Tag Archives: Pemilu

Harus ada kejelasan Definisi Informasi Pemilu

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, Dahlia Umar menyatakan perlu ada kejelasan definisi informasi pemilu. Hal ini disampaikan dalam diskusi terbatas mengenai review terhadap Rancangan Peraturan Komisi Informasi (Raperki) di Kantor KI Pusat, Jakarta (6/2). Bagaimana dengan informasi mengenai rekam medik dari calon anggota Legislatif atau calon kepala daerah. Selama ini berdasarkan UU KIP hal itu merupakan informasi …

Read More »

Perlu Akselerasi Khusus dalam Pelayanan Informasi Pemilu

Perlu ada percepatan dalam tata cara memeperoleh informasi publik di bidang pemilu. Dalam regulasi tata cara memperoleh informasi publik, perlu waktu 10 +7 hari kerja untuk mendapatkan informasi. Dengan kondisi tersebut, tentu tidak mampu mengakomodir kepentingan pemohon informasi karena tahapan pemilu bersifat rigid dan cepat. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi Informasi (KI) Pusat Yhanu Setiawan dalam Diskusi Terbatas review terhadap …

Read More »

IPC Kembangkan Modul Training KIP Dalam Pemilu

Indonesian Parliamentary Center (IPC), Jumat, 24/12, menyelenggarakan diskusi pengembangan modul Pelatihan Keterbukaan Infromasi Dalam Pemilihan Umum. Direktur IPC, Sulastio mengatakan modul ini akan menjadi panduan dalam melaksanakan pelatihan keterbukaan informasi di Aceh,  Makassar, Surabaya, dan Jakarta, pada Februari mendatang. Sulastio mengungkapkan salah satu program yang digagas oleh IPC saat ini adalah mendorong keterbukaan informasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 …

Read More »

Seluruh Parpol Telah Serahkan Laporan Periodik Dana Kampanye

Seluruh partai politik peserta Pemilu 2014 telah melaporkan laporan periodik dana kampanye (27/12). Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) merupakan partai yang paling banyak memiliki dana kampanye awal sebesar Rp. 144 Miliar dan Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI) merupakan partai dengan dana awal kampanye paling kecil yaitu Rp. 19 Miliar. Menurut politisi Partai Demokrat, Andi Nurpati mengatakan, laporan periodik yang …

Read More »

Perlu Mekanisme Khusus Memperoleh Informasi Soal pemilu

Penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari aspek keterbukaan informasi publik. KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu menguasai banyak informasi publik yang penting. Namun jika terjadi sengketa informasi perlu mekanisme khusus agar sinkron dengan periode tahapan pemilu. Demikian disampaikan oleh Dessy Eko Prayitno, Peneliti ICEL dalam diskusi komunitas mengenai keterbukaan informasi dan pemilu (18/7) di Cikini, Jakarta. Waktu perolehan informasi termasuk dengan …

Read More »

KPU Tingkatkan Layanan Informasi Pemilu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus meningkatkan layanan informasi penyelenggaraan tahapan Pemilu 2014 kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, jika pihaknya membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada publik tentang tahapan penyelenggaraan pemilu. “Salah satu terobosan yang dilakukan KPU, pada tahap pencalonan, KPU menginformasikan kepada publik riwayat hidup …

Read More »

ICW: Laporan Keuangan Partai Masih Ditutupi

TEMPO.CO , Jakarta- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan bahwa sejumlah laporan keuangan partai yang diterima tidak lengkap. Peniliti ICW Ade Irawan menyebutkan, dari sembilan partai yang duduk di parleman hanya PKS, PKB, dan PAN yang menyerahkan laporan lengkap. “Sebagian lagi hanya menyerahkan laporan keuangan yang berasal dari dana APBN saja,” katanya Senin, 27 Mei 2013. Ade menjelaskan semua partai ini …

Read More »

Junjung Keterbukaan, KPU Akan Patuhi Putusan DKPP

Jakarta – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman menegaskan, bahwa KPU akan mematuhi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena putusan tersebut bersifat final dan mengikat. “KPU tidak punya pilihan lain, kecuali mematuhi keputusan DKPP dan menjalankannya,” ujarnya di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (23/5). Arief menambahkan, bahwa KPU telah menggelar rapat pleno untuk menindaklanjuti putusan DKPP dengan …

Read More »

KPU Jangan Ragu Wajibkan Caleg Untuk Lapor Dana Kampanye

KPU akan meminta pertanggungjawaban dana kampanye. Tak hanya penerimaan tapi juga pengeluaran. Semua dirumuskan dalam peraturan KPU tentang dana kampanye. Hal ini disampaikan Ketua KPU, Husni Kamil Manik di Gedung Bawaslu, Jakarta, (2/5). KPU merencanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait dalam PKPU draft dana kampanye tentang masukan diwajibkannya pelaporan dana kampanye caleg. “Kita coba diskusikan dulu, bahwa draft PKPU …

Read More »

Bawaslu Jateng Awasi Dana Kampanye Para Calon

  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengawasi dana kampanye para calon peserta pemilihan gubernur setempat dengan sekaligus berharap bahwa akuntan publik tidak sekadar formalitas dalam mengaudit laporan penerimaan dan pengunaan dana kampanye (LPPDK) mereka. “Dana kampanye harus transparan dan penggunaan akuntan publik tidak boleh hanya formalitas,” kata Koordinator Divisi Pengawasan dan Humas Bawaslu Teguh Purnomo di Semarang, Selasa. Kampanye …

Read More »

Kebocoran Data Verifikasi; Pentingnya Klasifikasi Informasi

Munculnya kontroversi kebocoran data verifikasi faktual yang dibawa oleh Ketua Umum Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Daniel Hutapea dalam sidang lanjutan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai teradu menjadi pembelajaran penting bagi KPU. Sudah saatnya KPU memiliki sistem informasi dan dokumentasi sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Informasi Publik (UU KIP). Data …

Read More »