Tag Archives: slide

KI Pusat: Presiden Harus Buka Kinerja Menteri

Komisioner komisi informasi pusat, Yhannu Setiawan

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Jika presiden ingin mendapatkan kepercayaan publik, maka presiden harus membuka hasil capaian dan kinerja menteri. Pemerintah harus menyampaikan secara jelas dan terbuka. Demikian ungkap Komisioner Komisi Informasi Pusat Yhannu Setiawan, Kamis (7/5). Yhannu menegaskan transparansi capaian dan kinerja menteri diperlukan supaya masyarakat tahu dan memastikan proses “reshuffle” kabinet berjalan dengan objektif berdasarkan monitoring dan capaian kerja, bukan …

Read More »

Jokowi Izinkan Jurnalis Asing Meliput ke Papua

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kebebasan kepada para pewarta asing untuk melakukan peliputan ke Papua. Penyataan itu disampaikan Jokowi di lokasi Panen Raya Kampung Wapeko Kecamatan Hurik, Kabupaten Merauke, Minggu (10/5). “Mulai hari ini wartawan asing diperbolehkan dan bebas datang ke Papua sama seperti di wilayah lainnya di Indonesia,” katanya. Sebelumnya, seorang koresponden Aljazeera, Step Vaessen, melalui akun Twitter miliknya, …

Read More »

KI Pusat Sidangkan Sengketa Informasi Terkait Soal dan Kunci Ujian Nasional

Jakarta, KebebasanInformasi – Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Pusat, Senin (12/1/2014), menggelar sidang terkait sengketa informasi Soal dan Kunci Jawaban Ujian Nasional (UN). Sengketa informasi dengan register 331/IX/KIP-PS/2013 antara Pemohon perorangan Robby Tutuarima terhadap Termohon Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dipimpin Ketua MK Henny S Widyaningsih beranggotakan Abdulhamid Dipopramono dan Yhannu Setyawan. Persidangan keempat yang telah berlangsung sejak Tahun 2014 …

Read More »

Konsistensi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Kerangka Implementasi Good ?Governance

Oleh: Gatot Tri Laksono, Kepala Bagian Humas Kemendagri ? TERBITNYA Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi ?Publik (UU KIP) merupakan bentuk dorongan partisipasi aktif keterlibatan masyarakat ?dan Pemerintah guna mewujudkan komitmen hak dasar publik atas kebutuhan layanan ?informasi. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, maka kehadiran UU ini membuka ?akses publik untuk melakukan monitoring dan pengawasan.? Secara normatif …

Read More »

Kritik untuk Komisi Informasi Pusat

Bandarlampung (ANTARA LAMPUNG) – Kinerja Komisi Informasi (KI) Pusat jilid II menuai kritik dari KI se-Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional KI yang berlangsung pada 17–19 September 2013 di Solo, Jawa Tengah. “Kami kecewa karena pelaksanaan Rakornas secara substansi maupun teknis menjadi mundur. Ini adalah Rakornas keempat, tapi pelaksanaannya sama seperti Rakornas pertama kali ketika KI baru terbentuk,” ujar Ketua KI …

Read More »

Saatnya Membuka Informasi Publik Dalam Pengelolaan Pasar

Gubernur DKI Jakarta, Jokowi, lagi-lagi membuat orang tercengang. Keseriusanya menata pedagang kaki lima di Tanah Abang kini sudah mulai terlihat hasilnya. Jalan Kebon Jati yang dahulu dipadati oleh ratusan pedagang kaki lima kini terlahat bersih dan lancar dilalui sepeda motor, mobil pribadi, angkutan umum, bahkan mobil-mobil besar. Sebelumnya banyak yang ketar-ketir atas rencana pria kelahiran solo ini untuk menata pusat …

Read More »

Tunjuk Patrialis Jadi Hakim, SBY Langgar UU KIP?

JAKARTA - Penunjukan langsung Patrialis Akbar sebagai hakim kontitusi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Menurut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, semua pihak harus menghormati keputusan presiden yang mengikat. Alasannya, hal ini tidak terdapat dalam mekanisme pemilihan hakim MK. “Yang jadi masalah itu prosedur, rekrutmen, ujug-ujug dan tiba-tiba. Padahal dalam UU harus pastisipatif …

Read More »

KPU Unggah 165 Juta Pemilih ke Sistem Informasi Daftar Pemilih

Komisi Pemilihan Umum atau KPU pusat mengunggah 165 juta nama dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP ke sistem informasi daftar pemilih atau Sidalih. Itu dikatakan Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Jakarta, Selasa (20/8). “Ada sekitar 165 juta atau 88 persen nama dalam DPSHP dari daftar pemilih sementara yang sudah masuk (Sidalih). Rencananya kalau tidak ada halangan, sore …

Read More »

Jurnalisme Warga Membangun Keterbukaan Informasi Publik

Jurnalisme warga adalah salah satu upaya perbaikan penyampaian informasi publik dengan membangun keterbukaan dan mendorong keaktifan Pemda untuk memberikan informasi. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Karena itulah, U.S. Agency for International Development (USAID)-Indonesia, LPS AIR, Bappeda Kabupaten Sambas yang merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, dan KINERJA bekerja sama mengadakan pelatihan jurnalisme warga, pada …

Read More »

Iklim Keterbukaan Akan Terus Dibina di Lingkungan TNI

Iklim keterbukaan informasi yang selama ini sudah menjadi tradisi dan terbina dilingkungan Kodam IV Diponegoro akan diteruskan dan dilestarikaan. “Kerjasama dengan rekan-rekan wartawan akan terus kami bina, karena saya dengar selama ini sudah sangat begitu baik,” kata Kol (Arh) Ramses Lumban Tobing, pejabat baru Kapendam IV Diponegoro, Rabu (19/6). Menggantikan Kol (Inf) Widodo R, Ramses mengisyaratkan akan lebih mengembangkan tradisi …

Read More »

Mengakhiri Penyalahgunaan Informasi KJS

Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany mengatakan bahwa sistem KJS (Kartu Jakarta Sehat) dengan INA CBG (Indonesia Case Base Group) akan menghilangkan penyalahgunaan informasi asimetris di dunia medis. “Tak ada lagi dokter atau rumah sakit main-main dengan pasien soal langkah pengobatan dan pembayarannya. Semua sudah diatur oleh CBG dan diverifikasi,” ujar Hasbullah ketika mengikuti diskusi …

Read More »

Revisi UU Sumber Daya Air, Perlu Perspektif KIP

Rencana melakukan revisi Undang-Undang No.7 Tahun 2007 tentang Sumber Daya Air amat diperlukan. Sebab UU No7 tahun 2004 belum berpihak kepada masyarakat, hanya lebih menguntungkan kalangan penguaha. Hal itu disampaikan Poppy Susanti Dharsono, Anggota DPD RI dari daerah Pemilihan Jawa Timur, pada Rapat Tim Kerja Rencana Undang-Undang (RUU) Perubahan UU No 7 /2004 tentang Sumber Daya Air, Rabu (13/4) di …

Read More »