Tag Archives: keterbukaan informasi

Pentingnya Kontrol Terhadap Tiga Tahap Renaksi OGI

KebebasanInformasi.org – Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, menyambut baik Rencana Aksi (Renaksi) Open Government Indonesia (OGI) 2016-2017, yang menekankan pada proses partisipatoris dengan memperkuat pelibatan civil society organization (CSO), pemerintah daerah, dan sektor swasta. Ia menjelaskan, hal utama dalam konteks Renaksi ini adalah keterbukaan data atau open data. Ujung dari open government ini adalah akuntabilitas, di mana masyarakat dapat turut terlibat dalam mempengaruhi sebuah …

Read More »

Alamysah Saragih: Identifikasi Komunitas Partner OGI Belum Optimal

KebebasanInformasi.org – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Alamsyah Saragih, mengkritisi peran para lead sector di pemerintahan, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), hingga Kantor Staf Presiden (KSP), terkait dengan Open Government Indonesia (OGI), sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif. Menurutnya, baik ketiga lembaga tersebut maupun yang lainnya, mereka …

Read More »

Dokumen TPF Munir Wajib Diarsipkan ke ANRI

KebebasanInformasi.org – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) telah memanangkan gugatan dalam sengketa informasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) terkait dengan dokumen hasil penyeledikikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir. Dalam Putusan KIP Nomor 025/IV/KIP-PS-A/2016 tanggal 10 Oktober 2016, Komisi Informasi (KI) Pusat menyatakan dokumen tersebut merupakan informasi yang harus diumumkan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah …

Read More »

Tata Kelola Arsip Tentukan Kualitas DIP Badan Publik

KebebasanInformasi.org – Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka ialah terpenuhinya hak publik untuk memperoleh informasi. Hak atas informasi ini menempati posisi yang amat vital karena menyangkut kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak publik atas informasi ini juga sangat relevan sebagai upaya peningkatan kualitas keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan …

Read More »

Cegah Pungli dengan Sistem Transparansi

Jakarta – Dosen Filsafat Sekolah Tingggi Filsafat (STF) Ledalero, Pater Otto Gusti Madung, menilai, salah satu cara mencegah pungutan liar (Pungli) adalah membangun sistem yang bisa menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik. Menurut Otto, pemberantasan pungli tidak bisa hanya dengan gerakan secara terpisah, mendadak dan hangat-hangat di awal. “Pungli sudah mengakar menjadi budaya sampai birokrat di tingkat bawah. Untuk memberantasnya …

Read More »

Koalisi Sipil Minta Gubernur Anulir Tim Seleksi Komisi Informasi Sulteng

PALU – Sejumlah lembaga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Gubernur Sulteng Longki Djanggola, untuk menganulir Tim Seleksi (Timsel) rekruitmen komisioner Komisi Informasi (KI) Sulteng untuk periode 2016-2019. Permintaan itu antara lain dilandasi atas tidak transparannya proses pembentukan Timsel. “Menurut peraturan Komisi Informasi itu, tahapan seleksi sudah akan berakhir pada 16 Oktober 206 ini. Tapi satupun informasi …

Read More »

Buruknya Tata Kelola dan Kesadaran, Hambat Kebijakan Pemerintah ‘Satu Data’

KebebasanInformasi.org – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mengungkapkan pemerintahan tengah menggalakkan kebijakan Satu Data atau One Data, yang salah satu tujuannya mempermudah akses publik dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Namun itu sulit diimplementasikan akibat masih buruknya tata kelola data dan arsip di banyak kementerian/lembaga. Kondisi tersebut diamini oleh Gurandhika, Kepala Bagian (Kabag) Humas ANRI, saat menerima kunjungan dari …

Read More »

Ferry: Rekam Medis adalah Informasi yang Dikecualikan

KebebasanInformasi.org – Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, menjelaskan, salah-satu syarat bagi bakal pasangan calon untuk melaju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ialah sehat jasmani dan rohani. Oleh karena itu, sebelum resmi ditetapkan sebagai pasangan calon, mereka wajib mengikuti tes kesehatan. Dalam pelaksanaan tes kesehatan tersebut, KPU berkoordinasi dengan IDI, BNN, dan Himpsi. Ketiganya kemudian merekomendasikan rumah sakit dan para dokter …

Read More »

KI Sumbar Gandeng Koalisi Perempuan Buka Informasi Publik

Padang – Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan, keterbukaan informasi publik (KIP) bukan saja menjadi ranah kaum laki-laki, tapi juga menjadi hak kaum perempuan. “Karena UU 14 Tahun 2008 yang mengatur keterbukaan informasi publik untuk semua,”ujar Sekretaris Koalisasi Perempuan Sumbar, Tanti, pada Sosialisasi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Demikian halnya dikatakan Ketua Komisi Informasi …

Read More »

Ferry: Hanya Dokter dan Calon Bersangkutan yang Bisa Dapatkan Hasil Tes Kesehatan

Tes kesehatan menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap bakal pasangan calon yang akan maju sebagai peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017. Namun tahapan ini menyisakan keraguan dari sejumlah pihak, yang menduga ada unsur politisasi di dalamnya. Hal itu seiring adanya 15 bakal calon kepala daerah yang dinyatakan tidak lolos dalam tahapan ini, 14 orang di antaranya …

Read More »

Telusuri Dokumen TPF Munir, Haris Azhar Minta Jokowi Temui SBY

KebebasanInformasi.org – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) guna menelusuri keberadaan dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir Said Thalib. Haris mengungkapkan hal itu setelah Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) memenangkan gugatan KontraS dalam sengkata informasi dengan Kementerian Sekretaris …

Read More »

Tertutup, KLHS Reklamasi Teluk Jakarta Tak Jelas Keberadaannya

KebebasanInformasi.org – Reklamasi Teluk Jakarta dinilai telah mengabaikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Padahal, sebagaimana tertuang dalam UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, KLHS ini wajib dilakukan dalam setiap penyusunan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah, rencana pembangunan jangka menengah dan panjang, kebijakan dan program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko terhadap lingkungan hidup. …

Read More »