Opini

MEKANISME SERAP ASPIRASI DPR, MINIM KETERBUKAAN

MEKANISME SERAP ASPIRASI DPR, MINIM KETERBUKAAN

“Ada pertemuan reses, yang pesertanya direkayasa seolaholah konstituen aktif,” kata Sri Budi Eko Wardani, dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia, pada diskusi yang diselenggarakan IPC, di Jakarta (06/06/2017). Secara administratif, prosedur, dan keuangan,...

EMPAT PERAN DPRD PADA KI PROVINSI

EMPAT PERAN DPRD PADA KI PROVINSI

Ada empat peran DPRD Provinsi yang dapat dilakukan terhadap KI Provinsi. Pertama: Melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon anggota KI Provinsi Dalam UU KIP disebutkan bahwa peran DPRD dalam proses seleksi calon anggota KI Provinsi. DPRD menerima 10...

Keterbukaan Kontrak PBJ di Indonesia

Keterbukaan Kontrak PBJ di Indonesia

Analisis Putusan Komisi Informasi Pusat. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 Tahun 2008 yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mengakses informasi yang dikelola pemerintah. UU KIP juga mewajibkan pemerintah untuk...

Keterbukaan Informasi Pemerintahan Desa

Keterbukaan Informasi Pemerintahan Desa

Oleh: Bejo Untung Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (self governing community) yang berpegang pada...

Menggugat Alfamart? Why Not?

Menggugat Alfamart? Why Not?

  Alfamart ( PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk) ajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) perihal perintah membuka data sumbangan uang kembalian ke publik (Konsumen). Tanya kenapa? Uang yang dipungut dari Publik secara masif maka seharusnya bagi...