Opini

Transparansi APBD Jakarta

Pekan lalu APBD DKI untuk 2013 akhirnya dicairkan. Setelah disetujui DPRD DKI pada akhir Januari 2013, perjalanan APBD tersebut ternyata masih cukup panjang di Kementerian Dalam Negeri. Setelah dari sana, APBD masih harus diproses lagi di DPRD beberapa hari, sebelum akhirnya diserahkan kepada gubernur DKI untuk diimplementasikan. Keterlambatan tersebut lebih disebabkan oleh masa transisi kepemimpinan yang baru, karena gubernur dan …

Read More »

Menyoal Pemenuhan Hak Rakyat Atas Air Bersih di Perkotaan

Kebutuhan akan air bersih adalah kebutuhan dasar manusia, karena sebagaimana kita ketahui bersama air adalah sumber kehidupan manusia. Air  mempunyai beberapa fungsi penting dalam proses pertumbuhan manusia, seperti ; (1) menjaga keseimbangan metabolisme tubuh dan fisiologi tubuh; (2) menunjang pengeluaran ekskreta tubuh (keringat, air mata, air seni, tinja, dan uap pernafasan), (3) melarutkan dan mengolah sari makanan agar mudah dicerna …

Read More »

Hak Anda Mendapatkan Informasi

Lahir dan disahkannya Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menegaskan komitmen Pemerintah terhadap pemenuhan hak atas informasi. Undang-undang yang disahkan pada April 2008 dan diberlakukan dua tahun kemudian ini mengikis sedikit demi sedikit ketertutupan birokrasi. Adanya UU KIP, membawa konsekuensi bagi Badan Publik menyampaikan, mengumumkan atau menyediakan informasi publik. Badan Publik yakni lembaga eksekutif, legislatif, …

Read More »

Mendorong Keterbukaan Informasi di Pemilu 2014

Menyinggung penyelenggaraan pemilu, pekerjaan besar bagi semua pihak, adalah mewujudkan pemilu yang berintegritas dan bertanggung jawab. Integritas dan tanggung jawab tidak hanya menjadi tugas penyelenggara Pemilu. Disamping itu, juga menjadi tugas peserta pemilu, dan pemerhati pemilu, serta seluruh jajaran masyarakat. Untuk itu, tuntutan pelibatan dan partisipasi publik menjadi semakin besar. Salah satu persyaratan pelibatan publik yang efektif adalah dengan adanya …

Read More »

Buruh Migran Indonesia di Hongkong Beraksi dengan UU KIP

Diskusi menjadi hal yang sangat menarik bagi saya, apalagi temanya juga menarik. Kalau biasanya saya berdiskusi hanya dengan dua atau tiga orang, tidak lebih dari lima orang, kali ini saya mengikuti diskusi yang sangat menarik dengan hampir 20 orang. Minggu, 17 Februari 2013, bertempat di markas IMWU, kami melakukan diskusi tentang Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Diskusi menarik ini …

Read More »

Keterbukaan Informasi, Cara Cepat Cegah Korupsi (1)

Nonton Angelina Sondakh di TV adalah hal biasa. Ketika Angelina Sondakh merapat ke KPK, keluar  gedung KPK, menangis diruang sidang Tipikor, hingga gugatan banding atas putusan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, masyarakat nyaris lelah dan hampir bosan dengan pemberitaan soal korupsi. Koruptor dan korupsi seolah mirip letusan gunung Lokon, yang kadang melahirkan kekuatiran ,hingga berkali-kali letusan yang akhirnya dianggap …

Read More »

Keterbukaan Informasi Cara Cepat Cegah Korupsi (2-Habis)

Reidy Sumual Komisioner di Komisi Informasi Provinsi (KIP) Sulut DALAM posisi aman untuk korupsi, apakah Anda punya niat melakukannya? Pertanyaan bodoh ini akan mengukur seberapa sering korupsi dengan nilai kecil kerap dilakukan. Badan publik yang terlalu jauh dijamah KPK akan merasa aman untuk lakukan penyimpangan anggaran. Sekali lagi mengukur intensitas penyimpangan ada pada diri kita. Jika kita pernah mendengar, menyaksikan, …

Read More »

Tiga Tips Untuk Badan Publik

Lembaga Anda pernah dibombardir berbagai permintaan informasi oleh seseorang? Alasan permintaannya pun tak jelas. Lalu, karena tak diberi yang bersangkutan pun mengancam akan mengadukan ke Komisi Informasi dan Kepolisian?  Nah, belakangan ini banyak cerita dari sejumlah lembaga swasta dan pemerintah yang dimintai informasi bukan untuk tujuan baik, tetapi modus untuk pemerasan. Bagaimana menyikapinya? Pertama, evaluasi kelembagaan. Jangan-jangan memang lembaga Anda, …

Read More »

KIP Di Awal, KPK Di Akhir

Yang Terhormat, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono………… Syalom, Assalamualaikum wr.wb. Dengan rasa bangga jika Pak Presiden bisa membaca tulisan ini yang berbentuk surat terbuka. Bukan semata-mata mengambil perhatian lebih, tapi surat terbuka ini sebagai bentuk analisis dan realita penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ( UU KIP) No. 14 Tahun 2008 yang ditanda tangani Presiden pada 30 April 2008, kemudian dilengkapi …

Read More »