Tag Archives: Pemerintahan Terbuka

Belum Semua Lembaga/Kementerian Membuka Diri

KebebasanInformasi.org – Tenaga Ahli Kebijakan Publik Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), Danardono Siradjudin, mengungkapkan, salah satu tantangan OGI ialah apa yang disebut dengan kolaborasi. Oleh karenanya, gerakan yang dibangun untuk mewudukan pemerintahan terbuka ini membutuhkan dua syarat utama, yakni keterbukaan dari pemerintah dan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Untuk memenuhi kedua hal itu, butuh effort yang lebih …

Read More »

Memilih Antara Kolaboratif atau Jadi Watchdog Pemerintah

KebebasanInformasi.org – Perumusan Renaksi 2016-2017 menekankan pada proses partisipatoris dengan memperkuat pelibatan civil society organizations (CSO), pemerintah daerah, dan sektor swasta. Oleh sebab itu, kolaborasi antara Pemerintah dan masyarakat sipil menjadi syarat utama mewujudkan Pemerintahan Terbuka. Danardono Siradjudin, Tenaga Ahli Kebijakan Publik, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), mengatakan, butuh keahlian khusus untuk melakukan kolaborasi. Menurutnya, Platform CSO yang biasa bererak dengan …

Read More »

OGI Berharap Renaksi 2016-2017 Sesuai Siklus Rencana Pembangunan

KebebasanInformasi.org – Tenaga Ahli Kebijakan Publik, Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI), Danardono Siradjudin, menerangkan, proses penyusunan Rencana Aksi (Renaksi) OGI 2016-2017 dimulai lewat serial diskusi publik dengan dua kelompok. Pertama, dengan CSO yang dibutuhkan, dan kedua, dengan kementerian/lembaga yang bersedia turut dalam gerakan kolaborasi ini. Setelah itu, kedua pihak akan bertemu untuk mengetahui kesesuaian rumusan konsep dari kementerian/lembaga dengan …

Read More »

Tiga Tahap Teknis Mewujudkan Open Government

KebebasanInformasi.org – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Alamsyah Saragih, mengatakan, ada dua aspek dalam penerapan open government, yakni aspek yang berkaitan dengan mindset dan aspek teknis. “Pertama, mindset. Apa yang mau open, kalau open mind saja belum,” kata Alamsyah. Untuk membangun open mind, lanjutnya, diperlukan pihak luar yang terlibat dalam memanfaatkan data dari pemerintah. Dengan itu, pemerintah bisa mengambil keputusan yang baik sebagai penyelenggara negara. …

Read More »

Selain Kolaborasi, CSO Harus Identifikasi Diri sebagai Komunitas Partner

KebebasanInformasi.org – Salah satu langkah besar, yang menjadi gerak maju bangsa Indonesia, ialah peran negara dalam membangun sebuah inisiatif internasional, Kemitraan Pemerintahan Terbuka, di mana Indonesia adalah co-pendiri dan menjabat sebagai co-chair pada 2012-2014. Kemitraan Pemerintahan Terbuka atau Open Government Partnership  (OGP) merupakan sebuah inisiatif sukarela di tingkat Internasional yang bertujuan untuk menjamin komitmen pemerintah kepada warganya dalam meningkatkan transparansi, …

Read More »

Pentingnya Kontrol Terhadap Tiga Tahap Renaksi OGI

KebebasanInformasi.org – Anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, menyambut baik Rencana Aksi (Renaksi) Open Government Indonesia (OGI) 2016-2017, yang menekankan pada proses partisipatoris dengan memperkuat pelibatan civil society organization (CSO), pemerintah daerah, dan sektor swasta. Ia menjelaskan, hal utama dalam konteks Renaksi ini adalah keterbukaan data atau open data. Ujung dari open government ini adalah akuntabilitas, di mana masyarakat dapat turut terlibat dalam mempengaruhi sebuah …

Read More »

Alamysah Saragih: Identifikasi Komunitas Partner OGI Belum Optimal

KebebasanInformasi.org – Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Ahmad Alamsyah Saragih, mengkritisi peran para lead sector di pemerintahan, seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), hingga Kantor Staf Presiden (KSP), terkait dengan Open Government Indonesia (OGI), sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif. Menurutnya, baik ketiga lembaga tersebut maupun yang lainnya, mereka …

Read More »

FOINI Simpul Sulawesi Selatan Gelar Diskusi Publik

Diskusi Publik yang diselenggarakan KOPEL Indonesia bekerjasama dengan Klinik anti Korupsi, pada hari kamis (13/11)  pukul 09.30 Wita. Diskusi yang berlangsung di video konferens laica marzuki Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, dihadiri oleh berbagai unsur elemen masyarakat termasuk Mahasiswa, Akademisi, dan NGO. Diskusi dengan tema Transparansi Mewujudkan Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi. Dalam kegiatan ini, Musaddaq Koordinator Devisi Advokasi Masyarakat …

Read More »