Tag Archives: Pemerintah

Jalan Berliku FWI Mendorong Keterbukaan Informasi di Sektor Kehutanan

KebebasanInformasi.org – Sejak berlaku efektif tahun 2010, penerapan Undang-undang (UU) Kebebasan Informasi Publik (KIP) Tahun 2008 masih banyak menghadapi tantangan dan hambatan. Di antara yang menjadi sorotan ialah implementasinya di sektor kehutanan dan sumberdaya alam. Hal tersebut diungkapkan Linda Rosalina dari Forest Watch Indonesia (FWI). Padahal, menurutnya, jika dilihat dari modalitas untuk melaksanakan UU KIP, sudah hampir dikatakan cukup. Mulai …

Read More »

Pentingnya Pengawasan Publik dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

KebebasanInformasi.org – Presiden Joko Widodo meminta deregulasi, perbaikan mekanisme, dan penyederhanaan prosedur birokrasi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Hal itu dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Tetapi, langkah tersebut harus tetap diimbangi dengan pengawasan yang baik dari internal masing-masing maupun melibatkan partisipasi masyarakat. “Harus juga diimbangi dengan bekerjanya pengawasan yang efektif. Baik yang dilakukan oleh pengawas internal masing-masing Kementerian/Lembaga …

Read More »

Berangus Pungli dengan Penguatan Sistem IT dan Keterbukaan Informasi

JAKARTA – Setelah mencanangkan pemberantasan pungutan liar (pungli), Presiden Joko Widodo mengingatkan agar aksi tersebut tak berhenti hanya sebagai sebuah gerakan simbolik atau seremonial semata, namun harus betul-betul fokus dan konkret di lapangan. Di mata Presiden, langkah reformasi hukum yang dicanangkan dengan gebrakan aksi pemberantasan pungli melalui tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli), hasilnya bisa dilihat dengan makin banyaknya …

Read More »

Pemerintah Belum Siap Terbuka soal Akses Informasi di Sektor Kehutanan

KebebasanInformasi.org – Tidak terbukanya akses informasi, menambah pelik berbagai persoalan yang melanda di sektor kehutanan. Padahal tata kelola hutan yang baik ditandai dengan partisipasi masyarakat yang substansial dan signifikan dari proses perencanaan sampai pengawasan. Sedangkan partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Astrid Debora dari Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), menilai Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan …

Read More »

Hasil Rakornas KI 2016: Mendesak Presiden Perkuat Kelembagaan

Palembang – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi (KI) seluruh Indonesia yang digelar di Palembang telah berakhir pada Kamis (27/10) malam. Ketua KI Pusat, John Fresly menyampaikan hasil Rakornas, didampingi Ketua KI Lampung Dery Hendrayan, Wakil Ketua KI Jabar M Zen Al Faqih dan Komisioner KI Sumbar Arfitriati. Rakornas tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya, mendesak Presiden Joko Widodo segera …

Read More »

Dampak Renaksi OGI 2016-2017 yang Dirasakan Masyarakat

KebebasanInformasi.org – Tenaga Ahli Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), Danardono Siradjudin, mengatakan, hingga saat ini, OGI masih terus berproses dan mencoba untuk melakukan berbagai eksperimentasi. Ia mengaku, dari sisi jumlah, Renaksi OGI masih terbilang cukup banyak. Oleh karena itu, pihaknya sedang mempersempit agar lebih fokus dan mendalam. “Satu hal tapi mendalam. Artinya kita sendiri punya tenaga dan …

Read More »

Buruknya Tata Kelola Arsip Jadi Tantangan Open Data di Indonesia

KebebasanInformasi.org – Sebelum ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tahun 2008, akses masyarakat terhadap segala macam informasi sangat terbatas. Informasi hanya diberikan jika diminta. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dianggap sebagai hak institusi dan bersifat rahasia, kecuali yang dipublikasikan. Setelah UU KIP disahkan, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan informasi. Dengan demikian, publik bisa …

Read More »

Renaksi OGI 2016-2017 Sampai di Ujung Perumusan

KebebasanInformasi.org – Open Government Indonesia (OGI) merupakan inisiatif global untuk mendorong terciptanya pemerintahan terbuka dan transparan serta masyarakat yang partisipatif. Melalui gerakan bersama ini, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih baik dan akuntabilitas anggaran, yang notabene berasal dari uang rakyat, lebih jelas pertanggungjawabannya. Saat ini, Rencana Aksi (Renaksi) OGI 2016-2017 telah sampai di ujung perumusan dan pada akhir Oktober 2016 ini …

Read More »

Belum Semua Lembaga/Kementerian Membuka Diri

KebebasanInformasi.org – Tenaga Ahli Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), Danardono Siradjudin, mengungkapkan, salah satu tantangan OGI ialah apa yang disebut dengan kolaborasi. Oleh karenanya, gerakan yang dibangun untuk mewudukan pemerintahan terbuka ini membutuhkan dua syarat utama, yakni keterbukaan dari pemerintah dan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Untuk memenuhi kedua hal itu, butuh effort yang lebih …

Read More »

Memilih Antara Kolaboratif atau Jadi Watchdog Pemerintah

KebebasanInformasi.org – Perumusan Renaksi 2016-2017 menekankan pada proses partisipatoris dengan memperkuat pelibatan civil society organizations (CSO), pemerintah daerah, dan sektor swasta. Oleh sebab itu, kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat sipil menjadi syarat utama mewujudkan Pemerintahan Terbuka. Danardono Siradjudin, Tenaga Ahli Kebijakan Publik, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), mengatakan, butuh keahlian khusus untuk melakukan kolaborasi. Menurutnya, Platform CSO yang biasa bererak dengan …

Read More »

OGI Berharap Renaksi 2016-2017 Sesuai Siklus Rencana Pembangunan

KebebasanInformasi.org – Tenaga Ahli Kebijakan Publik, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), Danardono Siradjudin, menerangkan, proses penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) OGI 2016-2017 dimulai lewat serial diskusi publik dengan dua kelompok. Pertama, dengan CSO yang dibutuhkan, dan kedua, dengan kementerian/lembaga yang bersedia turut dalam gerakan kolaborasi ini. Setelah itu, kedua pihak akan bertemu untuk mengetahui kesesuaian rumusan konsep dari kementerian/lembaga dengan …

Read More »

Tiga Tahap Teknis Mewujudkan Open Government

KebebasanInformasi.org – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Alamsyah Saragih, mengatakan, ada dua aspek dalam penerapan open government, yakni aspek yang berkaitan dengan mindset dan aspek teknis. “Pertama, mindset. Apa yang mau open, kalau open mind saja belum,” kata Alamsyah. Untuk membangun open mind, lanjutnya, diperlukan pihak luar yang terlibat dalam memanfaatkan data dari pemerintah. Dengan itu, pemerintah bisa mengambil keputusan yang baik sebagai penyelenggara negara. …

Read More »