Opini

Ketertutupan, Antiklimaks Lembaga Perwakilan

Ini adalah opini di Koran Tempo, 13 Oktober 2010, yang ditulis oleh Bpk. Mufid A Busyairi, Anggota DPR RI periode 2009-2014. Mari refleksikan pada kondisi DPR saat ini. Apakah DPR mengalami kemajuan dalam implementasi keterbukaan? Ketertutupan, Antiklimaks Lembaga Perwakilan Hari Hak untuk Tahu (Right to Know Day) internasional, yang ditetapkan pada 2002 di Sofia-Bulgaria, oleh berbagai organisasi sipil bidang hak …

Read More »

Keterbukaan Dorong Partisipasi Pengawasan Pemilu

Pemilihan Umum (Pemilu) perlu dikontrol agar berjalan jujur dan adil. Pengawasan merupakan fungsi kontrol yang dilembagakan atas penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks pemilu, pengawasan yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk partisipasi warga negara atas penyelenggaraan pemilu. Sehingga dapat mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan hasilnya diterima sebagai sebuah proses yang baik. Dalam riset yang dilakukan PERLUDEM, pengawasan penyelenggaraan pemilu dibagi dalam dua …

Read More »

Ironi (Korupsi) Pendidikan

BADAN Pemeriksa Keuangan RI menemukan masalah dalam pengelolaan dana ujian nasional. Ditemukan potensi kerugian negara mencapai belasan miliar rupiah dalam penyelenggaraan UN tahun 2012 dan 2013 (Kompas, 20/9/2013). Meski potensi kerugian negara ini jauh lebih kecil dibandingkan anggaran UN yang mencapai ratusan miliar rupiah, hal ini telah menambah deretan panjang daftar korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Temuan BPK dan korupsi …

Read More »

Inga’, Inga’, Ting! Cerdas Merawat Memori Publik

Kalimat itu sering muncul di televisi saat penyelenggaraan Pemilu 2014. Bagi kita yang menyaksikannyapun dengan sendirinya ikut mengucapkan itu danmengingat adanya pemilu dan kapan tahapan pentingnya.Di tahapan pendaftaran pemilu, iklan layanan masyarakat“Ingat-Ingat” mengingatkan dan mengajak masyarakat secara luas mendaftarkan diri sebagai pemilih. Banyak yang menilai ILM dari Komisi Pemiliah Umum (KPU) tersebut kreatif. Intinya, Pemilu Legislatif 2004 berhasil mengajak 80 …

Read More »

150.000 Buruh Migran Rumah Tangga Di Hongkong, Perlu Jaminan Hak Atas Informasi

Buruh migran yang tersebar di berbagai negara dan menjadi sumber devisa bagi negara Indonesia sering sekali menjadi objek pemerasan, entah oleh calo bahkan oleh pemerintah sendiri. Kartu Tanda Kerja Lur Negeri (KTKLN) adalah salah satu contoh yang menjadi isu hangat. Tentang cara pengurusan KTKLN dan fungsi KTKLN itu sendiri bagi BMI. Banyak BMI yang saat mengurus KTKLN dikenai biaya jutaan …

Read More »

Dipersulit Skripsi Hingga Diancam DO Karena Dorong Keterbukaan

Berani menanggung risiko, itulah James Ambarita, mahasiswa yang meminta informasi pelaksanaan proyek kampus dan laporan keuangannya. Pada 12 November 2013 lalu, James ke Jakarta untuk menuturkan kasusnya pada teman-teman FoINI dan media. Berikut penuturannya: Berawal Dari Ketertutupan Kampus Sebenarnya apa yang kita lakukan ini bermula dari kondisi di Unimed yang sangat tertutup bagi mahasiswa untuk mengakses informasi. Contoh info beasiswa; …

Read More »

Kampus Aneh, Mahasiswa Minta Informasi Nilai, Malah di-DO

Sebenarnya judul lengkapnya, begini: Kampus Aneh, Mahasiswa Minta Informasi Nilai, Malah di DO. Sengketa di KI, Mahasiswa Menang, Kampus Gugat ke  PN. PN Bingung, Putusan KI Diabaikan”. Itu judul di Lampu Hijau. Kira-kira gitulah, kalau koran tersebut memuatnya. Sayangnya tidak. Lalu kenapa mereka di-DO? Kabarnya, pihak kampus gusar, nama baik mereka tercemar. Huh, orde baru banget, kan? Dilihat dalam perspektif …

Read More »

Keterbukaan Dorong Partisipasi Pengawasan Pemilu 2014

Dalam penyelenggaraan pemilu, diperlukan adanya kontrol atas penyelenggaraan pemilu sehingga dapat menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Pengawasan merupakan fungsi kontrol yang dilembagakan atas penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks pemilu, pengawasan yang dilakukan masyarakat merupakan bentuk partisipasi warga negara atas penyelenggaraan pemilu. Sehingga dapat mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan hasilnya diterima sebagai sebuah proses yang baik. Dalam riset yang dilakukan …

Read More »

Desa Wajib Terbuka

                            Pemerintahan Desa tetap wajib mengimplementasikan keterbukaan informasi meski RUU Desa belum disahkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Desa juga berwenangan untuk …

Read More »

Desa Perlu Hak Penganggaran Yang Partisipatif, Transparan, dan akuntabel

Artikel ini di bawah ini disadur dari website gerakan desa membangun. Gerakan Desa Membangun – GDM tercetus pada 24 Desember 2011 di Desa Melung, Kedungbanteng, Banyumas. Kasus di Kelurahan Ceger, memberi pelajaran tentang pentingnya Penganggaran Yang Partisipatif, Transparan, dan akuntabel. Mengapa Desa Harus Memiliki Hak  Penganggaran? Desa atau disebut dengan nama lain, sebagai sebuah kesatuan wilayah hukum berdasar hak asal …

Read More »

Keterbukaan Pengadilan dan Akses terhadap Keadilan

Oleh Saldi Isra, Dosen Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Tidak dapat dipungkiri, salah satu langkah besar yang dimaksud adalah perubahan terhadap kekuasaan kehakiman. Sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman diatur dengan amat terbatas dalam UUD 1945. Bahkan, dalam pasal-pasal yang mengatur kekuasaan kehakiman tidak ditemukan jaminan terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka. Pasal 24 UUD …

Read More »

Critical Point MoU Antara KPU dan Lemsaneg

Nuruzzaman Amin, Peneliti LANSKAP (Lembaga Analisa Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik) Indonesia Dalam kaitan adanya nota kesepahaman antara KPU dan Lemsaneg (Lembaga Sandi Negara), yang perlu diperhatikan adalah, pada sisi apa sehingga KPU membutuhkan kerjasama dengan Lemsaneg. Menurut KPU, hal yang akan dikerjasamakan dengan Lemsaneg adalah soal peningkatan SDM dan proteksi data pemilu. Masalah justru ada di poin kedua, yaitu …

Read More »