MA Tolak Kasasi KontraS Soal Putusan TPF Munir

MA Tolak Kasasi KontraS Soal Putusan TPF Munir

Jakarta – Beberapa waktu yang lalu, KontraS mengajukan gugatan Kasasi soal putusan Komisi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) mengenai berkas Tim Pencari Fakta (TPF) Munir Said. MA menolak permohonan kasasi tersebut.

Putusan tersebut diunggah di laman resmi MA. Amar putusan MA yang diputuskan pada 13 Juni 2017 itu disebutkan ‘Tolak Kasasi’.

Suciwati, istri aktivis HAM Munir Said, menanggapi keputusan Mahkamah Agung (MA), yang menolak permohonan kasasi atas permohonan informasi dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir. Ia menyayangkan sikap dan keputusan MA, yang tidak memberitahuan keputusan resmi secara langsung.

“Sangat disayangkan, penolakan kasasi tersebut juga diketahui hanya melalui website MA beberapa hari lalu. Tanpa disertai adanya pemberitahuan resmi, dari panitera MA kepada KontraS selaku pemohon kasasi,”ujar Suciwati dalam konfresi pers, di Kantor Kontras, jalan Kramat II No.7, Kwitang, Senen, DKI Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Didampingi dengan Kontras ia juga mengatakan, belum mendapatkan putusan lengkap atas keputusan MA. Meski amar putusan sudah tertera, dalam website MA sejak bulan Juni.

“Petikan putusan dan putusan lengkapnyapun belum kami terima, meski dalam informasi di website dinyatakan amar putusan telah dibuat sejak 13 Juni 2017,” ujar Suciwati.
(fjp/fjp)

Sumber: detik.com

Kasasi KontraS Ditolak MA, Suciwati: Dokumen TPF Munir di Mana?

Jakarta – Suciwati, istri aktivis HAM Munir Said Thalib, menyayangkan keputusan Mahkamah Agung (MA), yang menolak permohonan membuka informasi dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) Munir. Ia mengatakan, putusan MA yang menolak kasasi KontraS menunjukkan kurangnya pemahaman majelis terhadap pentingnya sebuah informasi bagi khalayak banyak.

“Penolakan kasasi tersebut menunjukkan, kurangnya pemahaman Majelis Hakim Kasasi, dalam menilai pentingnya suatu informai publik bagi masyarakat. Selain itu, dengan tidak segera disampaikannya hasil kasasi tersebut, menunjukkan ketidakprofesionalan dan bentuk pengabaian MA terhadap sengketa informasi publik yang hasilnya sudah ditunggu-tunggu oleh publik,” ujar Suciwati dalam konfresi pers, di Kantor Kontras, jalan Kramat II No.7, Kwitang, Senen, DKI Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Suciwati juga menyesalkan sikap pemerintah yang tidak mengumumkan dokumen TPF, namun memilih mengajukan banding kepada PTTUN. Ia mempertanyakan kembali keberadaan dokumen TPF Munir saat ini.

“Pemerintah RI kemudian bukannya mengumumkan dokumen TPF Munir, tersebut kepada publik. Melainkan justru mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga prosesnya kemudian berada di MA. Perlu dipertanyakan kembali di manakah keberadaan dokumen TPF Munir tersebut saat ini,” ujar Suciwati.

Untuk itu ia mendesak MA untuk segera menyampaikan putusan kasasi KIP Munir. Ia juga meminta pemerintah, mencari dan mengumumkan dokumen hasil penyelidikan TPF Munir.

“MA untuk segera menyampaikan pemberitahuan dan salinan putusan lengkap, kasasi KIP Munir kepada Pemohon Kasasi yaitu kontras. Mendesak Presiden RI, Joko Widodo untuk memerintahkan Mensesneg RI maupun jajarannya, untuk mencari dokumen TPF Munir yang merupakan dokumen penting kenegaraan. Kami juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan TPF Munir, tersebut sebagaimana mandat dari Keppres 111 Tahun 2004 tentang pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya munir,” kata Suciwati.
(rvk/fdn)

Sumber: detik.com

Menang Sengketa Informasi, Heru Dilaporkan ke Polisi

Heru Narsono, pemohon informasi pada PPKM FKUI (Perkumpulan Penyantun Kesejahteraan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) dilaporkan ke polisi setelah dirinya memenangkan sengketa atas informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

“Saya mendapat panggilan dari polisi atas pelaporan seseorang sebagai Ketua Lembaga yang saya sengketakan kemarin,” ujar Heru, Senin (31/7/2017) di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Berdasarkan kesaksian Heru, penyebab terjadinya Sengketa Informasi Publik antara dirinya dengan PPKM FKUI lantaran pihak PPKM FKUI tidak menggubris segala permohonan informasi yang dia minta.

Permohonan informasi yang Heru tujukan ke PPKM FKUI sebagaimana tertulis dalam salinan putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di antaranya adalah daftar donatur dan besaran uang yang diserahkan kepada PPKM FKUI tahun 2010-2016, laporan serta bukti pengeluaran tahun 2010-2015, susunan kepengurusan PPKM FKUI 2010-2016 yang memiliki legalitas,  proposal anggaran yang ditujukan kepada PPKM FKUI, serta daftar asset PPKM FKUI sampai tahun 2016.

Menurut Heru, awal mula dirinya melayangkan surat permohonan informasi kepada PPKM FKUI dimulai sejak tanggal 23 Agustus 2016, namun permohonannya tidak ditanggapi. Kemudian Heru membuat surat keberatan pada 15 September 2016, juga tidak ditanggapi. Setelah itu, barulah pada tanggal 8 November 2016 Heru menyengketakan PPKM FKUI ke Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

Dalam sidang Sengketa Informasi Publik tersebut, akhirnya Heru menang, dan PPKM FKUI diperintahkan untuk membuka segala informasi yang Heru minta. “17 Mei 2017 KIP (KI Provinsi DKI Jakarta) memutuskan seluruh informasi tersebut wajib diberikan kepada saya, kepada pemohon,” ucapnya.

Namun alih-alih melaksanakan amar putusan KI Provinsi DKI Jakarta, PPKM FKUI  malah melaporkan balik Heru ke Polrest Jakarta Pusat atas tuduhan penggelapan dan atau pencurian biasa dan atau keterangan palsu di Ruang Sidang Ajudikasi Gedung Graha Mental Spiritual pada 8 Februari 2017. Tuduhan kepada Heru tersebut terekam berdasarkan surat panggilan Polrest Jakarta Pusat dengan Nomor: S.Pgl/2901/S.14/VII/2017/Res JP.

“Kemudian tanggal 26 Mei saya dilaporkan  oleh Wirdawati Syamsul, pihak dari termohon (PPKM FKUI). Tanggal 22 Juli 2017 surat panggilan (Polrest) datang ke rumah saya,” kata Heru.

 

 

Jokowi Akhirnya Keluarkan Keppres Perpanjangan Anggota Komisi Informasi Pusat

Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang perpanjangan masa jabatan keanggotaan Komisi Informasi Pusat.

Berdasarkan surat dan berkas salinan Keppres yang diedarkan oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Keputusan Presiden yang ditandatangani Presiden Jokowi adalah Keppres Nomor 85/P Tahun 2017.

Dalam Keppres tersebut disebutkan bahwa perpanjangan masa jabatan keanggotaan Komisi Informasi Pusat berlaku sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Informasi Pusat yang baru.

Adanya Keppres perpanjangan ini didasari oleh Keputusan Presiden sebelumnya, yakni No.85/P Tahun 2013 yang menyatakan bahwa masa bakti Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017 telah berakhir pada tanggal 16 Juli 2017.

Adapun nama-nama anggota Komisi Informasi Pusat yang diperpanjang masa jabatannya antara lain:

1). Ir. Abdulhamid Dipopramono, M.Si

2). Sdr. Dyah Aryani Prastyastuti, S.H., M.H

3). Sdr. Evy Trisolo Dianasari, S.H., M.H

4). Drs. Henny S. Widyaningsih, M.Si

5). Sdr. John Fresly, S.H

6). Dr. Rumadi, M.A

7). Sdr. Yhannu Setyawan, S.H., M.H

Anggota Komisi Informasi Pusat Tak Banyak Komentar Soal Lambatnya Proses Seleksi Komisioner Baru

Yhanu Setiawan, salah satu anggota Komisi Informasi Pusat tidak banyak memberikan komentar saat ditanya mengenai lambatnya proses seleksi di Komisi Informasi Pusat.  Dalam keterangan tertulis yang ia berikan pada Selasa (25/7/2017) siang, Yhanu menyarankan untuk menanyakan perihal tersebut langsung ke Timsel dan Pemerintah.

“Silahkan dikonfirmasi ke Timsel dan Pemerintah,” jawab Yhanu.

Selain itu, sewaktu dimintai pendapatnya terkait banyaknya anggapan masyarakat bahwa pemerintah terkesan tertutup dalam proses seleksi ini, jawaban Yhanu sederhana, “saya enggak begitu mengamati proses seleksi, jadi tidak bisa memberi komentar,” ujarnya.

Kendati demikian, Yhanu berharap agar komisioner baru dapat segera dipilih.“Saya tidak tahu karena tidak ikut seleksi juga. Tetapi saya berharap secepatnya bisa terpilih komisioner yang baru,” kata Yhanu.

Seperti diketahui, hingga saat ini Pemerintah dan Tim Seleksi KI Pusat belum juga merampungkan tugasnya untuk mempercepat proses penetapan komisioner baru. Padahal, berdasarkan Keppres Nomor 85/P Tahun 2013, masa kerja Komisi Informasi Pusat Periode 2013-2017 telah berakhir pada 16 Juli lalu.

Di samping itu, Pemerintah pun tidak menerbitkan Keppres perpanjangan terhadap keanggotaaan Komisi Informasi. Bila mengacu pada kondisi tersebut, artinya anggota KI periode 2013-2017 tidak lagi memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Komisi Informasi.

Tugas dan fungsi komisi informasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 UU Nomor 14 Tahun 2008 di antaranya: “menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik, menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis”.

Mengenai tiadanya Keppres perpanjangan itu sendiri tidak ditampik oleh Yhanu. Bahkan Yhanu mengonfirmasi bahwa masa baktinya telah purna. “Berarti masa bakti saya sebagai komisioner sudah berakhir, dan tinggal menunggu serah terima dengan komisioner yang nanti terpilih,” lugasnya.

OGI Apresiasi Open Data Keuangan Desa Pemkab Wonosobo

Fitria Findi dari Sekretariat Open Government Indonesia mengapresiasi hasil kerja keras Pemkab Wonosobo dalam rangka membangun Open Data Keuangan Desa di wilayahnya. Menurutnya, Pemda Wonosobo dapat dijadikan sebagai Pemerintah Daerah percontohan karena inovasinya dapat melahirkan praktek lebih baik.

Sebelumnya Findia bercerita, bahwa selama ini, sejak tahun 2016, OGI dalam rencana aksinya mulai melibatkan pemerintah daerah. OGI merasa dan percaya bahwa mendorong keterbukaan tidak hanya cukup dari tingkat pusat, tapi harus mulai dari pemerintah daerah.

“Dan bahkan 5 tahun kami berjalan, kami merasa potensi asetnya itu lebih banyak di pemerintah daerah ketimbang  di pusat,” kata Findia, dalam acara diskusi “Data Terbuka Desa dan Tantangan Memperkuat Partisipasi dalam Pembangunan Desa: Pembelajaran dari Penerapan Open Data Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo”, di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (24/7/2017).

OGI, menurut Findia, merupakan sekretariat yang dibentuk oleh kementerian Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan Kementerian Luar Negeri dengan maksud untuk membantu dan mendorong munculnya inisiatif-inisiatif keterbukaan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

“Jadi memang ke depannya, sekretariat kami, satu visi misi kami, ingin lebih banyak mengidentifikasi pemda yang seperti Wonosobo ini untuk dijadikan pemda-pemda percontohan. Supaya kita bisa belajar lebih banyak, bisa memunculkan praktek baik lebih banyak. Mudah-mudahan bisa direplikasi lebih banyak pemda,” kata Findia.

Di samping mengucapkan apresiasi kepada Pemkab Wonosobo, OGI pun mengucapkan selamat kepada Infest, institute for education development, social, religius, and cultural studies, yang telah membantu melakukan pendampingan. OGI sepakat dengan penjelasan Irsyadul Ibad, Direktur Infest bahwa pemerintah terlalu banyak memberikan instruksi tapi kurang dalam hal melakukan pendampingan.

“Selamat juga untuk Infest dan teman-teman lain, terima kasih banyak. Karena saya setuju bahwa pemerintah terlalu banyak memberikan instruksi tapi pendampingannya kurang. Terima kasih sudah mendampingi teman-teman kita di daerah,” kata Findia.

Menurutnya, ada dua hal mengapa OGI patut bangga dengan perkembangan inovasi yang dilakukan Pemerintah Wonosobo dan Infest. Pertama, inovasi ini sejalan dengan visi seknas OG, kedua, inovasi ini bisa dijadikan prototipe sederhana yang bisa diadopsi oleh pemda-pemda yang lain.

“Kami menyambut baik perkembangan ini karena dua hal. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Pemkab Wonosobo untuk mendorong keterbukaan data keuangan mereka, kami lihat ini sejalan dengan visi seknas OG tadi. Karena kami ingin mencari, ingin melihat, aplikasi lebih banyak dari pemerintah daerah yang mau bergerak dari zona nyaman mereka, yang gak hanya terkungkung dengan cara dan arah pemerintah pusat. Karena apa yang dilakukan oleh Pemkab Wonosobo ini inovatif. Kalian tidak ikut 100 persen instruksinya pusat, tapi kalian bisa berpikir out of the box dan cari cara mana yang paling pas,” ucapnya.

“Yang kedua, masalah pengelolaan keuangan desa ini menjadi sorotan masyarakat. 20,40,60 triliun. Tahun depan kemungkinan 100 plus triliun, tapi kita tidak pungkiri kita belum punya metode universal yang baik yang diterapkan oleh seluruh Pemda. Ini masalah besar yang menjadi concern kita semua. Oleh karena itu, kita di seknas OG juga punya tanggung jawab untuk bisa mencari prototype yang sesederhana mungkin yang sudah terbukti bisa dipakai di pemda tertentu yang kemudian bisa kita bawa ke lebih banyak pemda untuk mengadopsi. Oleh karena itu, mungkin ini secara informal kami ingin menawarkan, rasanya pemda Wonosobo harus menjadi pemda percontohan kami,” pungkasnya.