Tag Archives: keterbukaan informasi publik

PTUN Menangkan FWI atas Gugatan Kemen-ATR terkait Dokumen HGU Kelapa Sawit

Ilustrasi kelapa sawit. Sumber: mongabay.com

KebebasanInformasi.org – PengadilanTata Usaha Negara menggelar sidang putusan antara Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai Termohon dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai Pemohon, di ruang sidang PTUN Jakarta, Rabu (14/12). Putusan Majelis Hakim PTUN menguatkan amar putusan Komisi Informasi (KI) Pusat yang menyatakan dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit sebagai informasi terbuka. Linda Rosalina, Pengkampanye FWI, menyambut baik putusan PTUN tersebut …

Read More »

Lampung Barat Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi, Mukhlis Basri Terima Kasih kepada Para Staf Pemkab

Mukhlis Basri. Sumber: Lampost.co

BANDARLAMPUNG— Bupati Lampung Barat Muklis Basri mengaku bangga dan bersyukur karena Kabupaten Lampung Barat terpilih sebagai kabupaten dengan peringkat keterbukaan informasi terbaik tahun 2016. “Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan terima kasih pada jajaran staf saya sehingga Kabupaten Lampung Barat meraih peringkat satu keterbukaan informasi. Ini artinya mereka sudah melaksanakan keterbukaan informasi. Sudah saya instruksikan dari dahulu jika berhadapan …

Read More »

Bertentangan UU KIP, Buruh Berniat Gugat Kembali UU Tax Amnesty ke MK

KebebasanInformasi.org – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh lndonesia (KSPSI) terhadap pelaksanaan program Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dengan nomor perkara 63/PUU-XlV/2016. Mereka menggugat UU Tax Amnesty Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan …

Read More »

Pentingnya Pengawasan Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KebebasanInformasi.org – Presiden Joko Widodo meminta deregulasi, perbaikan mekanisme, dan penyederhanaan prosedur birokrasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal itu dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Tetapi, langkah tersebut harus tetap diimbangi dengan pengawasan yang baik dari internal masing-masing maupun melibatkan partisipasi masyarakat. “Harus juga diimbangi dengan bekerjanya pengawasan yang efektif. Baik yang dilakukan oleh pengawas internal masing-masing Kementerian/Lembaga …

Read More »

Berangus Pungli dengan Penguatan Sistem IT dan Keterbukaan Informasi

JAKARTA – Setelah mencanangkan pemberantasan pungutan liar (pungli), Presiden Joko Widodo mengingatkan agar aksi tersebut tak berhenti hanya sebagai sebuah gerakan simbolik atau seremonial semata, namun harus betul-betul fokus dan konkret di lapangan. Di mata Presiden, langkah reformasi hukum yang dicanangkan dengan gebrakan aksi pemberantasan pungli melalui tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), hasilnya bisa dilihat dengan makin banyaknya …

Read More »

Anugerah Pemeringkatan KI Lampung Memasuki Tahap Final

Bandar Lampung – Anugerah Pemeringkatan yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung sudah dalam tahap finalisasi, yakni terkait penilaian atas implementasi keterbukaan informasi di seluruh badan publik se-Provinsi Lampung tahun 2016. Ketua panitia pemeringkatan, As’ad Muzzammil yang juga Wakil Ketua KI Lampung mengatakan penilaian mencakup empat poin, yaitu ketaatan badan publik dalam menyediaan, mengumumkan, melayani dan mengelola informasi di lingkungan …

Read More »

Masyarakat Minta Pemkot Samarinda Terbuka dan Transparan

Samarinda – Masyarakat Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Menurut Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 30, Carolus Tuah, Pemkot Samarinda tidak maksimal dalam melaksanakan amanat UU KIP, bahkan terkesan sangat tertutup. Ia memberi contoh dalam hal transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selama ini …

Read More »

Pemerintah Belum Siap Terbuka soal Akses Informasi di Sektor Kehutanan

KebebasanInformasi.org – Tidak terbukanya akses informasi, menambah pelik berbagai persoalan yang melanda di sektor kehutanan. Padahal tata kelola hutan yang baik ditandai dengan partisipasi masyarakat yang substansial dan signifikan dari proses perencanaan sampai pengawasan. Sedangkan partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Astrid Debora dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menilai Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan …

Read More »

Cagub dan Cawagub DKI Diminta Jalankan UU KIP

Jakarta – Komisi Informasi DKI Jakarta bersama Ombudsman RI menggelar acara pengukuhan komitmen bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI dengan tema mewujudkan Jakarta yang lebih terbuka dan bebas dari maladministrasi di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016). Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Gede Narayana mengatakan, acara ini digelar dengan tujuan agar calon gubernur dan …

Read More »

Greenpeace Anggap Putusan KI Pusat Kemenangan Publik

JAKARTA – Greenpeace Indonesia menganggap putusan Komisi Informasi (KI) Pusat yang mengabulkan gugatan mereka soal keterbukaan informasi mengenai peta dan data geospasial hutan Indonesia merupakan kemenangan publik. Kiki Taufik, perwakilan Greenpeace Indonesia dalam keterangan tertulisnya mengatakan, putusan tersebut membuat masyarakat yang selama ini terpapar asap kebakaran hutan dan lahan bisa bernafas lega. “Ini adalah kabar gembira bagi keterbukaan dan perlindungan …

Read More »

Penjelasan kampus di Kaltim dugaan pungli Rp 3,9 juta per mahasiswa

Samarinda – Dugaan pungutan liar (pungli) pada program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda mencuat dan menjadi perbincangan masyarakat. Meski membantah dugaan pungli, pihak fakultas mengakui belum menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan uang yang dihimpun mahasiswanya, selama tiga tahun terakhir ini. Pihak fakultas memastikan akan memberikan data dan informasi penggunaan uang mahasiswanya, bagi pihak yang meminta, mengacu pada …

Read More »

Ketua KNPI Babar Minta Kepala BKD Terbuka Soal Informasi Publik

Babar – Ketua KNPI Bangka Barat (Babar), Zulfitri Ramli, menyayangkan sikap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Ismanto, yang enggan berkomentar terkait rencana lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Menurut Zulfitri, pengumuman terkait kriteria lelang jabatan Sekda Babar, telah terpampang dan terpublikasi di sejumlah media massa, Senin (24/10/2016). Sebagai pejabat publik, lanjut Zulfitri, Ismanto semestinya mengedepankan keterbukaan informasi publik (KIP) sebagaimana diatur …

Read More »