Tag Archives: keterbukaan informasi

Ketua KNTI: Sejak Awal Proses Reklamasi Teluk Jakarta Sangat Tertutup

KebebasanInformasi.org – Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Martin Hadiwidnata mengatakan, reklamasi Teluk Jakarta merupakan sebuah proyek yang sangat koruptif dan menimbulkan banyak masalah. Selain dampak buruk terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi, sejak awal proyek ini sangat tertutup. “Kalau kita lihat reklamasi Teluk Jakarta ini, prosesnya sangat tertutup. Tiba-tiba ijinnya sudah keluar,” ujar Martin, di Jakarta, Kamis (13/10). Untuk menegaskan …

Read More »

ForBALI Minta KPK dan PPATK Usut Uang Rp.1 Triliun dari Pengembang Reklamasi Teluk Benoa

KebebasanInformasi.org – Humas forBALI Jakarta, Johnting, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengusut biaya yang telah dikeluarkan pengembang, dalam hal ini PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI), dalam proyek reklamasi Teluk Benoa. Hal ini menyusul pernyataan pemilik kelompok usaha Artha Graha Tomy Winata sekaligus investor PT TWBI yang menyatakan telah mengeluarkan biaya sebesar …

Read More »

Ketidakterbukaan Informasi Picu Polemik Masyarakat dalam Reklamasi Teluk Benoa

KebebasanInformasi.org – Aksi penolakan reklamasi Teluk Benoa tak pernah surut. Selama empat tahun terakhir, Aliansi Masyarakat Sipil lintas sektoral yang tergabung dalam forBALI terus menetang keberadaan megaproyek di pulau dewata tersebut. Dukungan kepada mereka pun meluas, dari tingkat nasional hingga internasional. Selain mengemukakan 13 alasan menolak reklamasi Teluk Benoa, sebagaimana tercantum dalam website forbali.org, sejak awal proses proyek ini sangat …

Read More »

Dua Kemungkinan Bentuk Kesalahan Jika Dokumen TPF Munir Tidak Ditemukan

KebebasanInformasi.org – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengatakan, ada dua kemungkinan apabila dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Kematian Munir tidak ditemukan. Pertama, ada pihak yang sengaja menghilangkan dokument tersebut, kemungkinan kedua ialah adanya faktor keteledoran. “Kalau dokumen itu tidak ditemukan juga, berarti ada dua kemungkinan bentuk kesalahan. Pertama, ada yang …

Read More »

KIP Menangkan Gugatan KontraS tentang Dokumen TPF Munir

Jakarta – Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang putusan sengketa informasi tentang laporan resmi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan pegiat HAM Munir, Senin (10/10/2016). Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang KIP, Jakarta Pusat, mempertemukan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), selaku pemohon, dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI, selaku pihak termohon. Dalam …

Read More »

Koalisi Sipil Minta Timsel Umumkan Seleksi Komisi Informasi di Media Massa

Palu – Sejumlah lembaga profesi dan swadaya masyarakat di Palu memprotes tidak transparannya pembetukan tim seleksi dan tahapan seleksi Komisi Informasi Sulawesi Tengah. Mereka meminta Komisi Informasi (KI) Pusat mengawasi jalannya tahapan seleksi. Dalam hitungan hari, masa kerja  KI Provinsi Sulawesi Tengah pada 16 Oktober 2016 mendatang bakal berakhir. Beberapa hari yang lalu, pendaftaran calon  Komisi Informasi pun telah dimulakan. …

Read More »

LSM Gugat UU Keterbukaan Informasi Publik ke MK

JAKARTA – Sebanyak tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan masa jabatan anggota Komisi Informasi. “Pasal 33 UU a quo telah berakibat pada terjadinya pelanggaran prinsip persamaan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,” ujar kuasa hukum pemohon, Fadli Rahmadani di Gedung …

Read More »

Keterbukaan Informasi Pertambangan, Cegah Konflik di Aceh

Ilustrasi tambang di Aceh

Aceh, Kebebasaninformasi.org – Implementasi keterbukaan informasi publik di Aceh dinilai sangat penting, terutama di sektor pertambangan. Keterbukaan informasi tersebut adalah salah satu solusi untuk menghindari kecurigaan masyarakat terhadap perusahaan tambang, dan menghindari konflik antara keduanya. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Aceh Barat, Rachmat Fitri Nanda, saat bertemu dengan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh dan GeRAK Aceh Barat, Jumat (I3/2/2015). …

Read More »

Wartawan Kota Ambon Diskusi Implementasi UU KIP

Wartawan dari berbagai media di Kota Ambon mendiskusikan implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam birokrasi di Maluku dan pembentukan Komisi Informasi Daerah (KID) Maluku, Senin (5/1). Diskusi yang difasilitasi Institut Tifa Damai Maluku (ITDM) dan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) tersebut menghasilkan sedikitnya empat usulan, di antaranya mendorong Pemerintah Maluku untuk membentuk …

Read More »

KIP Aceh Harus Terbuka Soal Informasi Pemilu

Banda Aceh – Mantan Komisioner Komisi Independen Pemilihan Aceh, Ilham Sahputra menuturkan, bahwa penting bagi penyelenggara pemilu untuk bersikap terbuka terbuka kepada publik soal segala informasi Pemilu. “KPU saat ini lebih terbuka jika dibandingkan periode sebelumnya, namun hal serupa belum sepenuhnya terjadi di KIP  Aceh atau KPU daerah lainnya,” ujar Ilham Saputra, Sabtu (15/03/2014) dalam acara Training Keterbukaan Informasi Pemilu, yang diselenggarakan oleh …

Read More »

52 Persen Masyarakat Kurang Informasi Mengenai Tahapan Pemilu

Coordinator of the People’s Voter Education Network (JPPR) M. Afifuddin stated, based on research, 52 percent of people still feel less of information about the step of election. Until now, people know the election process from the television, figures and close relatives. “People are not utilizing social media to search information”, said Afif at Bakoel Coffee, Cikini, Central Jakarta, on …

Read More »

Perlu Akselerasi Khusus dalam Pelayanan Informasi Pemilu

Perlu ada percepatan dalam tata cara memeperoleh informasi publik di bidang pemilu. Dalam regulasi tata cara memperoleh informasi publik, perlu waktu 10 +7 hari kerja untuk mendapatkan informasi. Dengan kondisi tersebut, tentu tidak mampu mengakomodir kepentingan pemohon informasi karena tahapan pemilu bersifat rigid dan cepat. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi Informasi (KI) Pusat Yhanu Setiawan dalam Diskusi Terbatas review terhadap …

Read More »