Tag Archives: news

Upaya Banding Pemerintah ke PTUN jadi Contoh Buruk dalam Keterbukaan Informasi

KebebasanInformasi.org – Sesuai Undang-Undang (UU) Keterbukaan Infomasi Publik, Komisi Informasi (KI) Pusat memutuskan bahwa pemerintah harus mengumumkan hasil rekomendasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir Said Thalib. Namun, bukannya mematuhi perintah KI, pemerintah, yang diwakili Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg), malah mendaftarkan permohonan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dari situs resmi PTUN Jakarta, Kemensetneg mendaftarkan gugatan kasus tersebut …

Read More »

Jalan Berliku FWI Mendorong Keterbukaan Informasi di Sektor Kehutanan

KebebasanInformasi.org – Sejak berlaku efektif tahun 2010, penerapan Undang-undang (UU) Kebebasan Informasi Publik (KIP) Tahun 2008 masih banyak menghadapi tantangan dan hambatan. Di antara yang menjadi sorotan ialah implementasinya di sektor kehutanan dan sumberdaya alam. Hal tersebut diungkapkan Linda Rosalina dari Forest Watch Indonesia (FWI). Padahal, menurutnya, jika dilihat dari modalitas untuk melaksanakan UU KIP, sudah hampir dikatakan cukup. Mulai …

Read More »

Sektor Perizinan dan Pelayanan Publik jadi Prioritas Presiden Cegah Korupsi

KebebasanInformasi.org – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui, upaya reformasi hukum yang saat ini tengah berjalan, seperti aksi pemberantasan pungutan liar oleh Tim Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) telah cukup berhasil, dengan tertangkapnya beberapa aparat birokrasi dan BUMN yang melakukan pungutan liar. “Pengaduan masyarakat sudah cukup banyak, ini akan terus kita gencarkan lagi. Kita tidak akan berhenti pada pemberantasan pungli …

Read More »

Pentingnya Pengawasan Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KebebasanInformasi.org – Presiden Joko Widodo meminta deregulasi, perbaikan mekanisme, dan penyederhanaan prosedur birokrasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal itu dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Tetapi, langkah tersebut harus tetap diimbangi dengan pengawasan yang baik dari internal masing-masing maupun melibatkan partisipasi masyarakat. “Harus juga diimbangi dengan bekerjanya pengawasan yang efektif. Baik yang dilakukan oleh pengawas internal masing-masing Kementerian/Lembaga …

Read More »

Berangus Pungli dengan Penguatan Sistem IT dan Keterbukaan Informasi

JAKARTA – Setelah mencanangkan pemberantasan pungutan liar (pungli), Presiden Joko Widodo mengingatkan agar aksi tersebut tak berhenti hanya sebagai sebuah gerakan simbolik atau seremonial semata, namun harus betul-betul fokus dan konkret di lapangan. Di mata Presiden, langkah reformasi hukum yang dicanangkan dengan gebrakan aksi pemberantasan pungli melalui tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), hasilnya bisa dilihat dengan makin banyaknya …

Read More »

Kisruh BIJB, Pemprov Jabar Harus Buka Dokumen Penetapan Harga Lahan

Bandung – DPD Pemuda Tani HKTI Jawa Barat (Jabar) menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan pengembang tertutup dalam rencana pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Desa Sukamulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jabar. Ketidakterbukaan ini merupakan sumber utama dari kiruh yang berlarut-larut di masyarakat hingga berujung bentrokan antara warga dan aparat kepolisian. “Pangkal masalah sebetulnya sederhana. Petani meminta Pemprov Jabar …

Read More »

KI Babel Terima Laporan Hasil Penelitian Tim BPPKI Kemenkominfo

BANGKA — Komisi Informasi (KI) Provinsi Bangka Belitung (Babel) menerima rombongan Tim Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI), Kamis (17/11/2016). Ketua KI Babel Rikky Fermana beserta staf menyambut tim peneliti BPPKI Kemenkominfo RI yang dipimpin oleh Felix Tawaang. Dalam kesempatan tersebut, Felix Tawaang menyampaikan hasil laporan penelitiannya terkait aspirasi dan …

Read More »

Anugerah Pemeringkatan KI Lampung Memasuki Tahap Final

Bandar Lampung – Anugerah Pemeringkatan yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung sudah dalam tahap finalisasi, yakni terkait penilaian atas implementasi keterbukaan informasi di seluruh badan publik se-Provinsi Lampung tahun 2016. Ketua panitia pemeringkatan, As’ad Muzzammil yang juga Wakil Ketua KI Lampung mengatakan penilaian mencakup empat poin, yaitu ketaatan badan publik dalam menyediaan, mengumumkan, melayani dan mengelola informasi di lingkungan …

Read More »

Masyarakat Minta Pemkot Samarinda Terbuka dan Transparan

Samarinda – Masyarakat Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Menurut Ketua Kelompok Kerja (Pokja) 30, Carolus Tuah, Pemkot Samarinda tidak maksimal dalam melaksanakan amanat UU KIP, bahkan terkesan sangat tertutup. Ia memberi contoh dalam hal transparansi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selama ini …

Read More »

KPU Harus Pro Aktif Terhadap Warga yang Terdampak Relokasi

KebebasanInformasi.org – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Sumarno, mengungkapkan, belum lama ini pihaknya mendapat komplain dari warga Kampung Akuarium yang terdampak relokasi terkait permintaan data dan informasi. Komplain tersebut berbuntut sengketa di Komisi Informasi. “Ada masyarakat yang komplain, mereka meminta informasi daftar pemilih di Kampung Akuarium. Itu sudah diberikan tapi karena alamatnya tidak jelas, kami kirim lewat pos, …

Read More »

Batasan Dana Kampanye Rp 203 Milyar, KPU DKI Harapkan Peserta Pilkada Jujur dan Terbuka

KebebasanInformasi.org – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta resmi menetapkan batasan dana kampanye, yang boleh digunakan setiap pasangan calon (paslon) gubernur dan calon wakil gubernur, pada Pilkada 2017 sebesar Rp 203 milyar. Angka tersebut lebih besar dari yang ditawarkan sebelumnya, yakni Rp 93 milyar. Komisioner KPU DKI Jakarta bidang Sosialisasi, Betty Epsilon Idroos, menjelaskan, batasan dana ini merupakan angka moderat …

Read More »

Titi Anggraini: Seharusnya KPU DKI Tentukan Batasan Dana Kampanye Sejak Awal Tahun

KebebasanInformasi.org – Masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 berlangsung dari 28 Oktober 2016 sampai 11 Februari 2017. Sehari sebelum masa kampanye dimulai, yakni 27 Oktober 2016, seluruh pasangan calon (paslon) wajib menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah masing-masing. Setelah itu, KPU segera mengumumkan LADK tersebut kepada publik. Namun ada yang unik dalam …

Read More »