Siaran Pers, 20 Maret 2025 Anggota DPR Mengabaikan Aturan Tata Tertib dalam Pembahasan RUU TNI, Akses FOINI Lapor ke MKD Ditutup
Jakarta, 20 Maret 2025 – Proses revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kembali menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama terkait minimnya transparansi dan dugaan pelanggaran terhadap prosedur legislasi yang diatur dalam Tata Tertib DPR RI....
White Policy Paper Penguatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dibentuk sebagai bentuk pemenuhan hak atas informasi sesuai Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hingga tahun 2023, UU KIP telah diterapkan selama...
Pers Rilis Freedom Information of Network Indonesia Majelis Etik Permanen, Kebutuhan Mendesak bagi Integritas Komisi Informasi
Selama dua belas tahun pemberlakuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keberadaan Komisi Informasi yang diamanahkan membangun iklim keterbukaan belum berjalan dengan maksimal. Ketiadaan peta jalan Komisi Informasi dalam konteks arah dan...
Memaknai Informasi Publik
Ahmad Alamsyah Saragih Secara teknis, informasi biasanya dibedakan dengan data. Data adalah fakta mentah yang belum memberikan pengetahuan. Dalam Webster New World Dictionary, data didefinisikan sebagai: ‘things known or assumed’. Terjemahan langsung dari kalimat...
Pertimbangan Tertulis dan Pemenuhan Hak Untuk Tahu
Ahmad Alamsyah Saragih Undang-undang KIP mewajibkan Badan Publik untuk menyusun suatu pertimbangan tertulis dalam setiap kebijakan terkait pemberian informasi. Sering dipersepsikan bahwa pertimbangan tertulis dimaksudkan sebagai instrumen untuk menolak pemberian...
Konsekuensialisme dan Pengecualian Informasi Publik di Indonesia
Ahmad Alamsyah Saragih Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mengatur suatu prinsip bahwa semua informasi yang ada di Badan Publik bersifat terbuka selain yang dikecualikan. Bagaimana menentukan suatu informasi masuk dalam...
Anotasi UU KIP
Anotasi UU KIP disusun oleh Komisi Informasi dan sejumlah peneliti dari FOINI. Anotasi ini membahas latar belakang pasal-pasal dan perbandingannya dengan praktik di negara lain.