Tag Archives: uu kip

KI Babel Terima Laporan Hasil Penelitian Tim BPPKI Kemenkominfo

BANGKA — Komisi Informasi (KI) Provinsi Bangka Belitung (Babel) menerima rombongan Tim Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI), Kamis (17/11/2016). Ketua KI Babel Rikky Fermana beserta staf menyambut tim peneliti BPPKI Kemenkominfo RI yang dipimpin oleh Felix Tawaang. Dalam kesempatan tersebut, Felix Tawaang menyampaikan hasil laporan penelitiannya terkait aspirasi dan …

Read More »

Anugerah Pemeringkatan KI Lampung Memasuki Tahap Final

Bandar Lampung – Anugerah Pemeringkatan yang digelar Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung sudah dalam tahap finalisasi, yakni terkait penilaian atas implementasi keterbukaan informasi di seluruh badan publik se-Provinsi Lampung tahun 2016. Ketua panitia pemeringkatan, As’ad Muzzammil yang juga Wakil Ketua KI Lampung mengatakan penilaian mencakup empat poin, yaitu ketaatan badan publik dalam menyediaan, mengumumkan, melayani dan mengelola informasi di lingkungan …

Read More »

Koalisi Sipil Minta Gubernur Anulir Tim Seleksi Komisi Informasi Sulteng

PALU – Sejumlah lembaga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Sipil Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Gubernur Sulteng Longki Djanggola, untuk menganulir Tim Seleksi (Timsel) rekruitmen komisioner Komisi Informasi (KI) Sulteng untuk periode 2016-2019. Permintaan itu antara lain dilandasi atas tidak transparannya proses pembentukan Timsel. “Menurut peraturan Komisi Informasi itu, tahapan seleksi sudah akan berakhir pada 16 Oktober 206 ini. Tapi satupun informasi …

Read More »

Inilah Jenis-Jenis Pengecualian Informasi Menurut UU KIP

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Meskipun sudah aktif diberlakukan sejak tahun 2010, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai ujung tombak implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), masih bingung dalam menentukan informasi yang dikecualikan. Mantan Komisioner Komisi Informasi Pusat (KI Pusat), Alamsyah Saragih memberikan panduan mengenali informasi-informasi yang dikecualikan. Dalam sebuah pelatihan yang dilaksanakan Indonesian Parliementary Center (IPC) dan Komisi Pemilihan Umum …

Read More »

Transparansi di Sektor Tambang Lemah

perizinan tambang tidak transparan

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Meskipun sudah meraih status patuh dalam inisiatif global Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), Indonesia dinilai masih lemah dalam mengimplementasikan transparansi di sektor tambang. Di antaranya menyangkut tingkat kepatuhan perusahaan dalam membayarkan kewajiban penerimaan negara. Persoalan transparansi ini juga belum terselesaikan dalam renegosiasi kontrak karya. Hal tersebut dinyatakan oleh Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Maryati Abdullah, dalam sebuah diskusi di Jakarta, …

Read More »

Kepulauan Riau Luncurkan Aplikasi Android Keterbukaan Informasi Publik

Kepulauan Riau, Kebebasaninformasi.org – Pemerintah Kepulauan Riau (Kepri), membuat cara yang kreatif untuk menyampaikan informasi publik ke pada masyarakat. Kepri akhir bulan Desember kemarin telah melunucrkan aplikasi Android untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat. Aplikasi ini sudah bisa diunduh di Play Store dengan kata kunci Pemrov Kepri. Demikian dikutip dari Antara News (29/12/2014). Humas Pemprov Kepri, Dedi Alfian, menyatakan aplikasi ini …

Read More »

KIP: Setuju di Danai APBN, Parpol Harus Transparan

Komisioner Komisi Informasi Pusat, Rumadi, menyetujui gagasan mengenai ide pendanaan partai politik berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) namun parpol harus transaparan dan tunduk terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik. Ke depannya jika ada parpol yang melanggar aturan tersebut harus diberikan sanksi yang sangat berat. “Kami setuju dengan ide pendanaan partai politik melalui APBN, sehingga pengelolaan keuangan partai politik ke …

Read More »

KIP Gelar Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2014

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Komisi Informasi Pusat (KIP) menyampaikan Anugerah Keterbukaan Informasi kepada sejumlah kementrian, badan atau lembaga tertinggi, universitas partai politik, pemerintah provinsi, dan BUMN di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (12/12/2014). Ketua KIP, Abdul Hamid Dipo Pramono menyatakan anugerah ini merupakan upaya untuk mengetahui tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pemeringkatan seperti ini …

Read More »

Dispenau Gelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

Sosialisasi UU KIP di lingkungan Lanud HAS Hanandjuddin, Bangka Belitung, Senin (17/11/2014). Sumber: okezone.com

Bangka Belitung, Kebebasaninformasi.org – Dinas Penerangan Angkatan Udara (Dispenau) mengadakan sosialisasi terkait UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lanud Hanandjoeddin, Kepulauan Bangka Belitung, Senin (17/11/2014). Sosialisasi dilaksanakan oleh Tim Safari Penerangan Langsung (Pensung) Dispenau dipimpin Letkol Sus Ernes DJ Fambrene beserta Letkol Sus Sonaji Wibowo dan Sertu Hendra. Letkol Sus Ernes DJ Fambrene, ketua Tim …

Read More »

Kemenpora: Sesuai UU KIP, PSSI Harus Terbuka

Jakarta, Kebebasaninformasi.org – Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan himbauan kepada Perserikatan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSII) untuk transaran. Kemenpora menilai, sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik PSSI harus bersedia membuka laporan keuangannya ke publik. “Sesuai dengan Undang-Undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, badan publik adalah setiap badan maupun perkumpulan yang menerima sebagian dan atau seluruhnya dari dana …

Read More »

Bahas UU KIP, MK Minta Pemohon Perjelas Kerugian Konstitusional

Kuasa Hukum Pemohon Veri Junaidi saat menyampaikan dalil-dalil permohonan uji materi UU Keterbukaan Informamsi Publik, Senin (10/11). Foto: Humas MK

Sejumlah anggota Komisi Informasi Pusat dan Daerah menganggap bahwa Pasal 29 UU KIP bertentangan sifat kemandirian Komisi Informasi. Oleh sebab itu, mereka melakukan uji materiil terhadap undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Senin, (10/11/2014) MK menggelar sidang pertama perakara tersebut dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Dalam sidang tersebut MK memberikan beberapa nasihat. Majelis yang dipimpin oleh Ahmad Fadlil Sumadi tersebut masih …

Read More »