Tag Archives: keterbukaan informasi publik

KI Kaltim Minta Perguruan Tinggi Jadi Barometer Keterbukaan Informasi Publik

Samarinda – Universitas Mulawarman (Unmul), Samairnda, Kalimantan Timur (Kaltim), diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen (MM) sebesar Rp 3,9 juta. Pungutan ini sudah terjadi selama enam tahun. Pihak kampus terindikasi tidak dapat mempertanggungjawabkan himpunan dana yang dikalkulasi mencapai Rp2,5 miliar tersebut. Data itu terungkap dalam sidang putusan Komisi Informasi (KI) Kaltim, yang digelar Selasa, (25/10/2016), dengan …

Read More »

Dampak Renaksi OGI 2016-2017 yang Dirasakan Masyarakat

KebebasanInformasi.org – Tenaga Ahli Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), Danardono Siradjudin, mengatakan, hingga saat ini, OGI masih terus berproses dan mencoba untuk melakukan berbagai eksperimentasi. Ia mengaku, dari sisi jumlah, Renaksi OGI masih terbilang cukup banyak. Oleh karena itu, pihaknya sedang mempersempit agar lebih fokus dan mendalam. “Satu hal tapi mendalam. Artinya kita sendiri punya tenaga dan …

Read More »

Dokumen TPF Munir Wajib Diarsipkan ke ANRI

KebebasanInformasi.org – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) telah memanangkan gugatan dalam sengketa informasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait dengan dokumen hasil penyeledikikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir. Dalam Putusan KIP Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Komisi Informasi (KI) Pusat menyatakan dokumen tersebut merupakan informasi yang harus diumumkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah …

Read More »

Tata Kelola Arsip Tentukan Kualitas DIP Badan Publik

KebebasanInformasi.org – Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka ialah terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi. Hak atas informasi ini menempati posisi yang amat vital karena menyangkut kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak publik atas informasi ini juga sangat relevan sebagai upaya peningkatan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan …

Read More »

Cegah Pungli dengan Sistem Transparansi

Jakarta – Dosen Filsafat Sekolah Tingggi Filsafat (STF) Ledalero, Pater Otto Gusti Madung, menilai, salah satu cara mencegah pungutan liar (Pungli) adalah membangun sistem yang bisa menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik. Menurut Otto, pemberantasan pungli tidak bisa hanya dengan gerakan secara terpisah, mendadak dan hangat-hangat di awal. “Pungli sudah mengakar menjadi budaya sampai birokrat di tingkat bawah. Untuk memberantasnya …

Read More »

Koalisi Sipil Minta Gubernur Anulir Tim Seleksi Komisi Informasi Sulteng

PALU – Sejumlah lembaga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Gubernur Sulteng Longki Djanggola, untuk menganulir Tim Seleksi (Timsel) rekruitmen komisioner Komisi Informasi (KI) Sulteng untuk periode 2016-2019. Permintaan itu antara lain dilandasi atas tidak transparannya proses pembentukan Timsel. “Menurut peraturan Komisi Informasi itu, tahapan seleksi sudah akan berakhir pada 16 Oktober 206 ini. Tapi satupun informasi …

Read More »

Ferry: Rekam Medis adalah Informasi yang Dikecualikan

KebebasanInformasi.org – Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menjelaskan, salah-satu syarat bagi bakal pasangan calon untuk melaju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ialah sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, sebelum resmi ditetapkan sebagai pasangan calon, mereka wajib mengikuti tes kesehatan. Dalam pelaksanaan tes kesehatan tersebut, KPU berkoordinasi dengan IDI, BNN, dan Himpsi. Ketiganya kemudian merekomendasikan rumah sakit dan para dokter …

Read More »

KI Sumbar Gandeng Koalisi Perempuan Buka Informasi Publik

Padang – Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan, keterbukaan informasi publik (KIP) bukan saja menjadi ranah kaum laki-laki, tapi juga menjadi hak kaum perempuan. “Karena UU 14 Tahun 2008 yang mengatur keterbukaan informasi publik untuk semua,”ujar Sekretaris Koalisasi Perempuan Sumbar, Tanti, pada Sosialisasi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Demikian halnya dikatakan Ketua Komisi Informasi …

Read More »

Ketua KNTI: Sejak Awal Proses Reklamasi Teluk Jakarta Sangat Tertutup

KebebasanInformasi.org – Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Martin Hadiwidnata mengatakan, reklamasi Teluk Jakarta merupakan sebuah proyek yang sangat koruptif dan menimbulkan banyak masalah. Selain dampak buruk terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, sejak awal proyek ini sangat tertutup. “Kalau kita lihat reklamasi Teluk Jakarta ini, prosesnya sangat tertutup. Tiba-tiba ijinnya sudah keluar,” ujar Martin, di Jakarta, Kamis (13/10). Untuk menegaskan …

Read More »

Universitas Indonesia Gelar Workshop Keterbukaan Informasi Publik

Komisioner Komisi Informasi Pusat, Henny S. Widyaningsih saat memberikan materi di worshop keterbukaan informasi publik di Universitas Indonesia

Depok, Kebebasaninformasi.org – Universitas Indonesia, melalui Kantor Hubungan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik menyelenggarakan workshop Keterbukaan Infomasi Publik di Aula Terapung UI, Depok, Kamis (26/3/2015). Workshop ini diikuti staf Humas dari berbagai unit dan fakultas di UI dengan pembicara Komisioner Komisi Informasi Pusat, Henny S. Widyaningsih. Henny menyatakan bahwa meskipun UI menduduki posisi pertama dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik kategori …

Read More »

Peringati Hari Pers, Wartawan Eks Madiun Usung Tema Keterbukaan Informasi Publik

Madiun, Kebebasaninformasi.org – Memperingati Hari Pers Nasional yang jatuh pada tanggal 9 Februari, Forum Wartawan se-Eks Karesidenan Madiun (FWM), memperingati Hari Pers Nasional (HPN), dengan melaksanakan sarasehan bertema “Keterbukaan Informasi Publik dan Peran Pers” Kamis(12/2/2015). Sarasehan yang digelar di Gedung kantor Camat Taman tersebut, dihadiri forpimda maupun Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) kota/kabupaten Madiun serta wartawan se eks karesidenan Madiun, …

Read More »

NTB Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik 2014

Gubernur NTB saat menerima penghargaan dari Wapres RI

Provinsi NTB meraih peringkat pertama sebagai badan publik yang dinilai menyajikan keterbukaan informasi publik. Penghargaan ini digagas oleh Komisi Informasi Pusat dan diserahkan oleh Wapres Jusuf Kalla kepada Gubernur NTB pada Jum’at (12/12) lalu. Penganugerahan ini diterima Gubernur NTB, Dr TGH M. Zainul Majdi langsung dari Wakil Presisen RI di Istana Wakil Presisen Jl. Merdeka Selatan. Sebelumnya Pemerintah Provinsi Nusa …

Read More »