Opini

Relevansi KIP Bagi Upaya Pemberantasan Korupsi

Oleh: Petrus Pit Supardi Jilung, Aktivis Keterbukaan Informasi Papua Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sangat kaya akan peraturan perundang-undangan yang melindungi dan mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara, tanpa kecuali. Salah satu Undang-Undang yang amat berpengaruh dan besar manfaatnya bagi penyelenggaraan pemerintahan dan akses masyarakat terhadap informasi publik yang dilaksanakan pemerintah adalah UU No.14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi …

Read More »

Memahami Anggaran Kampus, Pentingkah?

1. Perlukah kita tahu anggaran kampus..? Saya kira perguruan tinggi harus menjadi pelopor keterbukaan informasi. Entah kepada mahasiswa ataupun kepada masyarakat(publik). Apalagi undang-undang keterbukaan informasi public sudah diundangkan per 31 Juni lalu, sebagai sinyal dan pintu masuk masyarakat mengontrol Institusi publik yang didanai APBN. 2. Dalam hal ini Perguruan Tinggi menjadi bagian yang perlu menerapkan undang-undang keterbukaan informasi public. Undang-undang …

Read More »

Buah Keterbukaan Informasi

Dalam sebuah penerbangan ke luar kota, tanpa sengaja saya berjumpa dengan salah satu mantan anggota DPR yang terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam perjumpaan singkat itu, kami berbincang tentang perkembangan implementasi UU KIP yang sudah berjalan sekitar tiga tahun. Pada akhir  perbincangan dia menyimpulkan bahwa UU KIP belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. UU KIP belum dipatuhi …

Read More »

Semangat Papua Terbuka

Bejo Untung, tim redaksi kebebasaninformasi.org Kira-kira setahun setelah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) disahkan saya sempat bertandang ke Jayapura, Papua. Di sana saya berdiskusi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Forum Kerjasama Lembaga Swadaya Masyarakat atau FOKER LSM Papua. Dengan sangat antusias saya menjelaskan kepada mereka tentang keberadaan UU KIP sebagai perangkat hukum yang menjamin masyarakat untuk …

Read More »

Menanti Gigi Komisi Informasi

Oleh Bejo Untung, Anggota Freedom of Information Network  Indonesia Komisi I DPR baru saja memilih tujuh orang anggota Komisi Informasi (KI) tingkat pusat. Ketujuh anggota KI periode 2013-2017 tersebut telah disahkan dalam sidang paripurna dan daftar namanya segera diserahkan kepada Presiden untuk ditetapkan. Seperti halnya komisi negara yang lain, proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) anggota KI …

Read More »

Komisi Informasi, Sepi Media?

Sejumlah anggota DPR mempertanyakan keberadaan Komisi Informasi Pusat, yang sepi senyap dari pemberitaan media, saat uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KI Pusat, pada 25 dan 26 Juni 2013. Pertanyaan yang sama, juga diajukan oleh anggota Panitia Seleksi (Pansel), saat wawancara dengan para calon Komisioner, beberapa waktu lalu. Saat itu, salah seorang Komisioner mengatakan, “Kami seperti para hakim, yang tak …

Read More »

Vakum Kewenangan Komisi Informasi

Oleh: Bejo Untung Komisi Informasi Pusat (KIP) tengah mengalami kevakuman kewenangan seiring dengan berakhirnya masa jabatan tujuh komisionernya pada 2 Juni lalu. Dengan demikian KIP tidak dapat menjalankan fungsi utamanya yakni melakukan penyelesaian sengketa informasi yang terjadi antara pemohon informasi dan badan publik. Kevakuman tersebut terjadi karena keterlambatan Pemerintah dalam melakukan proses seleksi terhadap komisioner KIP yang baru, periode 2013-2017. …

Read More »

Inovasi Keterbukaan dan Sistem Informasi Pemilu

Langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengumumkan secara online daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif spektrumnya mestinya diperluas. Ini penting agar masyarakat mengenal betul dialektika dan track record calon anggota legislatif yang akan bertarung dalam Pemilu 2014. Meskipun cara pengumuman KPU masih sangat sederhana, itu bisa dikatakan sebagai inovasi keterbukaan atau transparasi. Mestinya inovasi itu dilakukan secara sistemik dalam sistem …

Read More »

Keterbukaan Informasi Pemilu

GAYUNG bersambut. Anjangsana ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau, pada Senin, 6 Mei 2013 silam, membawa kebahagiaan tersendiri bagi kami di Komisi Informasi Provinsi Riau. Pada tatanan keterbukaan informasi publik dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu), kunjungan ke badan publik penyelenggara Pemilu itu menghembuskan “angin segar” bagi keterbukaan informasi di negeri Lancang Kuning. Lembaga negara penyelenggara Pemilu itu secara tegas …

Read More »

Reformasi Bagi Parpol

Reformasi masih identik dengan birokrasi agar organisasi publik ini ramping dan kaya fungsi. Dengan perampingan, fungsi melayani publik dapat dilakukan lebih cepat sesuai dinamika masyarakat sekaligus mengantisipasi kemungkinan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Hal demikian berarti reformasi tidak hanya memperbaiki struktur yang mampu mempercepat peredaran perintah, tugas, dan laporan, namun juga mengubah kultur yang lebih agresif serta akomodatif …

Read More »

Mendambakan Keterbukaan Hasil Nilai di Setiap Komponen Ujian

Kemajuan zaman dan perkambangan teknologi yang begitu pesat, telah mengantarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang harus diatur dalam produk hukum di negeri ini. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61) telah mengakui hak asasi manusia yang merupakan ciri penting negara demokratis …

Read More »

Keterbukaan Informasi di Era Digital

“Transparansi atau keterbukaan adalah pencitraan yang alami” demikian pendapat Juniardi, Ketua Komisi Informasi (KI) Propinsi Lampung yang dikutip dari ekposnews.com. Pendapat itu Ia sampaikan untuk mengapresiasi komitmen mendorong keterbukaan informasi publik yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan mempublikasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui situs www.jakarta.go.id. Soal komitmen untuk mendorong keterbukaan informasi, komitmen Pemprov DKI …

Read More »