Tag Archives: keterbukaan

Buruknya Tata Kelola dan Kesadaran, Hambat Kebijakan Pemerintah ‘Satu Data’

KebebasanInformasi.org – Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC), Ahmad Hanafi, mengungkapkan pemerintahan tengah menggalakkan kebijakan Satu Data atau One Data, yang salah satu tujuannya mempermudah akses publik dalam memperoleh data yang dibutuhkan. Namun itu sulit diimplementasikan akibat masih buruknya tata kelola data dan arsip di banyak kementerian/lembaga. Kondisi tersebut diamini oleh Gurandhika, Kepala Bagian (Kabag) Humas ANRI, saat menerima kunjungan dari …

Read More »

Telusuri Dokumen TPF Munir, Haris Azhar Minta Jokowi Temui SBY

KebebasanInformasi.org – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menemui mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) guna menelusuri keberadaan dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir Said Thalib. Haris mengungkapkan hal itu setelah Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) memenangkan gugatan KontraS dalam sengkata informasi dengan Kementerian Sekretaris …

Read More »

Lawan Rezim Ketertutupan!!

Undang-undang No. 14 tahun 2008 telah menjamin seluruh warga negara indonesia untuk menikmati haknya terhadap informasi publik, dan menjadi kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan informasi publik bagi warga negara baik diminta ataupun tidak. Partai politik sebagaimana dalam UU KIP adalah badan publik dan berkewajiban memberikan informasi publik yang dikuasainya, bahkan secara spesifik UU KIP mengatur informasi apa saja yang …

Read More »

KI Lampung Minta KPUD Transparan Soal Anggaran

Sikap Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lampung patut dipertanyakan. Pasalnya, lembaga penyelenggara pemilu itu terkesan tertutup terkait anggaran pemilu 2014. Beberapa kali wartawan menanyakan hal itu, komisioner dan sejumlah oknum di KPU saling lempar dan enggan untuk memberi informasi. Kondisi itu berbalik 360 derajat, terkait dengan anggaran pilgub yang akan diajukan ke Pemerintah Provinsi Lampung. “Jika bicara soal anggaran Pilgub …

Read More »

Laporan Uji Akses Informasi Publik Sektor Ketenagakerjaan

Laporan ini berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Jaringan Kerja Buruh Migran untuk Keterbukaan Informasi Publik yang terdiri dari Infest Yogyakarta, Pusat Sumber Daya Buruh Migran (PSD-BM), Lakpesdam-NU Cilcacap, Paguyuban Peduli Buruh Migran dan Perempuan Seruni Banyumas, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Jingga Media Cirebon, Medialink Jakarta, Indonesian Migran Workers Union (IMWU) Hong Kong, Asosiasi Buruh Migran Indonesia (ATKI) Hong Kong, …

Read More »

Komisi Informasi Kaltim Minta Badan Publik Maksimalkan Website

Ketua Komisi Informasi (KI) Kaltim, Jaidun, meminta semua  badan publik di Kaltim mewujudkan keterbukaan informasi publik  dengan memaksimalkan pengelolaan website resmi di instansi masing-masing. Ini untuk  mengimplementasikan UU No 14/2008 tentang KIP  yang intinya  setiap badan publik wajib menyampaikan segala informasi secara terbuka kepada publik yang membutuhkan. “Masalahnya website yang ada masih belum sesuai amanat UU KIP.  Masih ada yang …

Read More »

KPU Tingkatkan Layanan Informasi Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus meningkatkan layanan informasi penyelenggaraan tahapan Pemilu 2014 kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, jika pihaknya membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada publik tentang tahapan penyelenggaraan pemilu. “Salah satu terobosan yang dilakukan KPU, pada tahap pencalonan, KPU menginformasikan kepada publik riwayat hidup …

Read More »

Junjung Keterbukaan, KPU Akan Patuhi Putusan DKPP

Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan, bahwa KPU akan mematuhi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat. “KPU tidak punya pilihan lain, kecuali mematuhi keputusan DKPP dan menjalankannya,” ujarnya di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/5). Arief menambahkan, bahwa KPU telah menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan DKPP dengan …

Read More »

Keterbukaan Anggaran Meningkat Paska UU KIP

Jakarta – Indonesia tidak hanya terdepan dalam demokratisasi politik, akan tetapi juga dalam hal keterbukaan di tingkat Asia Tenggara. Februari 2013 lalu, Indonesia memperoleh skor 62, tertinggi di Asia Tenggara dalam hal Indeks Keterbukaan Anggara (OBI – Open Budget Index). Riset yang dilaksanakan oleh International Budget Partnership tersebut tampaknya memberi dukungan positif bagi Indonesia. Maret 2013 giliran Forum Indonesia untuk …

Read More »