Tag Archives: keterbukaan informasi

Masyarakat Minta Pemkot Samarinda Terbuka dan Transparan

Samarinda – Masyarakat Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Menurut Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 30, Carolus Tuah, Pemkot Samarinda tidak maksimal dalam melaksanakan amanat UU KIP, bahkan terkesan sangat tertutup. Ia memberi contoh dalam hal transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selama ini …

Read More »

Komitmen KPU DKI untuk Pilgub Terbuka dan Akuntabel

KebebasanInformasi.org – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berkomitmen melaksanakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 secara transparan dan akuntabel. Sebagai wujud dari transparansi ini, Ketua KPU DKI, Sumarno, mengungkapkan, seluruh tahapan pelaksanaan Pilgub DKI terbuka untuk umum. Hal itu bisa dilihat dari berbagai dokumen terkait dengan tahapan Pilkada di KPU DKI dapat diakses oleh publik. “Kecuali memang informasi yang dikecualikan. …

Read More »

Pemerintah Belum Siap Terbuka soal Akses Informasi di Sektor Kehutanan

KebebasanInformasi.org – Tidak terbukanya akses informasi, menambah pelik berbagai persoalan yang melanda di sektor kehutanan. Padahal tata kelola hutan yang baik ditandai dengan partisipasi masyarakat yang substansial dan signifikan dari proses perencanaan sampai pengawasan. Sedangkan partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Astrid Debora dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menilai Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan …

Read More »

Di balik Temuan TPF Munir yang Tak Diungkap ke Publik

Jakarta – Marsudhi Hanafi masih ingat betul peristiwa penyerahan dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Munir, kepada Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, 23 Juni 2005. Marsudhi yang mengenakan jas hitam didampingi (Alm) Asmara Nababan mengenakan jasa berwarna cerah. Ada pula Usman Hamid, Hendardi, Rachland Nashidik, dan Kamala Tjandrakirana. Marsudhi duduk bersebelahan dengan …

Read More »

Ombudsman RI dan KI Pusat Ajak Tiga Paslon Tandatangani Komitmen KIP

Jakarta – Ombudsman RI dan Komisi Informasi (KI) Pusat mengajak tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta mengukuhkan komitmen keterbukaan publik untuk mewujudkan Jakarta yang terbuka dan tertib administrasi di Hotel Sari Pan Pasific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016). Kedua lembaga negara ini mendorong gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih nantinya mampu menjalankan roda pemerintahan yang transparansi, …

Read More »

Cagub dan Cawagub DKI Diminta Jalankan UU KIP

Jakarta – Komisi Informasi DKI Jakarta bersama Ombudsman RI menggelar acara pengukuhan komitmen bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI dengan tema mewujudkan Jakarta yang lebih terbuka dan bebas dari maladministrasi di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016). Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Gede Narayana mengatakan, acara ini digelar dengan tujuan agar calon gubernur dan …

Read More »

YARA Minta Komisi Independen Pemilihan Abdya Bentuk PPID

Blangpidie – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) meminta Komisi Independen Pemilihan setempat untuk lebih transparan dalam mengelola informasi setiap tahapan pilkada di Abdya. Berkenaan dengan hal itu, YARA meminta Komisi Independen Pemilihan Abdya untuk membentuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang senantiasa bertanggung jawab untuk mengelola informasi publik pada ranah Komisi Independen Pemilihan. “Agar …

Read More »

Keterbukaan Informasi Publik Mampu Cegah Pungutan Liar

Pekanbaru – Keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada prinsipnya mampu mencegah Pungutan Liar (Pungli) yang kini merajalela. Namun instansi atau lembaga seperti sengaja tidak memberikan informasi untuk melindungi terjadinya Pungli. Padahal KIP setidaknya dapat meminimalisir upaya Pungli di instansi atau lembaga pelayanan publik, karena serba terbuka dan transparan. Hal …

Read More »

Plt Kepala Dispenda Riau: Dispenda Riau Masih Tertutup

Pekanbaru – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Riau mengatakan saat ini sedang mencoba mengubah pola pikir para pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sekarang dipimpinnya. Ini dikatakan oleh Plt Kadispenda Provinsi Riau, Masperi, di kantor Gubernur Riau, Rabu (19/10/2016). “Kita sedang mencoba mengubah pola pokir di Dispenda, yang selama ini sepertinya tertutup,” kata Masperi. …

Read More »

Ketua KNPI Babar Minta Kepala BKD Terbuka Soal Informasi Publik

Babar – Ketua KNPI Bangka Barat (Babar), Zulfitri Ramli, menyayangkan sikap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Ismanto, yang enggan berkomentar terkait rencana lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Menurut Zulfitri, pengumuman terkait kriteria lelang jabatan Sekda Babar, telah terpampang dan terpublikasi di sejumlah media massa, Senin (24/10/2016). Sebagai pejabat publik, lanjut Zulfitri, Ismanto semestinya mengedepankan keterbukaan informasi publik (KIP) sebagaimana diatur …

Read More »

KI Kaltim Minta Perguruan Tinggi Jadi Barometer Keterbukaan Informasi Publik

Samarinda – Universitas Mulawarman (Unmul), Samairnda, Kalimantan Timur (Kaltim), diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen (MM) sebesar Rp 3,9 juta. Pungutan ini sudah terjadi selama enam tahun. Pihak kampus terindikasi tidak dapat mempertanggungjawabkan himpunan dana yang dikalkulasi mencapai Rp2,5 miliar tersebut. Data itu terungkap dalam sidang putusan Komisi Informasi (KI) Kaltim, yang digelar Selasa, (25/10/2016), dengan …

Read More »

Belum Semua Lembaga/Kementerian Membuka Diri

KebebasanInformasi.org – Tenaga Ahli Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), Danardono Siradjudin, mengungkapkan, salah satu tantangan OGI ialah apa yang disebut dengan kolaborasi. Oleh karenanya, gerakan yang dibangun untuk mewudukan pemerintahan terbuka ini membutuhkan dua syarat utama, yakni keterbukaan dari pemerintah dan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Untuk memenuhi kedua hal itu, butuh effort yang lebih …

Read More »