Tag Archives: daerah

Koalisi Sipil Minta Timsel Umumkan Seleksi Komisi Informasi di Media Massa

Palu – Sejumlah lembaga profesi dan swadaya masyarakat di Palu memprotes tidak transparannya pembetukan tim seleksi dan tahapan seleksi Komisi Informasi Sulawesi Tengah. Mereka meminta Komisi Informasi (KI) Pusat mengawasi jalannya tahapan seleksi. Dalam hitungan hari, masa kerja  KI Provinsi Sulawesi Tengah pada 16 Oktober 2016 mendatang bakal berakhir. Beberapa hari yang lalu, pendaftaran calon  Komisi Informasi pun telah dimulakan. …

Read More »

Gubernur Jateng: Desa Hendaknya Punya Informasi Publik

Setiap desa hendaknya, memiliki informasi publik bagi masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat tahu transparasi dari penggunaan keuangan dalam pembangunan desa. Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo Gubernur Jateng belum lama ini. Menurut Ganjar, agar perangkat desa bisa membuat informasi itu, maka perlu meningkatkan kapasitas dengan sekolah atau kursus yang digelar Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bapermades). “Jadi nanti mereka kita bina, dan masyarakat …

Read More »

Cegah Simpang Siur Informasi, Bangka Diminta Bentuk Perda Informasi Publik

Bangka Belitung, Kebebasaninformasi.org – Untuk mencegah simpang siut informasi, pemerintah daerah (Pemda) Bangka Belitung diminta untuk membuat peraturan daerah pelayanan informasi publik. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Bangka Belitung, Ahmad. Kesimpangsiuran informasi yang diberikan oleh badan publik, bisa dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Menurut Ahmad, biro hukum serta Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai …

Read More »

Sebarkan Informasi, Pemkot Yogyakarta Gunakan SMS Broadcast

Yogyakarta, Kebebasaninformasi.org – Pemerintah Kota Yogyakarta berencana memanfaatkan SMS Broadcast untuk mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. SMS Broadcast ini dinilai menjadi bagian dari implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. SMS ini berfungsi menyebarluaskan informasi bersifat wajib dan serta merta di sampaikan, seperti tentang kebencanaan, kesehatan, atau perang yang harus segera disebarkan ke masyarakat. Kepala Bagian Humas …

Read More »

Tingkatkan Pelayanan, Pemprov Gandeng Pattiro Laksanakan Pelatihan Ke Seluruh PPID di Banten

Serang, Kebebasaninformasi.org – Untuk meningkatkan pelayanan dan pengetahuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Provinsi Banten, Biro Biro Humas Pemerintah Provinsi Banten menggandeng Pattiro untuk melaksanakn pelatihan bagi PPID Kota/Kabupaten, se- Banten. Kepala Biro Humas Pemprov Banten, Siti Ma’ani Nina, menyatakan, pelatihan tersebut direncanakan akan dilaksakan pada 8 Januari 2015 mendatang. Hal tersebut dikarenakan agenda bulan Januari 2015 ini sudah …

Read More »

NTB Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik 2014

Gubernur NTB saat menerima penghargaan dari Wapres RI

Provinsi NTB meraih peringkat pertama sebagai badan publik yang dinilai menyajikan keterbukaan informasi publik. Penghargaan ini digagas oleh Komisi Informasi Pusat dan diserahkan oleh Wapres Jusuf Kalla kepada Gubernur NTB pada Jum’at (12/12) lalu. Penganugerahan ini diterima Gubernur NTB, Dr TGH M. Zainul Majdi langsung dari Wakil Presisen RI di Istana Wakil Presisen Jl. Merdeka Selatan. Sebelumnya Pemerintah Provinsi Nusa …

Read More »

Dispenau Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Sosialisasi UU KIP di lingkungan Lanud HAS Hanandjuddin, Bangka Belitung, Senin (17/11/2014). Sumber: okezone.com

Bangka Belitung, Kebebasaninformasi.org – Dinas Penerangan Angkatan Udara (Dispenau) mengadakan sosialisasi terkait UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lanud Hanandjoeddin, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (17/11/2014). Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Safari Penerangan Langsung (Pensung) Dispenau dipimpin Letkol Sus Ernes DJ Fambrene beserta Letkol Sus Sonaji Wibowo dan Sertu Hendra. Letkol Sus Ernes DJ Fambrene, ketua Tim …

Read More »

Polisi Terus Telusuri Kasus Dana BOS Fiktif Kupang

Aparat Satuan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepolisian Resor Kupang Kota, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus melakukan pengusutan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa SMP se-Kota Kupang senilai Rp 23 miliar tahun 2011-2012. Dana BOS itu dikelola Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Kota Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun, dalam pelaksanaannya diduga telah terjadi manipulasi …

Read More »