Tag Archives: keterbukaan informasi

KPK Tak Boleh Beberkan Perkembangan Kasus

Starberita – Jakarta – Anggota Timwas Century dari fraksi PKS Fahri Hamzah mengancam akan mengajukan hak angket terkait penanganan kasus Century yang dilakukan KPK, karena tidak bisa ditunjukkan kepada timwas. Menurut ketentuan yang ada memang KPK memang tidak boleh menyampaikan progres kasus di tahap penyidikan kepada pihak luar. “Progres penanganan kasus di penyidikan dan dokumennya itu tidak bisa diberikan kepada …

Read More »

Saatnya Pemprov Bali Bentuk PPID, Sekarang!

Kekal Bali, Frontier Bali, Sloka Institute dan Walhi Bali melaporkan Gubernur Bali dan Dinas Kehutanan ke Ombudsman. Keempat kelompok masyarakat sipil tersebut membuktikan ancaman mereka untuk melaporkan Gubernur Bali dan Dinas Kehutanan terkait belum dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Laporan dari Kekal Bali, Frontier Bali, Sloka Institute, dan Walhi Bali tersebut diterima …

Read More »

Komisioner KIP Berakhir 2 Juni, Presiden Belum Pilih Pengganti

Masa tugas komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) akan berakhir pada 2 Juni 2013. Akan tetapi, hingga hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memilih calon pengganti yang akan menggantikan para komisioner saat ini. Ratusan sengketa informasi publik yang ditangani KIP terancam terbengkalai. Ketua KIP Abdulrahman Ma’mun mengatakan, proses seleksi calon anggota komisioner KIP sebenarnya telah dimulai sejak Januari 2013 lalu. …

Read More »

Optimalisasi Pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Di Provinsi Jawa Timur

Hasil sebuah kompromi politik yang telah di inisiasi sejak tahun 2000 dalam mewujudkan kedaulatan rakyat atas informasi publik telah berakhir dengan disahkan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah membawa angin segar bagi proses demokrasi di Indonesia, lahirnya UU KIP telah menjadikan Indonesia sebagai negara kelima di Asia, dan ke-76 di dunia yang secara resmi mengadopsi …

Read More »

Perbaiki Proses Sengketa Informasi, KI Pusat Keluarkan Perki No. I Tahun 2013

Dalam rangka memperbaiki proses sengketa informasi Komis Informasi (KI) Pusat mengeluarkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. I Tahun 2013. Ada sejumlah perbaikan dari Perki 2/2010 berdasarkan pengalaman selama sekitar 3 tahun menjalankan tugas. “Proses ajudikasi di KI harus dilaksanakan secara lebih selektif”. Demikian disampaikan Henny S. Widyaningsih, Wakil Ketua KI Pusat, seperti dikutip dari situs resmi KI Pusat www.komisiinformasi.go.id Dia …

Read More »

Digodok, Raperda Keterbukaan Informasi di Lampung

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com- Badan Legislasi DPRD Provinsi Lampung kini tengah menggodok Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Informasi Publik. Raperda ini tengah didalami Baleg DPRD dan tim ahli. “Kita sedang bahas dan dalami isi Raperda. Tinggal satu kali pembahasan, dan mungkin bisa segera kita tetapkan (menjadi perda),” kata Ketua Baleg DPRD Provinsi Lampung Firman Yani melalui keterangan persnya, Jumat (17/5/2013). Ia …

Read More »

Keterbukaan Informasi di Era Digital

“Transparansi atau keterbukaan adalah pencitraan yang alami” demikian pendapat Juniardi, Ketua Komisi Informasi (KI) Propinsi Lampung yang dikutip dari ekposnews.com. Pendapat itu Ia sampaikan untuk mengapresiasi komitmen mendorong keterbukaan informasi publik yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan mempublikasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui situs www.jakarta.go.id. Soal komitmen untuk mendorong keterbukaan informasi, komitmen Pemprov DKI …

Read More »