada masalah dengan keterbukaan. Bahkan menurutnya, DPR bisa jadi merupakan parlemen paling terbuka di dunia.

“Saya sudah keliling, saya tidak melihat yang lebih terbuka ketimbang DPR. Termasuk Amerika dan Inggris. Mau mendapatkan informasi saja itu setengah mati bahkan ketemu anggota DPR saja sulit,” ujar Fadli.

“Terutama di Amerika, itu harus melalui lobbyist atau donatur dia. Bukan hanya di Asia Tenggara, karena di Asia Tenggara kebetulan kita yang paling demokratis dengan Filipina. Yang lainnya rezim otoriter semua,” ucap Fadli.

Terkait masih adanya  masalah  pelayanan yang  sering diketemukan di lapangan, menurut Fadli sebenarnya itu hanya masalah teknis saja. “Memang kita harus rapat tersendiri terutama untuk masalah teknis, bukan lagi prinsipnya. Karena pada prinsipnya saya kira kita tidak ada masalah,” tandasnya.

DPR Komitmen Implementasikan Open Parliament Indonesia

DPR Komitmen Implementasikan Open Parliament Indonesia

Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi  mengadakan pertemuan bersama Wakil Ketua DPR, Fadli Zon guna membahas implementasi Open Parliament Indonesia di ruang kerjanya, Senin (02/10/2017). Pada pertemuan tersebut, turut hadir beberapa perwakilan lainnya, seperti Desiana Samosir (Koordinator Freedom of Information Network  Indonesia), Djaka Dwi Winarko (Ketua PPID DPR RI), Dadang Prayitna (Kepala bagian Humas DPR), dan Arbain (Divisi Kampanye dan Informasi IPC).

Open Parliament merupakan upaya kolaborasi antara parlemen dan publik dalam mewujudkan parlemen yang terbuka. Ada dua hasil yang diharapkan dari usulan pembentukan Open Parliament Indonesia yang diajukan IPC. Pertama adanya sistem dan aplikasi untuk mempermudah akses informasi agar publik mengenal anggota DPR, mengetahui program, proses dan kinerja DPR, memberikan  masukan dan sikap dalam proses legislasi, pengawasan dan penganggaran, kedua, terbangunnya forum akuntabilitas antara DPR dan masyarakat dalam rangka meningkatkan akses publik terhadap DPR.

Dalam pembahasan tersebut, Fadli Zon mengapresiasi inisiasi implementasi Open Parliament Indonesia. “Saya kira ini bagus, sejalan dengan visi parlemen modern”ujar Fadli.

Bahkan, Fadli berkomitmen nantinya implementasi Open Parliament Indonesia akan dibicarakan di tingkat rapat pimpinan. “Cuma kalau itu perlu kita declare, nanti kami akan bahas di rapat pimpinan. Menurut saya bagus,” ucapnya..

Di sisi lain Hanafi menegaskan, komitmen DPR terhadap Open Parliament juga mesti dibarengi konsistensi dan sikap terbuka atas masukan-masukan dari luar, sehingga kepercayaan publik dapat terbangun.

Karena itu Hanafi bersama IPC merekomendasikan delapan masukan untuk DPR. Pertama, adanya pembenahan struktur PPID, kedua, revisi Peraturan DPR No.01 Tahun 2010 dan SOP terkait, ketiga, pembenahan sarana pengelolaan dan pelayanan informasi, keempat, penambahan arsiparis, kelima, perbaikan daftar informasi publik, keenam, redesain website DPR lebih informatif, ketujuh, kampanye keberhasilan keterbukaan DPR kepada publik, dan terkahir, penguatan aplikasi sistem informasi legislasi.

Selain memberikan masukan untuk DPR, Hanafi juga menjelaskan empat prasyarat agar DPR dapat benar-benar dikatakan Open Parliament. Pertama, adanya partisipasi masyarakat, kedua, terjaminnya akses informasi publik, ketiga, peningkatan teknologi dan inovasi, dan keempat, adanya akuntabilitas politik.

Sejauh ini, berdasarkan dokumen yang diterima oleh kebebasaninformasi.org, sinergi antara IPC dan DPR dalam membangun parlemen yang terbuka sudah beberapa kali dilakukan. Misalnya melalui pemetaan implementasi UU KIP di DPR, melalui diskusi hak atas informasi dengan tim PPID, serta mengadakan FGD pemetaan kondisi keterbukaan dengan tim PPID.

Kendati DPR perlahan sudah mulai terbuka, namun menurut Arbain, masih ada beberapa hal yang mesti ditingkatkan. Salah satunya soal publikasi dokumen. Menurutnya, di beberapa RUU masih ada naskah akademik yang belum tersedia, kemudian risalah rapat  belum maksimal dipublikasikan, dan pandangan fraksi serta pemerintah yang masih minim. Karenanya, bersandar pada hasil pemetaan yang selama ini IPC lakukan, DPR masih perlu berbenah.

“Kalau keterbukaan dalam konteks orang datang kemudian menyampaikan aspirasi, atau wartawan masuk, itu sangat terbuka. Semua orang bebas masuk. Tapi konteks keterbukaan yang kita maksud bukan itu. Yang kita maksud di sini adalah ketersediaan publikasi dokumen-dokumen yang seharusnya dipublikasikan oleh DPR. Karena dokumen itu selain merupakan hak publik, itu juga diperlukan sebagai salah satu bentuk partisipasi,” tambah Arbain.

Kondisi tersebut tidak ditampik oleh Fadli Zon. Menurutnya, secara prinsipil, DPR itu terbuka. Adapun kendala yang ditemukan di lapangan hanyalah persoalan teknis. Fakta tersebut menurut Fadli bisa dilihat pertama-tama melalui paradigma parlemen modern yang diupayakan melalui pembenahan serius di DPR. “Ada beberapa kemajuan-kemajuan, meskipun saya lihat belum terlalu maksimal. Terutama akses informasi untuk publik,” ucap Fadli.

Menuju Transparansi Partai Politik

Menuju Transparansi Partai Politik

Melembagakan partai secara lebih profesional, transparan, dan modern, merupakan upaya lain guna meningkatkan kualitas demokrasi. Demokrasi tidak akan menjadi lebih baik bilamana parpol tidak berupaya keras untuk merubah dirinya melalui pembenahan internal di berbagai sektor. Maraknya konflik internal, kader yang terjerat korupsi, sampai rebutan kursi pimpinan DPR adalah sederet problem parpol yang tampak di permukaan.

Survei Indobarometer pada tahun 2017 membuktikan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap parpol kian tipis. 51.3 persen masyarakat menilai bahwa parpol buruk (Tempo, 23/03/2017). Impak kualitas kelembagaan parpol yang buruk ini menyebabkan wacana kenaikan anggaran parpol beberapa waktu lalu ditentang masyarakat. Masyarakat tidak lagi percaya pada partai politik sebab parpol lebih diasosiasikan sebagai gudang mafia ketimbang wadah bagi kepentingan mereka. Jargon-jargon kampanye yang seolah-olah memihak rakyat, jauh dari kenyataan.

Pada sesi ini, kebebasaninformasi.org berkesempatan untuk berbincang lebih dalam tentang seluk beluk parpol, dinamika internal, hingga pelembagaan sistem partai bersama Wasekjen Partai Solidaritas Indonesia, Danik Eka Rahmaningtiyas. Partai, menurut Danik, menjadi salah satu kunci realitas kehidupan politik di Indonesia, karenanya, keberadaanya begitu penting sebagai penentu dalam sebuah sistem. “Tapi kalau kita melihat realitas kehidupan politik di Indonesia, semua jalur, sistem politik di Indonesia, kuncinya ya ada di partai politik dan parlemen,” ucapnya.

Wawancara ini dilakukan di sekretariat DPP PSI pada  20 Juli 2017. Wawancara ditekankan pada 3 aspek utama, pertama soal transparansi, kedua soal manajemen konflik, dan terakhir, soal ideologi partai. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana PSI mengelola transparansi keuangan jika nanti mendapat subsidi anggaran parpol dari negara?

Kalau sekarang walaupun tidak memakai dana publik, tapi donatur merupakan bagian dari orang yang harus dipertanggungjawabkan laporan keuanganya, itu sudah kita lakukan. Salah satunya misalnya, untuk DPW, DPD, DPC, itu mereka harus membuat laporan rutin ke tingkat atasnya. Harus dan wajib. Misalkan DPC harus melapor pengeluarannya ke DPD, DPD ke DPW, terus selanjutnya DPW ke DPP. DPP langsung ke donatur. Waktu kita melaksanakan Kopdarnas (kongres), kita salah satunya menggunakan dana publik sebenarnya, dengan patungan melalui inikitabisa.com dan itu langsung kita laporkan. Dan ke depannya, kita sekarang sedang proses membangun sistemnya, kita sedang membuat semacam aplikasi juga.

Salah satu sumber pendanaan PSI, selain dari donatur, itu kan dari masyarakat, ada cross funding seperti itu. Kita ada tokoh solidaritas, jualan merchandise, dan sebagainya. Tapi itu bukan PSI pusat aja yang jualan, siapapun bisa. Terus selanjutnya, kalau ada even-even juga kemarin banyak orang-orang yang support, karena banyak anak-anak ya, jadi mereka ikut bantu juga. Dan ini nanti, kita jugakan punya website, dan itu menjadi salah satu aksesnya. Karena itu yang paling mudah dan bisa diakses melalui tangan masing-masing masyarakat. Sekarang kita sedang bangun.

Cara PSI memanajemen konflik internal?

Biasanya konflik terjadi karena satu pihak merasa kewenangannya terciderai oleh pihak lain, atau karena dukungan yang berbeda. Makanya prinsip evaluasi kita tidak melalui sistem pemilihan. Untuk munas atau untuk pemilihan lainnya kita tidak menerapkan voting pemilihan pimpinan, tapi berdasarkan prinsip evaluasi kinerja, maksimal 2 periode. Kalau yang bersangkutan kinerjanya baik, dia bisa lanjutkan ke periode selanjutnya.

Siapa yang berhak menilai baik buruk kinerja?

Semua pengurus itu punya hak untuk menilai. Misalnya untuk pemilihan pimpinan DPW, semua pengurus DPW punya hak mengevaluasi. DPD-DPD juga punya ruang opini dan hak untuk evaluasi. Karena nanti penetapannya melalui forum-forum di tiap level masing-masing. DPP juga punya. Karena kita punya ceklis catatan capaian-capaian kinerja. Karena kita tidak mau: khawatirnya forum permusyawaratan dan pemilihan-pemilihan pimpinan di partai politik sekarang biasanya digunakan sebagai ruang bermain cukong. Apalagi ini partai sudah kelihatan arahnya bagaimana. Karena jangankan menang di tingkat nasional, menang di tingkat daerah saja itu sudah menjadi sumber uang besar bagi partai. Jadi orang-orang yang merasa dirinya punya modal, ‘kenapa saya gak masang orang di situ,’ mainnya cukong yah di situ. Kita ingin meminimalisir ini. Selain melalui evaluasi-evaluasi itu, DPP juga mengeluarkan buku pedoman dimana di pedoman tersebut, seluruh catatan kinerja itu ada. Mulai dari struktur organisasi yang mesti terpenuhi, deadline, sampai hal-hal kecil seperti sewa operasional kantor, pembayaran listrik tepat waktu atau tidak, itu menjadi indikator penilaian kinerja. Hal lainnya, misalkan DPD akan merubah kepengurusan, ada satu yang diganti misalkan, itu nanti harus diajukan oleh ketua-sekertaris yang bertandatangan di DPD tersebut  terus diajukan ke DPW untuk mendapatkan rekomendasi dengan lampiran alasan-alasan yang jelas. Selanjutnya dikirim ke DPP. DPP melakukan review dan mengeluarkan SK. Setelah SK keluar, ada hak jawab bagi pihak yang diganti atau yang dikeluarkan dari kepengurusan PSI. Ada hak jawab. Kita kasih kesempatan masa hak jawab sebelum SK benar-benar berjalan.  Inikan sebenarnya salah satu model transparansi kepengurusan yang ingin coba dibangun di PSI. Kita coba menghindari persoalan-persoalan kecil yang sebetulnya  berbahaya. Karena merubah orang itu tidak sederhana, harus melalui pendidikan dan sebagainya, cuma kalau sistem itu kita bisa bangun sekarang. Adapun untuk meminimalisir konflik terkait dukungan  yang  berbeda, misalnya pada pilkada 2018 PSI kan sudah bisa mendukung walaupun belum bisa mengusung, itu pilihan di tingkat bawah sangat beragam, bahkan di satu DPD itu beda-beda. Akhirnya DPP harus tegas mengeluarkan mekanisme bagaimana dukungannya, bukan semata-mata mengeluarkan dukuan si A, si B, karena kalau seperti itu kita jadi diktator, demokrasinya tidak ada. Kita buat aturan main untuk mereka. Salah satunya, ini sekarang kita sedang proses, teman-teman di tingkat bawah itu melakukan mekanisme semacam forum permusayaratan di tingkat nasional itu kopdarnas, di tingkat provinsi itu kopdarwil, di tingkat kabupaten/kota itu kopdarda, sampai ke bawah itu kopdarcab, kopdarting, kopdaryon, dsb. Nantinya mekanisme dukungan harus dikeluarkan melalui forum kopdar. Misalnya mekanisme dukungan pilgub, jadi itu melalui kopdarwil (DPW). Di Kopdarwil tersebut wajib semua DPD harus hadir. Mereka punya hak suara. Satu delegasi satu hak suara. Semua harus hadir, dan DPP harus ada di situ sebagai peninjau. DPP boleh memberikan opini tapi tidak mempunyai hak suara. Di forum tersebut nanti dimusyawarahkan, kita buat bagan analisis kepemimpinan. Misalnya dari masing-masing DPD, DPW itu memunculkan nama-nama siapa aja. Kita buat metaplannya. Kita analisis, apa prestasi calon, punya masalah apa, dan kita buat poin, kira-kira siapa yang paling tinggi di antara yang ada. Kalau misalnya dari hasil musyawarah tidak mencapai kata mufakat, mekanisme kedua yaitu melalui voting. Tapi voting yang diberlakukan PSI voting terbuka, tidak tertutup. Jadi ditulis, DPD mana dukung siapa, dan alasannya kenapa. Ini salah satu cara kita untuk melihat pihak mana yang ‘rese’ setelah dukungan kepada calon tertentu ditetapkan. Kan kita sudah punya petanya, jadi kita tinggal panggil. Melalui voting terbuka ini, sebenarnya kita melatih orang untuk bertangggung jawab atas pilihan keputusan bersama.

Kalau hasilnya seri?

Jadi nanti mekanismenya ada sampai ke tingkat atas. Mekanismenya tidak hanya berhenti di situ. Memang orang melihatnya ribet, tapi nggak kok. Kopdar itu cuma sehari. Semua hasil kopdar itu dibuatkan berita acara, terus hasil voting dan kertas suarapun harus dilampirkan dan dikirim ke DPP, bertandatangan ketua-sekertaris DPW. Jadi di forum itu belum diketuk pilih si A, enggak. Ada 1,2,3 pilihan. Suara terbanyak 1,2,3. Ada kemungkinan suara terbanyak kedua yang direkomendasikan oleh DPP, yang penting ada alasannya tadi menyertakan dokumen-dokumen yang dikirim. Sampai CV sang calon juga harus ada. Setelah itu, tugas DPP yang pertama adalah mengkaji dokumen, kedua, background check melalui rekam jejak gerakan calon secara riil dan rekam jejak digitalnya. Sekarang mudah banget kita tinggal search nama ini pernah bikin insiden atau skandal apa. Atau melalui medsosnya, kita bisa lihat karakter calon seperti apa, kalau rasis ya kita coret. Itu yang dilakukan oleh PSI. Dan jika memungkinkan, kita akan menguji hasil survei. Karena jangan bunuh diri. Orang baik itu  menjadi standar utama kita, tapi kalau kemungkinan menangnya nol sekian persen, ya jangan bunuh diri.

Solusinya?

Ya melaui alternatif-alternatif itu. Makanya kan ada beberapa nama kan yang kita lihat. Jadi mulai dari kualitas, kemungkinan-kemungkinan menang, budget politik, itu nanti dikaji oleh PSI. Walaupun pendukung, tapi kita tidak mau hanya nempel logo saja, tapi bagaimana PSI juga menjadi bagian gerakan campaign itu.

Partai jarang yang transparan, PSI bagaimana?

Harus. Harus melapor dengan transparan. Karena hal kecil saja, harus transparan, ini yang sudah PSI lakukan. Misalnya kita kasih dana operasional, ini masih dana internal lho, dana operasional DPD untuk pembentukan turun ke cabang-cabang di bawah, itu pelaporannya detail. Bahkan bensin perjalanan, biaya makan, semua detail dituliskan. Rigid. Jadi laporannya seperti laporan-laporan pada umumnya yang tertulis rapih terus di lampiran belakangnya itu ada bukti-bukti perjalanan dan lain sebagainya. Itu sudah dilakukan. Padahal, itu dana internal kita lho apalagi dana publik, ya harus transparan. Harapannya ke depan, PSI  menjadi partai publik. Kenapa menjadi partai publik? Karena kita tidak didirikan oleh siapapun di sini. Enggak ada tokohnya, pemegang saham utama enggak ada. Susah untuk mencari partai publik di Indonesia. Partai yang memang miliknya publik. Harusnya kan sifatnya partai milik publik, kenapa PSI enggak memulai itu, makanya sistem yang dibangun.

Munculnya pragmatisme parpol diakibatkan karena pudarnya ideologi. Sebetulnya ideologi apa yang PSI emban? 

Demokrasi Pancasila. Dulu ada anggapan bahwa kita sosialis. Sosialis baguslah, tapi untuk konteks Indonesia itu bisa enggak. Kalau kita mau ‘kanan’ agamis itu juga gak bisa dalam konteks Indonesia.  Yang paling bisa di Indonesia ya ideologi yang moderat. Dasarnya ya Demokrasi Pancasila. Dan itu hanya ada di Indonesia. Karena di Indonesia konteksnya akan berbeda dengan lahirnya sosialis di Jerman dan Rusia yang konteks politik dan budayanya sudahberbeda. Ya sudah lengkaplah sila 1,2,3,4,5. Masalah ketuhanan, kesejahteraan, permusyawaratan. Dan itu menjadi acuan utama kita. Kalau ada orang yang berbicara masalah intoleransi, korupsi, ketidaksetaraan, itu bagi kami bertolakbelakang dengan Pancasila. Karena banyak partai mengaku dirinya paling Pancasila dsb. Tapi kalau poin-poin tadi masih dilakukan ya “bullshitlah”.

Bagaimana PSI menyikapi ketentuan sistem proporsional terbuka terbatas? Parameter apa yang akan PSI gunakan memilih kader yang duduk sebagai legislator?

Dari evaluasi kinerja. Sebenarnya entah kita mau terbuka atau tertutup, itu tidak bermasalah baik untuk PSI maupun kader-kader PSI yang maju. Karena di persoalan pileg dan kepengurusan, yang mejadi tolak ukur kita evaluasi kinerja. Nantikan yang menjadi penentuan itu suara partai. Jadi nanti DPP tinggal melihat dari semua calon siapa aja yang paling berkontribusi besar untuk PSI, nanti kita berikan ke dia. Jangan sampai ukurannya karena dia modalnya besar. Kalau seperti itu, PSI akan hancur sendiri. Karena sejak awal prinsip PSI dibangun ya karena melalui evalusi kinerja itu.

Kontrol internal PSI terkait keuangan partai di daerah seperti apa agar tidak terjadi penyelewengan dana keuangan parpol.

Kita ada laporan tadi secara berkala, dan itu menjadi acuan kita. Kita termasuk kejam masalah keuangan. Kalau misalkan ada  penyalahgunaan ya kita berikan SP atau dikeluarkan. Karena semua sumbangan dari donatur itu terpusat. Semua harus dilaporkan ke DPP. Mereka bikin rekening, dan rekening itu dilaporkan ke DPP. Saat mereka buka rekening, itu ada surat disposisi dari DPP memberikan hak kuasa pada si A, si B, si C. dan untuk mencairkan itu tidak bisa hanya satu orang. Minimal dua orang, ketua dengan bendahara, atau ketua dengan sekertaris. Jadi mau main-main gimana. Kita kejam kok untuk keuangan. Di mekanisme kita soal SP kalau dana keluar tapi target kerja tidak terpenuhi ya kita SP. Kalau lebih parah ya kita keluarkan, tapi dengan syarat tetap mereka harus mengembalikan dana tersebut.  Makanya evaluasi kerja itu kita bold benar menjadi alat ukur kita. Karena kinerja menjadi alat ukur paling masuk akal dan obyektif.

Dari mana PSI belajar membangun sistem kepartaian modern?

Dari buku. Sebetulnya inikan wacana besar tentang demokrasi yang sehat seperti apa, partai politik yang seharusnya milik publik itu seperti apa, ya kita lewat baca. Terus kita juga melihat negara-negara lain yang sistem demokrasinya jalan itu seperti apa. Indonesia itu punya potensi yang luar biasa, apalagi budaya gotong royong, guyub, itukan hanya ada di Indonesia. Kenapa tidak digerakan. Awalnya kita melihat ini adalah wacana yang di angan-angan, tapi kita harus coba. Karena di prinsip kehidupan itukan pasti ada yang pertama. Barangkali aja PSI lahir sebagai partai anak muda pertama yang memenangkan pemilu. Kita optimis aja, karena PSI ini merupakan partai pertama yang isinya anak-anak muda yang nggak punya duit tapi satu-satunya yang lolos verifikasi Kemenkumham. Kenapa gak optimis.

Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan strategis partai?

Kita prinsipnya kolektif kolegial. Satu orang punya hak satu suara. Semua kebijakan DPP, seluruh pengurus pusat partai yang 9 orang harus memberikan suaranya. Tidak bisa hanya ketua umum atau sekjen saja, yang lain tidak tahu. Semuanya harus disampaikan, dan seluruhnya harus memberikan pedapatnya. Setuju tidak setujunya kenapa. Adapun pengambilan keputusan di parlemen nanti yang menjadi acuan adalah grand desain partai. Platform PSI itu sudah bisa dibaca di web kita, tentang prinsip perekonomian, pendidikan, dan sebagainya, itu ada poin-poin seperti itu. Selain itu, kita terbiasa untuk membicarakan apapun bersama-sama. Bahkan ketika kita akan memposting apapun di medsos (itukan hal-hal kecil), itu harus melalui kesepakatan bersama. Jadi ke depannya, untuk pengambilan keputusan di legislatif, yang menjadi dasar pijakan kita adalah yang menjadi nilai utama kita.

Kalau PSI memposisikan sebagai partai anak muda, melihat fenomena anak muda banyak yang apatis, tetap optimis?

Kita dulu apatis semuanya 9 orang ini. Anti partai semuanya.

Tetap opitimis untuk meraup suara kalangan anak-anak muda?

Kita optimis, karena pendiri PSI saja itu orang-orang yang gak bisa diyakinin dulunya. Tapi kalau kita melihat realitas kehidupan politik di Indonesia, semua jalur, sistem politik di Indonesia, kuncinya ya ada di partai politik dan parlemen. Gak usah ngomongin hak anak, KPAI,  loh yang nentuin komisioner meski kamu sepintar apapun, ketika test proper sudah masuk, tapi ketika pengambilan suara di DPR kamu tidak bisa kongkow dengan mereka, ya sudah. Itu semua lembaga negara kan. Yah kuncinya orang-orang di DPR itu harus orang yang ngerti isu, concern di sana, dan berintegritas.