Tag Archives: keterbukaan informasi

IPC Kembangkan Modul Training KIP Dalam Pemilu

Indonesian Parliamentary Center (IPC), Jumat, 24/12, menyelenggarakan diskusi pengembangan modul Pelatihan Keterbukaan Infromasi Dalam Pemilihan Umum. Direktur IPC, Sulastio mengatakan modul ini akan menjadi panduan dalam melaksanakan pelatihan keterbukaan informasi di Aceh,  Makassar, Surabaya, dan Jakarta, pada Februari mendatang. Sulastio mengungkapkan salah satu program yang digagas oleh IPC saat ini adalah mendorong keterbukaan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 …

Read More »

Lawan Rezim Ketertutupan!!

Undang-undang No. 14 tahun 2008 telah menjamin seluruh warga negara indonesia untuk menikmati haknya terhadap informasi publik, dan menjadi kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan informasi publik bagi warga negara baik diminta ataupun tidak. Partai politik sebagaimana dalam UU KIP adalah badan publik dan berkewajiban memberikan informasi publik yang dikuasainya, bahkan secara spesifik UU KIP mengatur informasi apa saja yang …

Read More »

ICW: Korupsi Pendidikan Capai Rp619,0 M di 2003-2013

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat selama kurun waktu 2003-2013, sebanyak 296 kasus korupsi pendidikan dengan indikasi kerugian negara sebesar Rp619,0 miliar telah ditangani oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Divisi Pengawasan dan Monitoring ICW Febri Hendri mengatakan, dari jumlah tersebut, secara data tidak ada tren peningkatan tindak pidana korupsi setiap tahunnya di dunia pendidikan. Namun, meskipun data …

Read More »

Dok Keuangan Dinyatakan Terbuka, Pemda Garut ke MA

Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menggugat warganya ke Mahkamah Agung. Langkah ini ditempuh setelah upaya hukum pemerintah daerah ini kalah di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung. Gugatan ini bermula karena Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Garut kalah dalam sidang sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Warga yang digugat adalah Donny Setiawan, 37 tahun, warga …

Read More »

Berikan Sanksi, Budaya Hukum UPB Batam Rendah

Rendahnya budaya hukum ditunjukan oleh intitusi pendidikan kita. Hal ini tercermin dari keputusan Universitas Putera Batam (UPB) yang memberikan sanksi kepada 11 mahasiswanya yang mengajukan permintaan informasi mengenai lembar jawaban ujian tengah semester (UTS) semester V. Dalil UPB yang menjatuhkan sanksi dimana dua diantaranya diberhentikan (Drop Out) dari kampus yang harus dibuktikan. Pelanggaran terhadap tata tertib UPB bab IV pasal …

Read More »

Belajar Dari Desa-Desa Di Majalengka

Menelusuri timur Jawa Barat, kita akan menemukan suatu daerah yang telah lama menjadi sentra penghasil atap genteng, Majalengka. Sekilas tidak ada yang istimewa dari kabupaten yang membentang dari utara ke selatan di timur Jawa Barat ini. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Majalengka dengan indeks 71,18 masih di bawah rata-rata IPM Propinsi Jawa Barat sebesar 73,19. Namun, jika kita telusuri lebih …

Read More »

Momentum Tuntaskan Pembentukan KI Kalbar

Pada tanggal 6 – 8 November 2013, Komisi Informasi Pusat akan melakukan penyelesaian sengketa informasi publik di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak. Penyelesaian sengketa informasi publik melalui ajudikasi dan/atau mediasi ini dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat karena Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat belum terbentuk. . Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 26 UU No. 14 Tahun 2008, salah satu tugas Komisi …

Read More »

KI Cirebon: Website Mendorong Keterbukaan Informasi

Ketua Komisi Informasi (KI) Kota Cirebon Drs. Nurhendra, AMKL menyatakan pentingya keberadaan website dalam rangka mendorong keterbukaan informasi. Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Penjangkauan komunitas yang diselenggarakan oleh Indonesian Parliamentary Center (IPC) dan Jingga Media bersama para pengurus desa, fasilitator PNPM dan jaringan radio komunitas di rumah makan Langgen Sari, Majalengka, Senin (28/10). Di era digital saat ini, website menjadi …

Read More »

Perlu Mekanisme Khusus Memperoleh Informasi Soal pemilu

Penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari aspek keterbukaan informasi publik. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu menguasai banyak informasi publik yang penting. Namun jika terjadi sengketa informasi perlu mekanisme khusus agar sinkron dengan periode tahapan pemilu. Demikian disampaikan oleh Dessy Eko Prayitno, Peneliti ICEL dalam diskusi komunitas mengenai keterbukaan informasi dan pemilu (18/7) di Cikini, Jakarta. Waktu perolehan informasi termasuk dengan …

Read More »

KPU Tingkatkan Layanan Informasi Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus meningkatkan layanan informasi penyelenggaraan tahapan Pemilu 2014 kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, jika pihaknya membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada publik tentang tahapan penyelenggaraan pemilu. “Salah satu terobosan yang dilakukan KPU, pada tahap pencalonan, KPU menginformasikan kepada publik riwayat hidup …

Read More »

Tanggapan Calon Komisi Informasi Soal RUU Rahasia Negara

Tanggapan Calon Komisi Informasi Soal RUU Rahasia Negara Keterkaitan isu informasi publik dan isu rahasia negara selalu menarik untuk di diskusikan. Hal ini juga muncul dalam uji kepatutan dan kelayakan Calon Anggota Komisi Informasi (KI) periode 2013-2017. Dari 10 calon anggota KI yang mendapat pertanyaan  mengenai Rancangan Undang Undang (RUU) Rahasia Negara  dalam uji kepatutan dan kelayakan, berikut tanggapan mereka mengenai RUU Rahasia …

Read More »

10 Calon Anggota Komisi Informasi Ikuti Fit and Proper Hari Ini

Hari ini, Selasa (25/5) sebanyak 10 Calon Anggota Komisi Informasi (KI) mengikuti fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR RI. Kesepuluh Calon tersebut adalah Abdulhamid Dipopramono, Ahmad Alamsyah Saragih, Bambang Prajono Widodo, Deti Kurniawati, Devitri Indriasari, Dyah Aryani Prastyastuti, Evi Trisulo Dianasari, Halomoan Harahap, Hendrayana, dan Henny S. Widyaningsih. Uji kepatutan dan kelayakan terbuka …

Read More »