Pelayanan Informasi Partai Buruk, FITRA Tolak Kenaikan Anggaran Parpol

Wacana kenaikan anggaran parpol mendapat penolakan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Penolakan FITRA berdasarkan pengalaman bahwa selama ini pelayanan informasi di parpol buruk. Parpol seringkali sulit ketika dimintai permohonan laporan keuangannya.

“Jadi pelayanan informasi di parpol kurang bagus, makanya fitra itu salah satu yang menentang anggaran parpol. Karena ketika publik melakukan akses permohonan laporan juga tidak bisa diakses dengan mudah,” tutur Gurnadi Ridwan, staf riset Fitra saat diwawancarai di Kantor Seknas Fitra, Senin (7/10/2017).

Gurnadi menilai, bila dengan anggaran parpol yang kecil saja parpol masih belum bisa transparan dan akuntabel, bagaimana dengan jumlah yang lebih besar. Apalagi bila dijumlahkan secara keseluruhan antara dana parpol di tingkat pusat dan daerah, maka totalnya akan semakin besar.

“Partai pemilu di 2008 itu 12 partai, belum lagi di daerah. Di daerah pun ada juga partai-partai daerah kan. Dan kalau di total semua, dananya bisa lebih besar,”kata Gurnadi.

“Kalau misalnya partai ingin ditambah anggarannya untuk modernisasi partai, seharusnya dibarengi dengan keterbukaan dan akuntabilitas. Artinya publik percaya dulu dong dana yang kecil. Yang kecil aja gak beres,  apalagi yang  besar,” kata dia..

Imbas tidak adanya transparansi anggaran mengakibatkan terjadinya penyelewengan. Padahal, jelas Gunardi, dana parpol diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan politik dan operasional. Penyelewengan dana parpol salah satunya terjadi Jepara, di mana dana parpol digunakan untuk THR pengurus.

“Itukan bukan peruntukannya, kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu artinya menghambur-hamburkan uang negara toh. Dibuatnya tidak sesuai. Kita menganggapnya penghamburan aja di tengah defisit anggaran,” kata dia.

Meski menolak kenaikan anggaran, Gurnadi tidak menampik bahwa subsidi pemerintah ke partai politik adalah wajib. Dia mensyaratkan adanya kemudahan akses ke partai politik.

“Government memberikan dana ke partai itukan wajib, tapi ini bagaimana publik di luar government itu mudah mengakses,” tukasnya.

“Sayangnya, laporan keuangan parpol tidak ditampilkan, atau tidak bisa diakses oleh publik. Minimalkan ditaruh di webnya, ataupun ketika dia menyerahkan di Dagri atau BPK itu kita bisa peroleh, tapi ternyata enggak,” tambahnya.

Pengalaman sulitnya mendapatkan laporan keuangan partai diceritakan Gunardi saat dirinya meminta laporan keuangan partai-partai di DKI. Dari sekian banyak permintaan data keuangan ke partai di Provinsi DKI, hanya PKS yang memberikan. Itupun menurutnya bentuk pelaporannya sangat sederhana, hanya formalitas, tidak disertai dengan kwitansi dan alat bukti pengeluaran yang lain.

“Kita pernah minta laporan anggaran yang bersumber dari APBN/APBD parpol. Jadikan tiap-tiap parpol mendapat dana parpol itu, tapi sampai sekarang parpol itu gak bisa ngasih, cuma beberapa dari sekian banyak. Hanya PKS. Sisanya gak ada yang ngasih. Ini catatannya parpol DKI karena kemarin itu momentumnya pilkada,” tutur Gunardi.

Selain itu, meskipun selama ini parpol membuat laporan, namun saat dimintai laporannya, parpol kerap melimpahkannya ke Kemendagri.  Dan pihak Kemendagri melimpahkan ke BPK, dan BPK melimphkan kembali ke Partai Politik bersangkutan. Alasan Kemendagri bahwa pihaknya hanya menampung, sementara lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan laporan adalah BPK.

“Meskipun mereka membuat laporan, tapi mereka itu melemparnya ke Kemendagri, ditampung di Kemendagri semua. Dan kemendagri ketika kita minta, Dagri gak mau ngasih. Alasannya kita cuma menampung, yang melakukan audit adalah BPK daerah. Kita minta ke BPK daerah DKI, BPK DKI bilang oh itu ada di Kemendagri  atau minta ke parpol terkait, minta harus ijin! Makanya tranparansi partai itu kurang bagus,” kata Gunardi.

Fakta bahwa pelayanan informasi data publik di parpol buruk bisa dilihat dari ketidaktersediaan PPID yang profesional. Bahkan  selama ini parpol kadang menyerahkan urusan adminstrasinya hanya melalui satpam .

“Ternyata tiap-tiap partai tidak punya humas atau  PPID lah istilah kita itu yang handal. Mereka kan parpol, artinya mereka tidak ada yang standby. Kadang kalau kita datang, kantornya kosong. Kita harus berkali-kali balik. Ataupun ketika kita datang, kita cuma ketemu satpamnya yang sebenarnya tidak memiliki kapasitas untuk menjawab permintaan informasi yang kita ajukan” jelas Gurnadi.

Maka menurut Gurnadi, pembentukan PPID Parpol sangat penting dilakukan. Apalagi kemenkeu sudah memberikan lampu hijau soal kenaikan ini.

“Pemerintah minta 5000 per suara, Kemenkeu hanya menyanggupi 1000, otomatis ini pasti bisa gol,” ucapnya.

FITRA Riau: Pemda Tak Kunjung Lantik Komisi Informasi Terpilih

Sampai saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau tidak kunjung melantik Komisi Informasi terpilih yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sejak Januari lalu. Menurut Usman, Koordinator FITRA (Forum Indonesia untun Transparansi Anggaran) Riau, pemda beralasan, tidak mempunyai kewenangan karena bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2014.

“Komisioner KI itu sudah ditetapkan oleh rapat paripurna DPRD sejak bulan januari lalu, tapi sampai hari ini itu belum dilantik. Alasannya, pemerintah provinsi tidak mempunyai kewenangan karena bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014,” kata Usman saat dimintai keterangannya via telepon pada Senin (12/7/2017).

Padahal menurutnya, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, tidak ada pasal maupun ayat yang secara spesifik mengatur dikembalikannya wewenang penganggaran Komisi Informasi Daerah ke pusat. Masalah ini muncul karena pemda tidak berani dan merasa gundah untuk mengambil keputusan terkait kebijakan keuangan.

“Kalau di UU 23 itu sebenarnya juga tidak spesifik mengatur KI daerah itu dikembalikan ke pusat. Tapikan kalau kami lihat ini hanya kegundahan pemerintah daerah saja yang berani mengambil keputusan terkait kebijkan keuangan,” tandasnya.

“Karena toh yang di Sumut saja dilantikkan. Tapi gak tahu dia dilantik itu ada anggaran apa tidak. Jakarta dilantikan. Jadikan masalahnya di situ, kenapa tidak dilantik. Lagi-lagi alasannya adalah itu ada benturan UU,” tambahnya.

Di lain sisi, Usman juga tidak menampik bahwa ada kewenangan berkenaan soal lembaga vertikal dikembalikan ke pusat, hanya saja menurutnya, wewenang  soal penganggaran Komisi Informasi sudah tuntas di UU No. 14 Tahun 2008. “Tapikan kalau kita berbicara UU 14/2008 itu sangat bertentangan sebenarnya. Sebenarnya clear kalau di UU 14/2008 KI,” ucapnya.

“Terus yang kedua, informasi yang terakhir itu sebenarnya sudah clear karena akan ada surat edaran dari kemendagri,” kata dia.

Tapi sampai sekarang berdasarkan pengamatan Usman, belum ada tanda-tanda akan ada pelantikan. “Yang jelas sampai hari ini belum ada tanda-tanda mau dilantik. Tapi gak tahu minggu depan atau gimana. Yang jelas sampai saat ini saya belum dapat informasi mau dilantik dan sebagainya,” kata Usman.

Kacaunya lagi menurut Usman, antara Pemda dan DPRD Riau tidak bisa membedakan antara Komisi Informasi Daerah (KID) dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

“Dia  tidak bisa membedakan mana Komisi Informasi Publik, mana KPID, inikan satu paket masalahnya. Komisi informasi ini seolah-olah sama posisinya dengan KPID. Padahal tidak,” kata Usman

“Inikan yang jadi problem. Kalau KPID itu jelas dia harus kembali ke pusat, tapi kalau KIP itu tidak. Tapi gara-gara dia dibuat satu paket akhirnya ini menjadi rancu,” tambahnya.

Imbasnya menurut Usman,  sejak Desember tahun lalu  sampai sekarang terjadi kekosongan posisi di KID Provinsi Riau. Bahkan, para karyawan sekretariat tidak digaji.

 

 

FITRA Berikan Penilaian Layanan Informasi di Beberapa Lembaga

Staf Riset FITRA, Gurnadi Ridwan angkat bicara soal pelayanan informasi publik yang terjadi di beberapa lembaga pemerintahan. Dia menilai, ada beberapa Badan Publik yang cukup baik saat memberikan pelayanan permintaan informasi publik.

“Selama ini ketika FITRA meminta data, yang bagus itu salah satunya Kemendagri. Kemenkeu lumayan, kalau untuk beberepa Dirjen, Kemenkeu bagus. Terus kita juga minta data ke BPS, cukuplah. Terus BPK, kalau BPK bagus,” terang Gurnadi saat diwawancarai di Seknas FITRA, Senin (10/7/2017).

Namun, tidak semua lembaga publik memberikan data informasi yang Gurnadi minta. “Ke DPR saya 2 kali minta data enggak pernah dikasih. Pertama data soal DIPA anggaran gaji DPR itu enggak dikasih. Terus data terkait draft rancangan perundang-undangan itu juga gak dikasih sampai saat ini,” ucapnya.

Bahkan menurutnya, ada juga lembaga yang datanya tidak sesuai permintaan. Data yang diberikan hanya normatif. “Kementerian pertanian pernah minta juga, tapi datanya normatif aja dan tidak sesuai dengan permintaan,” kata Gurnadi.

Sewaktu dirinya meminta data ke Kementerian  Pertanian, Kementerian Pertanian beralasan bahwa mereka tidak memiliki data. Kedua, mereka melempar ke daerah. Karena data yang diminta saat itu adalah data provinsi. “Harusnya mereka punya, menghimpun semuanya, tapi kata mereka enggak ada,” ucapnya.

Di samping itu, dari pengalaman permohonan data informasi yang FITRA ajukan, masih ada lembaga publik  yang cenderung takut, apalagi bila permintaan tersebut datang dari Lembaga Swadaya Masyarakat. Biasanya badan publik  yang bersangkutan bersikap waspada. “Karena ketakutannya, pertama takut diduitin,” ucap Gurnadi.

Persoalan sulitnya meminta data informasi ke Badan Publik menurut Gurnadi disinyalir disebabkan karena beberapa faktor. Faktor pertama menurutnya mungkin karena budaya. Karena perspektif yang berkembang, bahwa LSM itu anti pemerintah. Kedua, itu karena faktor ketidaktahuan tentang pentingnya keterbukaan.

Selama ini FITRA memang kerap meminta data informasi terkait anggaran. Logikanya, lanjut Gurnadi, ketika sebuah pemerintahan melakukan manejemen keuangannya dengan baik, seharusnya tidak ada ketakutan soal keterbukaan.  “Ketika mereka takut sewaktu ada masyarakat meminta data, itu menurut saya patut dicurigai. Kok takut,” ucapnya.

“Jadi memang menurut saya keterbukaan data di pemerintahan itu  levelnya masih hal-hal yang bentuknya riset, tapi kalau untuk anggaran, masih kurang. Kalau soal data statistik pasti dikasih, tapi kalau untuk anggaran keuangan, itu lempar-lemparan. Cenderungnya tertutup,” tambahnya.

 

KOPEL: Deadlock Anggaran Komisi Informasi Daerah Tidak Perlu Terjadi!

Direktur KOPEL (Komite Pemantau Legislatif) Syamsudin Alimsyah mengatakan, deadlock anggaran terhadap beberapa Komisi Informasi Daerah sebetulnya tidak perlu terjadi. Permasalahan ini muncul karena Pemerintah Daerah minim kreativitas dan kurangnya koordinasi baik dengan DPRD setempat maupun Kemendagri .

“Sebenarnya tidak perlu terjadi dan tidak dikenakan deadlock anggaran. Ini hanya soal kreativitas dan koordinasi saja,” tutur Syamsudin dalam keterangan tertulis, pada Rabu (12/7/2017).

Syamsudian berpendapat bahwa pembentukan Komisi Informasi di daerah adalah bagian dari perintah UU yang dikuatkan dengan regulasi daerah masing masing. Komisi Informasi sebenarnya memiliki kedudukan yang sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)  atau lembaga kuasi lainnya.

Menurutnya, ada beberapa alasan mengapa deadlock pada lembaga kuasi negara di daerah tidak perlu terjadi.  Pertama, ini berkaitan dengan kode rekening atau cantolan anggaran tersebut ke mana. Hal ini merujuk ke Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesungguhnya selalu terbuka ada rekening baru.

Hal yang sama juga lanjutnya,  dalam pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun, seperti Permendagri  Nomor 31 tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan APBD untuk Tahun Anggaran 2017, juga sifatnya hanyalah petunjuk atau alat kerja yang mengatur prinsip dan prioritas. “Tidak bersifat kaku apalagi mengikat menggugurkan anggaran lain yang tidak diatur,” tutur Syamsudin.

Alasan kedua, menurutnya, ini berkaitan  soal kreativitas dan koordinasi pemda dengan DPRD untuk penyelenggaran kegiatan. Termasuk koordinasi pemda dengan lembaga di atasnya, yakni Kemendagri.

Syamsudin  juga memberikan catatan terhadap kinerja Kemendagri sebagai institusi yang berwenang mengevaluasi APBD. Kemendagri harusnya maksimal dan memastikan bahwa lembaga-lembaga yang pembentukannya dipandang penting karena aspirasi masyarakat tetap berjalan. “Apalagi perintah UU, sejatinya didorong lebih kuat,” ucapnya.

“Justru sebagai pembina di daerah, harusnya ikut bertanggung jawab mengawal dan memastikan anggarannya tersedia,” tambahnya.

 

 

Deadlock Anggaran KI Daerah, KOPEL: Kemendagri Sibuk Urus Teknis harga Satuan

Direktur Komite Pemantau Legislatif, Syamsudin Alimsyah, mengomentari kinerja Kemendagri dalam mendukung implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di daerah. Menurutnya, tiadanya penganggaran Komisi Informasi dan lembaga kuasi lain yang dipandang  penting  keberadaannya disebabkan Kemendagri terlalu sibuk dengan urusan teknis harga satuan. Karenanya, tutur Syamsudin, sudah saatnya Kemendagri merubah pola evaluasi mereka terhadap APBD.

“Kemendagri harusnya merubah pola evaluasinya. Selama ini malah sibuk urus teknis harga satuan yang sesungguhnya melampaui kewenangannya,” kata Syamsudin dalam keterangan tertulis, pada Rabu (12/7/2017).

Menurutnya, dalam rangka evaluasi, Kemendagri seharusnya memastikan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mencerminkan 3 hal. Pertama, ikut mensukseskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Nasional, kedua, pelaksanaan implementasi UU Nasional, ketiga, mensejahterakan masyarakatnya.

Berkaitan dengan pola penganggaran untuk lembaga Komisi Informasi, Syamsudin menerangkan, sebenarnya tidak mesti bergantung dari  Pemerintah Pusat melalui APBN. Meski demikian, lanjutnya, alternatif ini dianggap lebih solutif.

“Subsidi dari pusat pendekatannya bukan semata karena anggaran daerah tidak cukup, namun dalam kaitannya soal kekuatan untuk melakukan monitoring,” kata Syamsudin.

Di sisi lain Syamsudin juga menjelaskan bahwa hitungan anggaran daerah untuk membiayai komisioner KI daerah sebenarnya cukup bila APBDnya ditata dengan rapi. “Persoalannya selama ini kebanyakan APBD di daerah tidak terkendali pemanfaatannya, dan banyak boros, sehingga lembaga yang penting menjadi terabaikan,” ucapnya.

FOINI Nyatakan Sikap terkait Kekosongan Jabatan Komisi Informasi Pusat

Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) membuat pernyataan sikap  terkait kekosongan jabatan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.

Berdasarkan rilis yang diterima kebebasaninformasi.org pada Minggu siang (16/1/2017), menyebutkan, bahwa masa bakti Komisi Informasi Pusat periode 2013-2017 sebetulnya telah berakhir hari ini. Perihal tersebut tertuang berdasarkan Keputusan Presiden RI No.85/P Tahun 2013 yang menyatakan masa bakti KI berakhir pada tanggal 16 Juli 2017. Artinya, kini telah terjadi kekosongan jabatan karena sampai tanggal 15 Juli 2017 tidak ada Keputusan Presiden yang mengatur perpanjangan masa jabatan periode sebelumnya.

Dalam catatan FOINI, terjadinya kekosongan jabatan di tubuh KI saat ini merupakan buntut dari lambannya proses seleksi Calon Anggota KI Pusat Periode 2017-2021, di mana saat ini prosesnya  tengah berlangsung. Kendati demikian, dari 21 nama Calon Anggota KI Pusat yang telah dihasilkan Tim Seleksi Komisi Informasi Pusat hingga sekarang belum juga diserahkan oleh Presiden kepada DPR RI. Kekosongan jabatan inipun telah mengakibatkan 3 kerugian bagi publik, di antaranya, penyelesaian sengketa informasi publik tidak diselenggarakan selambatnya 100 hari, lalu, penumpukan  perkara, dan perkara yang tetap diproses memiliki catat hukum.

Selain itu, FOINI juga mengkritik proses seleksi yang tertutup. Pasalnya, beberapa nama yang telah diajukan oleh Pansel ke Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara pun hingga sekarang belum diketahui proses kelanjutnya.

“Ketertutupan proses seleksi tentu sangat memprihatinkan karena bertolakbelakang dengan semangat pasal 30 ayat 2 UU KIP bahwa pembentukan Komisi Informasi harus mengedepankan prinsip obyektifitas, kejujuran dan keterbukaan. Tetapi sejak 12 Juni Pansel menyerahkan 21 nama kepada Menteri Kominfo, tidak diketahui proses selanjutnya. Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (duapuluh satu) orang. Namun hingga 14 Juli 2017, DPR RI belum menerima 21 nama calon tersebut,” ujar Desiana Samosir, Koordinator FOINI.

 

Berikut isi lengkap pernyataan sikap FOINI.

 

 

Pernyataan Sikap

Koalisi Masyarakat Sipil

Freedom of Information Network Indonesia (FOINI)

Jakarta,  Minggu 16 Juli 2017

 

“Kekosongan Jabatan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia”

[Jakarta] Komisi Informasi merupakan lembaga kuasi Negara (state auxiliary body) yang dibentuk berdasarkan mandat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), dan bertugas menjalankan UU KIP, yaitu: a) menyelesaikan sengketa informasi; b) menetapkan kebijakan atau peraturan teknis pelaksanaan UU KIP, baik standar layanan informasi publik maupun tata cara penyelesaian sengketa informasi publik.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/P Tahun 2013, masa bakti anggota KI Pusat Periode 2013-2017 akan berakhir pada 16 Juli 2017. Namun hingga 15 Juli 2017,  tidak ada perpanjangan masa jabatan dan 21 nama yang dihasilkan Tim Seleksi Komisi Informasi Pusat belum diserahkan Presiden kepada DPR RI.

Koalisi FOINI mencatat terdapat setidaknya 3 (tiga) kerugian publik akibat terjadinya kekosongan pejabat Komisi Informasi Pusat 2013-2017 : Pertama, penyelesaian sengketa informasi publik tidak diselenggarakan selambatnya 100 hari. Kedua, penumpukan perkara. Ketiga, perkara yang tetap diproses memiliki cacat hukum.

Keterlambatan dalam proses seleksi Calon Anggota KI Pusat Periode 2017-2021, mengulangi seleksi anggota Komisi Informasi Pusat RI periode 2013-2017. Ketertutupan dan lambatnya seleksi berpotensi menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan. Kekosongan tersebut akan berdampak pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik. Padahal dalam pertemuan G20 pemerintah Indonesia telah berkomitmen menerapkan prinsip keterbukaan dan transparansi (G20 Leader’s Declaration, 8 Juli 2017).

Desiana Samosir menambahkan bahwa “ketertutupan proses seleksi tentu sangat memperihatinkan karena bertolakbelakang dengan semangat pasal 30 ayat 2 UU KIP bahwa pembentukan Komisi Informasi harus mengedepankan prinsip obyektifitas, kejujuran dan keterbukaan. Tetapi sejak 12 Juni Pansel menyerahkan 21 nama kepada Menteri Kominfo, tidak diketahui proses selanjutnya. Pasal 30 ayat (2) diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden sejumlah 21 (duapuluh satu) orang. Namun hingga 14 Juli 2017, DPR RI belum menerima 21 nama calon tersebut” ujarnya.

Ketertutupan proses seleksi merupakan langkah menutup kesempatan masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam mengawasi proses seleksi.

Berdasarkan kondisi di atas, FOINI menuntut kepada:

  1. Presiden Republik Indonesia untuk mempercepat proses seleksi KIP mengirim 21 nama calon anggota Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Periode 2017-2021.
  2. Komisi I DPR RI untuk segera memproses 21 nama calon anggota Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, sebelum reses dilaksanakan.

Tertanda Anggota Koalisi FOINI:

IPC, PATTIRO, ICW, Media-Link, ICEL, PWYP Indonesia, SEKNAS FITRA, Perkumpulan Inisiaitif Bandung, PERLUDEM, TI-Indonesia, YAPPIKA, Artikel 33, Perkumpulan IDEA Yogyakarta, FITRA Riau, KOAK Lampung, PUSAKO Univ. Andalas, PATTIRO Semarang, KRKP Blitar, Sloka Institute Bali, SOMASI NTB, GEMAWAN, Jari Kalimantan Tengah, LPI PBJ Banjar Baru, KOPEL Makassar, Tifa Damai, SKPKC Papua, Serikat Buruh Migran Indonesia, KH2 Institute, PIAR NTT, PATTIRO Serang, MaTa Aceh.

Kontak:

  1. Hendrik Rosdinar (YAPPIKA): 0811 1463 983
  2. Agus Sarwono (TII): 0812 6992 667
  3. Desiana Samosir (IPC): 0813 6928 1962