Tag Archives: news

PTUN Menangkan FWI atas Gugatan Kemen-ATR terkait Dokumen HGU Kelapa Sawit

Ilustrasi kelapa sawit. Sumber: mongabay.com

KebebasanInformasi.org – PengadilanTata Usaha Negara menggelar sidang putusan antara Forest Watch Indonesia (FWI) sebagai Termohon dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) sebagai Pemohon, di ruang sidang PTUN Jakarta, Rabu (14/12). Putusan Majelis Hakim PTUN menguatkan amar putusan Komisi Informasi (KI) Pusat yang menyatakan dokumen HGU Perkebunan Kelapa Sawit sebagai informasi terbuka. Linda Rosalina, Pengkampanye FWI, menyambut baik putusan PTUN tersebut …

Read More »

Lampung Barat Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi, Mukhlis Basri Terima Kasih kepada Para Staf Pemkab

Mukhlis Basri. Sumber: Lampost.co

BANDARLAMPUNG— Bupati Lampung Barat Muklis Basri mengaku bangga dan bersyukur karena Kabupaten Lampung Barat terpilih sebagai kabupaten dengan peringkat keterbukaan informasi terbaik tahun 2016. “Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan terima kasih pada jajaran staf saya sehingga Kabupaten Lampung Barat meraih peringkat satu keterbukaan informasi. Ini artinya mereka sudah melaksanakan keterbukaan informasi. Sudah saya instruksikan dari dahulu jika berhadapan …

Read More »

Bertentangan UU KIP, Buruh Berniat Gugat Kembali UU Tax Amnesty ke MK

KebebasanInformasi.org – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh lndonesia (KSPSI) terhadap pelaksanaan program Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dengan nomor perkara 63/PUU-XlV/2016. Mereka menggugat UU Tax Amnesty Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan …

Read More »

Bojonegoro Ikut Deklarasi Pemerintah Terbuka di Paris

Jakarta – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur mewakili Indonesia, mengikuti deklarasi Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT-OGP) atau Pemerintah Terbuka di Paris, Prancis, pada 7-9 Desember 2016. Di acara yang dihadiri 75 Negara itu, Bojonegoro juga dipercaya menjadi pemimpin diskusi panel terkait prinsip Pemerintah Terbuka. Pembukaan KTT-OGP menjadi acara puncak tahunan penggiat Pemerintah Terbuka di seluruh dunia. Sekitar 3000 …

Read More »

KTT Open Government di Paris, Indonesia Raih Tiga Prestasi

Paris – Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership (KTT OGP)  di Paris, Prancis berakhir pada 9 Desember 2016 dengan sebuah resepsi yang  meriah di Hotel del Ville, Paris. Menurut rilis resmi dari  Sekretariat Nasional Open Government Indonesia yang dikirim pada 9 Desember 2016, delegasi Indonesia mendapatkan apresiasi dari komunitas internasional dalam implementasi pemerintahan terbuka pada KTT Paris ini. Setidaknya terdapat …

Read More »

Minim Transparansi, Riau Rawan Korupsi

PEKANBARU - Kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam keterbukaan informasi publik masih rendah. Hal itu dibuktikan dengan skor keterbukaan informasi yang dilakukan di seluruh daerah provinsi Riau yang berada di bawah angka 25 persen. Rendahnya keterbukaan informasi publik ini, menurut kajian Fitra, menjadi alasan bagi Riau menjadi daerah rawan korupsi, yang …

Read More »

Pemprov DKI Diminta Terbuka Soal Dana CSR

Jakarta – Tim Advokasi untuk Demokrasi dan Transparansi mengajukan surat permohonan data dan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) Pemprov DKI terkait transparansi pengelolaan pemerintahan. Salah satu data yang diminta ialah soal penggunaan dana-dana operasional, serta dana corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan yang diterima Pemprov DKI Ketua Tim Advokasi untuk Demokrasi dan Transparansi Mustolih Siradj mengatakan, surat …

Read More »

Mahfudz: Perpanjangan Masa Jabatan MK, Serahkan pada DPR

KebebasanInformasi.org – Mantan Ketua MK, Mahfud MD, mengingatkan agar hakim MK tidak mengadili sesuatu yang berkaitan dengan lembaganya karena bertentangan dengan etika peradilan. Hal ini terkait dengan Permohonan uji materi tentang perpanjangan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan oleh Hakim Binsar Gultom dan Lilik Mulyadi serta Centre of Strategic Studies University of Indonesia (CSS UI) “Jabatan, gaji, masa …

Read More »

KPU dan KI Pusat Teken MoU untuk Wujudkan Pemilu Transparan dan Berintegritas

KebebasanInformasi – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menandatangani nota kesepahaman (memoradum of understanding/MoU) dengan Komisi Informasi (KI) Pusat di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta, Selasa (29/11). Kerja sama dilakukan guna mewujudkan pemilu yang transparan dan berintegritas. Dalam sambutannya, Ketua KI Pusat, John Fresly Hutahean menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada KPU atas penandatanganan MoU ini. Ia menuturkan, MoU ini dilakukan …

Read More »

PPID Award Kulonprogo, Hadiah bagi Badan Publik yang Terbuka

Kulonprogo – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kulonprogo menggelar PPID Award 2016. Gelaran itu untuk memotivasi badan publik di tingkat pemerintah kabupaten (Pemkab) dalam menerapkan keterbukaan informasi sesuai Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008. Penghargaan diberikan kepada lima PPID Pembantu. PPID Pembantu Terbaik yakni Bappeda, Dinas Kesehatan, Kecamatan Girimulyo, Dinas Pendidikan dan Dinas Koperasi dan UMKM. Penyerahan penghargaan …

Read More »

Uji Materi Masa Jabatan MK Sarat Konflik Kepentingan

Jakarta – Uji materi terkait perpanjangan masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi (MK), yang dimohonkan oleh Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSS UI), dinilai sangat janggal. Terlebih prosesnya yang begitu cepat, jika hal itu dibandingkan dengan uji materi yang lain di MK. Saat ini proses uji materi sudah ditahap akhir, yakni Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Fadli membandingkan uji materi …

Read More »

KontraS: Pemerintah Tidak Serius Tuntaskan Kasus Munir

KebebasanInformasi.org – Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) menilai pemerintah tidak serius dalam menuntaskan kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said Thalib. Hal ini tercermin dari langkah pemerintah mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), atas putusan Komisi Informasi (KI) Pusat yang memerintahkan untuk mengumumkan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir. “(Banding ke PTUN …

Read More »