Tag Archives: daerah

Pemprov DKI dinilai tak transparan soal dana CSR sampai reklamasi

Jakarta – Tim Advokasi untuk Demokrasi dan Transparansi melayangkan surat permohonan data dan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait transparansi pengelolaan pemerintahan. Permohonan tersebut diajukan sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Tim yang beranggotakan masyarakat, mahasiswa dan dosen Universitas Islam Negeri (UIN) ini meminta pemprov DKI lebih …

Read More »

Minim Transparansi, Riau Rawan Korupsi

PEKANBARU - Kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam keterbukaan informasi publik masih rendah. Hal itu dibuktikan dengan skor keterbukaan informasi yang dilakukan di seluruh daerah provinsi Riau yang berada di bawah angka 25 persen. Rendahnya keterbukaan informasi publik ini, menurut kajian Fitra, menjadi alasan bagi Riau menjadi daerah rawan korupsi, yang …

Read More »

PPID Award Kulonprogo, Hadiah bagi Badan Publik yang Terbuka

Kulonprogo – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kulonprogo menggelar PPID Award 2016. Gelaran itu untuk memotivasi badan publik di tingkat pemerintah kabupaten (Pemkab) dalam menerapkan keterbukaan informasi sesuai Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008. Penghargaan diberikan kepada lima PPID Pembantu. PPID Pembantu Terbaik yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Kecamatan Girimulyo, Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi dan UMKM. Penyerahan penghargaan …

Read More »

Kisruh BIJB, Pemprov Jabar Harus Buka Dokumen Penetapan Harga Lahan

Bandung – DPD Pemuda Tani HKTI Jawa Barat (Jabar) menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan pengembang tertutup dalam rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jabar. Ketidakterbukaan ini merupakan sumber utama dari kiruh yang berlarut-larut di masyarakat hingga berujung bentrokan antara warga dan aparat kepolisian. “Pangkal masalah sebetulnya sederhana. Petani meminta Pemprov Jabar …

Read More »

KPU Harus Pro Aktif Terhadap Warga yang Terdampak Relokasi

KebebasanInformasi.org – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Sumarno, mengungkapkan, belum lama ini pihaknya mendapat komplain dari warga Kampung Akuarium yang terdampak relokasi terkait permintaan data dan informasi. Komplain tersebut berbuntut sengketa di Komisi Informasi. “Ada masyarakat yang komplain, mereka meminta informasi daftar pemilih di Kampung Akuarium. Itu sudah diberikan tapi karena alamatnya tidak jelas, kami kirim lewat pos, …

Read More »

Keterbukaan Informasi Publik Mampu Cegah Pungutan Liar

Pekanbaru – Keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada prinsipnya mampu mencegah Pungutan Liar (Pungli) yang kini merajalela. Namun instansi atau lembaga seperti sengaja tidak memberikan informasi untuk melindungi terjadinya Pungli. Padahal KIP setidaknya dapat meminimalisir upaya Pungli di instansi atau lembaga pelayanan publik, karena serba terbuka dan transparan. Hal …

Read More »

Plt Kepala Dispenda Riau: Dispenda Riau Masih Tertutup

Pekanbaru – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Riau mengatakan saat ini sedang mencoba mengubah pola pikir para pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sekarang dipimpinnya. Ini dikatakan oleh Plt Kadispenda Provinsi Riau, Masperi, di kantor Gubernur Riau, Rabu (19/10/2016). “Kita sedang mencoba mengubah pola pokir di Dispenda, yang selama ini sepertinya tertutup,” kata Masperi. …

Read More »

Ketua KNPI Babar Minta Kepala BKD Terbuka Soal Informasi Publik

Babar – Ketua KNPI Bangka Barat (Babar), Zulfitri Ramli, menyayangkan sikap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Ismanto, yang enggan berkomentar terkait rencana lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Menurut Zulfitri, pengumuman terkait kriteria lelang jabatan Sekda Babar, telah terpampang dan terpublikasi di sejumlah media massa, Senin (24/10/2016). Sebagai pejabat publik, lanjut Zulfitri, Ismanto semestinya mengedepankan keterbukaan informasi publik (KIP) sebagaimana diatur …

Read More »

KI Kabupaten Pamekasan Belum Terbentuk, Dana Rp 130 Juta Dikembalikan

Pamekasan – Kabupaten Pamekasan merupakan satu dari sekian daerah di Jawa Timur yang belum memiliki Komisi Informasi. Padahal, beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pamekasan, Mohammad Zakir, mengatakan, belum terbentuknya KI Kabupaten Pamekasan hingga sekarang ini karena Pamekasan tidak memiliki peraturan daerah (Perda) sebagai landasan hukumnya. “Selama Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) …

Read More »

KI Kaltim Minta Perguruan Tinggi Jadi Barometer Keterbukaan Informasi Publik

Samarinda – Universitas Mulawarman (Unmul), Samairnda, Kalimantan Timur (Kaltim), diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen (MM) sebesar Rp 3,9 juta. Pungutan ini sudah terjadi selama enam tahun. Pihak kampus terindikasi tidak dapat mempertanggungjawabkan himpunan dana yang dikalkulasi mencapai Rp2,5 miliar tersebut. Data itu terungkap dalam sidang putusan Komisi Informasi (KI) Kaltim, yang digelar Selasa, (25/10/2016), dengan …

Read More »

Koalisi Sipil Minta Gubernur Anulir Tim Seleksi Komisi Informasi Sulteng

PALU – Sejumlah lembaga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Gubernur Sulteng Longki Djanggola, untuk menganulir Tim Seleksi (Timsel) rekruitmen komisioner Komisi Informasi (KI) Sulteng untuk periode 2016-2019. Permintaan itu antara lain dilandasi atas tidak transparannya proses pembentukan Timsel. “Menurut peraturan Komisi Informasi itu, tahapan seleksi sudah akan berakhir pada 16 Oktober 206 ini. Tapi satupun informasi …

Read More »

KI Sumbar Gandeng Koalisi Perempuan Buka Informasi Publik

Padang – Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan, keterbukaan informasi publik (KIP) bukan saja menjadi ranah kaum laki-laki, tapi juga menjadi hak kaum perempuan. “Karena UU 14 Tahun 2008 yang mengatur keterbukaan informasi publik untuk semua,”ujar Sekretaris Koalisasi Perempuan Sumbar, Tanti, pada Sosialisasi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Demikian halnya dikatakan Ketua Komisi Informasi …

Read More »