Tag Archives: news

Plt Kepala Dispenda Riau: Dispenda Riau Masih Tertutup

Pekanbaru – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Riau mengatakan saat ini sedang mencoba mengubah pola pikir para pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sekarang dipimpinnya. Ini dikatakan oleh Plt Kadispenda Provinsi Riau, Masperi, di kantor Gubernur Riau, Rabu (19/10/2016). “Kita sedang mencoba mengubah pola pokir di Dispenda, yang selama ini sepertinya tertutup,” kata Masperi. …

Read More »

Penjelasan kampus di Kaltim dugaan pungli Rp 3,9 juta per mahasiswa

Samarinda – Dugaan pungutan liar (pungli) pada program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda mencuat dan menjadi perbincangan masyarakat. Meski membantah dugaan pungli, pihak fakultas mengakui belum menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan uang yang dihimpun mahasiswanya, selama tiga tahun terakhir ini. Pihak fakultas memastikan akan memberikan data dan informasi penggunaan uang mahasiswanya, bagi pihak yang meminta, mengacu pada …

Read More »

Ketua KNPI Babar Minta Kepala BKD Terbuka Soal Informasi Publik

Babar – Ketua KNPI Bangka Barat (Babar), Zulfitri Ramli, menyayangkan sikap Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Ismanto, yang enggan berkomentar terkait rencana lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Menurut Zulfitri, pengumuman terkait kriteria lelang jabatan Sekda Babar, telah terpampang dan terpublikasi di sejumlah media massa, Senin (24/10/2016). Sebagai pejabat publik, lanjut Zulfitri, Ismanto semestinya mengedepankan keterbukaan informasi publik (KIP) sebagaimana diatur …

Read More »

Koalisi Selamatkan BPK Desak Harry Azhar Azis Mundur

Jakarta – Koalisi Selamatkan BPK mendesak Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis mundur dari jabatannya. Harry dinilai telah melanggar kode etik BPK. “Jadi kami koalisi meminta kepada ketua BPK Bapak Harry Azhar untuk secara legowo mengundurkan diri karena sudah cacat secara etik,” jelas salah satu anggota koalisi dari Direktur Indonesia Budget Center Roy Salam. Ini disampaikannya pada konferensi …

Read More »

KI Kabupaten Pamekasan Belum Terbentuk, Dana Rp 130 Juta Dikembalikan

Pamekasan – Kabupaten Pamekasan merupakan satu dari sekian daerah di Jawa Timur yang belum memiliki Komisi Informasi. Padahal, beberapa kabupaten/kota lain di Jawa Timur. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Pamekasan, Mohammad Zakir, mengatakan, belum terbentuknya KI Kabupaten Pamekasan hingga sekarang ini karena Pamekasan tidak memiliki peraturan daerah (Perda) sebagai landasan hukumnya. “Selama Perda tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) …

Read More »

Sumsel Masuk 10 Besar Keterbukaan Informasi Publik

Pelmbang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan memaparkan potensi sumber daya alam pada peserta Rakornas VII Komisi Informasi se-Indonesia 2016 di Griya Agung Palembang, Rabu (26/10/2016). “Sumber daya alam Sumatera Selatan sangat luar biasa karena memiliki batubara, gas alam, minyak bumi, panas bumi, dan coalbed methane. Selain dikenal memiliki kekayaan alam, Sumsel juga berpengalaman sebagai daerah penyelenggara even-even internasional. Salah …

Read More »

Hasil Rakornas KI 2016: Mendesak Presiden Perkuat Kelembagaan

Palembang – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia yang digelar di Palembang telah berakhir pada Kamis (27/10) malam. Ketua KI Pusat, John Fresly menyampaikan hasil Rakornas, didampingi Ketua KI Lampung Dery Hendrayan, Wakil Ketua KI Jabar M Zen Al Faqih dan Komisioner KI Sumbar Arfitriati. Rakornas tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya, mendesak Presiden Joko Widodo segera …

Read More »

KI Kaltim Minta Perguruan Tinggi Jadi Barometer Keterbukaan Informasi Publik

Samarinda – Universitas Mulawarman (Unmul), Samairnda, Kalimantan Timur (Kaltim), diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen (MM) sebesar Rp 3,9 juta. Pungutan ini sudah terjadi selama enam tahun. Pihak kampus terindikasi tidak dapat mempertanggungjawabkan himpunan dana yang dikalkulasi mencapai Rp2,5 miliar tersebut. Data itu terungkap dalam sidang putusan Komisi Informasi (KI) Kaltim, yang digelar Selasa, (25/10/2016), dengan …

Read More »

Dampak Renaksi OGI 2016-2017 yang Dirasakan Masyarakat

KebebasanInformasi.org – Tenaga Ahli Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), Danardono Siradjudin, mengatakan, hingga saat ini, OGI masih terus berproses dan mencoba untuk melakukan berbagai eksperimentasi. Ia mengaku, dari sisi jumlah, Renaksi OGI masih terbilang cukup banyak. Oleh karena itu, pihaknya sedang mempersempit agar lebih fokus dan mendalam. “Satu hal tapi mendalam. Artinya kita sendiri punya tenaga dan …

Read More »

Buruknya Tata Kelola Arsip Jadi Tantangan Open Data di Indonesia

KebebasanInformasi.org – Sebelum ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tahun 2008, akses masyarakat terhadap segala macam informasi sangat terbatas. Informasi hanya diberikan jika diminta. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dianggap sebagai hak institusi dan bersifat rahasia, kecuali yang dipublikasikan. Setelah UU KIP disahkan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi. Dengan demikian, publik bisa …

Read More »

Renaksi OGI 2016-2017 Sampai di Ujung Perumusan

KebebasanInformasi.org – Open Government Indonesia (OGI) merupakan inisiatif global untuk mendorong terciptanya pemerintahan terbuka dan transparan serta masyarakat yang partisipatif. Melalui gerakan bersama ini, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih baik dan akuntabilitas anggaran, yang notabene berasal dari uang rakyat, lebih jelas pertanggungjawabannya. Saat ini, Rencana Aksi (Renaksi) OGI 2016-2017 telah sampai di ujung perumusan dan pada akhir Oktober 2016 ini …

Read More »

Belum Semua Lembaga/Kementerian Membuka Diri

KebebasanInformasi.org – Tenaga Ahli Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), Danardono Siradjudin, mengungkapkan, salah satu tantangan OGI ialah apa yang disebut dengan kolaborasi. Oleh karenanya, gerakan yang dibangun untuk mewudukan pemerintahan terbuka ini membutuhkan dua syarat utama, yakni keterbukaan dari pemerintah dan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Untuk memenuhi kedua hal itu, butuh effort yang lebih …

Read More »