Tag Archives: news

Komitmen KPU DKI untuk Pilgub Terbuka dan Akuntabel

KebebasanInformasi.org – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta berkomitmen melaksanakan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 secara transparan dan akuntabel. Sebagai wujud dari transparansi ini, Ketua KPU DKI, Sumarno, mengungkapkan, seluruh tahapan pelaksanaan Pilgub DKI terbuka untuk umum. Hal itu bisa dilihat dari berbagai dokumen terkait dengan tahapan Pilkada di KPU DKI dapat diakses oleh publik. “Kecuali memang informasi yang dikecualikan. …

Read More »

KPU DKI Belum Optimal Terapkan Open Data di Pilgub 2017

KebebasanInformasi.org – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengungkapkan, KPU DKI Jakarta harus mampu mengambil momentum pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 sebagai ajang untuk membuktikan kinerja dan prestasinya, terutama berkaitan dengan keterbukaan data dan akses informasi. Hal ini seiring besarnya perhatian publik dan sorotan media massa, jika dibandingkan dengan 100 daerah lainnya yang menyelenggarakan Pilkada …

Read More »

Marsudhi: Tidak ada lagi alasan Jokowi tak lanjutkan laporan TPF

Jakarta – Marsudhi Hanafi tampak hadir saat Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklarifikasi polemik raibnya dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Munir. Sebagai mantan ketua TPF, Marsudhi merasa harus bertanggungjawab atas dokumen itu. Sehari sebelumnya, Marsudhi diundang SBY ke kediamannya di Cikeas, Bogor. Marsudhi diminta mengingat kembali lalu menjelaskan saat penyerahan dokumen laporan akhir TPF …

Read More »

KLHK Belum Miliki Mekanisme Pengecualian Informasi

KebebasanInformasi.org – Astrid Debora dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengungkapkan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) belum memiliki mekanisme pengecualian terkait keterbukaan informasi publik. Hal ini berimbas pada tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam mendapatkan informasi dan kesan KLHK sebagai badan publik yang tertutup. Untuk itu, Astrid menyarankan adanya penyamaan persepsi antara KLHK dengan masyarakat tentang informasi yang dikecualikan, …

Read More »

Pemerintah Belum Siap Terbuka soal Akses Informasi di Sektor Kehutanan

KebebasanInformasi.org – Tidak terbukanya akses informasi, menambah pelik berbagai persoalan yang melanda di sektor kehutanan. Padahal tata kelola hutan yang baik ditandai dengan partisipasi masyarakat yang substansial dan signifikan dari proses perencanaan sampai pengawasan. Sedangkan partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Astrid Debora dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menilai Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan …

Read More »

Di balik Temuan TPF Munir yang Tak Diungkap ke Publik

Jakarta – Marsudhi Hanafi masih ingat betul peristiwa penyerahan dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Pembunuhan Munir, kepada Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, 23 Juni 2005. Marsudhi yang mengenakan jas hitam didampingi (Alm) Asmara Nababan mengenakan jasa berwarna cerah. Ada pula Usman Hamid, Hendardi, Rachland Nashidik, dan Kamala Tjandrakirana. Marsudhi duduk bersebelahan dengan …

Read More »

Ombudsman RI dan KI Pusat Ajak Tiga Paslon Tandatangani Komitmen KIP

Jakarta – Ombudsman RI dan Komisi Informasi (KI) Pusat mengajak tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta mengukuhkan komitmen keterbukaan publik untuk mewujudkan Jakarta yang terbuka dan tertib administrasi di Hotel Sari Pan Pasific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016). Kedua lembaga negara ini mendorong gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih nantinya mampu menjalankan roda pemerintahan yang transparansi, …

Read More »

Cagub dan Cawagub DKI Diminta Jalankan UU KIP

Jakarta – Komisi Informasi DKI Jakarta bersama Ombudsman RI menggelar acara pengukuhan komitmen bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI dengan tema mewujudkan Jakarta yang lebih terbuka dan bebas dari maladministrasi di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2016). Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Gede Narayana mengatakan, acara ini digelar dengan tujuan agar calon gubernur dan …

Read More »

NTB Jadi Provinsi Pertama Terapkan Desa Benderang Informasi Publik

Mataram – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memproklamirkan diri sebagai provinsi pertama yang mencanangkan Desa Benderang Informasi Publik (DBIP). Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Jhon Presley mengatakan, NTB provinsi pertama di Indonesia yang mencanangkan BDIP. “Konteks keterbukaan informasi adalah adanya komitmen pemimpin, meyakini dengan keterbukaan akan membantu kita menjalankan tugas dan fungsi,” ujarnya dalam pencanangan BDIP di Hotel Lombok Raya, …

Read More »

Greenpeace Anggap Putusan KI Pusat Kemenangan Publik

JAKARTA – Greenpeace Indonesia menganggap putusan Komisi Informasi (KI) Pusat yang mengabulkan gugatan mereka soal keterbukaan informasi mengenai peta dan data geospasial hutan Indonesia merupakan kemenangan publik. Kiki Taufik, perwakilan Greenpeace Indonesia dalam keterangan tertulisnya mengatakan, putusan tersebut membuat masyarakat yang selama ini terpapar asap kebakaran hutan dan lahan bisa bernafas lega. “Ini adalah kabar gembira bagi keterbukaan dan perlindungan …

Read More »

YARA Minta Komisi Independen Pemilihan Abdya Bentuk PPID

Blangpidie – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) meminta Komisi Independen Pemilihan setempat untuk lebih transparan dalam mengelola informasi setiap tahapan pilkada di Abdya. Berkenaan dengan hal itu, YARA meminta Komisi Independen Pemilihan Abdya untuk membentuk Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang senantiasa bertanggung jawab untuk mengelola informasi publik pada ranah Komisi Independen Pemilihan. “Agar …

Read More »

Keterbukaan Informasi Publik Mampu Cegah Pungutan Liar

Pekanbaru – Keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada prinsipnya mampu mencegah Pungutan Liar (Pungli) yang kini merajalela. Namun instansi atau lembaga seperti sengaja tidak memberikan informasi untuk melindungi terjadinya Pungli. Padahal KIP setidaknya dapat meminimalisir upaya Pungli di instansi atau lembaga pelayanan publik, karena serba terbuka dan transparan. Hal …

Read More »