Opini

“Ada pertemuan reses, yang pesertanya direkayasa seolaholah konstituen aktif,” kata Sri Budi Eko Wardani, dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia, pada diskusi yang diselenggarakan IPC, di Jakarta (06/06/2017). Secara administratif, prosedur, dan keuangan, reses model di atas, sangat mungkin terlihat akuntabel. Tapi secara sosial dan politik, jelas tidak. Dengan praktik representasi semacam ini, bisa dipahami mengapa aspirasi masyarakat adat tak …

Ada empat peran DPRD Provinsi yang dapat dilakukan terhadap KI Provinsi. Pertama: Melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KI Provinsi Dalam UU KIP disebutkan bahwa peran DPRD dalam proses seleksi calon anggota KI Provinsi. DPRD menerima 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) orang calon anggota KI Provinsi, hasil dari pemilihan dari Tim Seleksi yang dibentuk oleh Gubernur. …

Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola pemerintah. UU KIP juga mewajibkan pemerintah untuk membuka berbagai informasi yang dimilikinya.   Setelah hampir sepuluh tahun UU KIP diterapkan, sayangnya, belum seluruh instansi pemerintah memiliki pandangan yang sama mengenai keterbukaan informasi …

Oleh: Bejo Untung Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa …

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.22″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]  Alfamart ( PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk) ajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) perihal perintah membuka data sumbangan uang kembalian ke publik (Konsumen). Tanya kenapa? Uang yang dipungut dari Publik secara masif maka seharusnya bagi lembaga/organisasi yang profesional dan …

Oleh: Muhammad Mukhlisin Pemilu presiden akan digelar 9 Juli mendatang, pesta demokrasi 5 tahunan ini selalu menarik untuk diperbincangkan. Melalui gegap gempita pemilu presiden inilah corak kepemimpinan pemerintah 5 tahun mendatang akan ditentukan. Pemilu, secara umum, juga momentum dalam menentukan siapa saja orang-orang yang mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pesta demokrasi, yang pada 2014 menghabiskan anggaran 24 triliun Rupiah ini, diharapkan …

Gayung bersambut. Anjangsana ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, membawa kebahagiaan tersendiri bagi kami di Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau. Pada tatanan keterbukaan informasi publik di negeri ini, dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu), kunjungan ke badan publik penyelenggara Pemilu itu membawa �angin segar� bagi keterbukaan informasi di Negeri Lancang Kuning. Lembaga negara penyelenggara Pemilu itu secara tegas menyatakan sikap …