Tag Archives: CSO

Dampak Renaksi OGI 2016-2017 yang Dirasakan Masyarakat

KebebasanInformasi.org – Tenaga Ahli Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), Danardono Siradjudin, mengatakan, hingga saat ini, OGI masih terus berproses dan mencoba untuk melakukan berbagai eksperimentasi. Ia mengaku, dari sisi jumlah, Renaksi OGI masih terbilang cukup banyak. Oleh karena itu, pihaknya sedang mempersempit agar lebih fokus dan mendalam. “Satu hal tapi mendalam. Artinya kita sendiri punya tenaga dan …

Read More »

Buruknya Tata Kelola Arsip Jadi Tantangan Open Data di Indonesia

KebebasanInformasi.org – Sebelum ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tahun 2008, akses masyarakat terhadap segala macam informasi sangat terbatas. Informasi hanya diberikan jika diminta. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dianggap sebagai hak institusi dan bersifat rahasia, kecuali yang dipublikasikan. Setelah UU KIP disahkan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi. Dengan demikian, publik bisa …

Read More »

Renaksi OGI 2016-2017 Sampai di Ujung Perumusan

KebebasanInformasi.org – Open Government Indonesia (OGI) merupakan inisiatif global untuk mendorong terciptanya pemerintahan terbuka dan transparan serta masyarakat yang partisipatif. Melalui gerakan bersama ini, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih baik dan akuntabilitas anggaran, yang notabene berasal dari uang rakyat, lebih jelas pertanggungjawabannya. Saat ini, Rencana Aksi (Renaksi) OGI 2016-2017 telah sampai di ujung perumusan dan pada akhir Oktober 2016 ini …

Read More »

Belum Semua Lembaga/Kementerian Membuka Diri

KebebasanInformasi.org – Tenaga Ahli Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), Danardono Siradjudin, mengungkapkan, salah satu tantangan OGI ialah apa yang disebut dengan kolaborasi. Oleh karenanya, gerakan yang dibangun untuk mewudukan pemerintahan terbuka ini membutuhkan dua syarat utama, yakni keterbukaan dari pemerintah dan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Untuk memenuhi kedua hal itu, butuh effort yang lebih …

Read More »

Memilih Antara Kolaboratif atau Jadi Watchdog Pemerintah

KebebasanInformasi.org – Perumusan Renaksi 2016-2017 menekankan pada proses partisipatoris dengan memperkuat pelibatan civil society organizations (CSO), pemerintah daerah, dan sektor swasta. Oleh sebab itu, kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat sipil menjadi syarat utama mewujudkan Pemerintahan Terbuka. Danardono Siradjudin, Tenaga Ahli Kebijakan Publik, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), mengatakan, butuh keahlian khusus untuk melakukan kolaborasi. Menurutnya, Platform CSO yang biasa bererak dengan …

Read More »

OGI Berharap Renaksi 2016-2017 Sesuai Siklus Rencana Pembangunan

KebebasanInformasi.org – Tenaga Ahli Kebijakan Publik, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), Danardono Siradjudin, menerangkan, proses penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) OGI 2016-2017 dimulai lewat serial diskusi publik dengan dua kelompok. Pertama, dengan CSO yang dibutuhkan, dan kedua, dengan kementerian/lembaga yang bersedia turut dalam gerakan kolaborasi ini. Setelah itu, kedua pihak akan bertemu untuk mengetahui kesesuaian rumusan konsep dari kementerian/lembaga dengan …

Read More »

Tiga Tahap Teknis Mewujudkan Open Government

KebebasanInformasi.org – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Alamsyah Saragih, mengatakan, ada dua aspek dalam penerapan open government, yakni aspek yang berkaitan dengan mindset dan aspek teknis. “Pertama, mindset. Apa yang mau open, kalau open mind saja belum,” kata Alamsyah. Untuk membangun open mind, lanjutnya, diperlukan pihak luar yang terlibat dalam memanfaatkan data dari pemerintah. Dengan itu, pemerintah bisa mengambil keputusan yang baik sebagai penyelenggara negara. …

Read More »

Selain Kolaborasi, CSO Harus Identifikasi Diri sebagai Komunitas Partner

KebebasanInformasi.org – Salah satu langkah besar, yang menjadi gerak maju bangsa Indonesia, ialah peran negara dalam membangun sebuah inisiatif internasional, Kemitraan Pemerintahan Terbuka, di mana Indonesia adalah co-pendiri dan menjabat sebagai co-chair pada 2012-2014. Kemitraan Pemerintahan Terbuka atau Open Government Partnership  (OGP) merupakan sebuah inisiatif sukarela di tingkat Internasional yang bertujuan untuk menjamin komitmen pemerintah kepada warganya dalam meningkatkan transparansi, …

Read More »

Perkuat Implementasi OGP, Masyarakat Sipil Adakan Pertemuan Nasional

Sejumlah masyarakat sipil melaksanakan pertemuan nasional untuk membahas implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia.

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Sejumlah organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah di Indonesia melaksanakan pertemuan nasional untuk memperkuat koordinasi dalam mengawal pelaksanaan Open Government Partnership (OGP) di masa pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. Pertemuan yang dilaksanakan di Jakarta tanggal 19-20 November 2014 ini akan membahas isu strategis yang nanti akan disampaikan kepada pemerintah. Acara ini akan membahasa 3 tantangan utama …

Read More »