oleh Parliamentary Center | Jan 14, 2011 | Nasional, Olah Raga
TEMPO Interaktif, Jakarta – Koalisi organisasi masyarakat Save Our Soccer menuntut Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia untuk membuka informasi anggaran. “Untuk menepis kecurigaan adanya kolusi dan korupsi di PSSI,” ujar Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho di kantornya, Jumat (7/1).
Menurutnya, selama ini organisasi induk sepak bola tersebut tidak pernah memberi informasi tentang keuangan mereka. “Bahkan di website juga tidak ada,” katanya.
Tuntutan ini berdasar Undang Undang 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan badan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat. Paulus Widianto anggota Komisi I DPR 1999-2004 yang merintis terbentuknya beleid tersebut mengatakan PSSI termasuk badan publik. “Karena menerima APBN,” katanya.
ICW menyebutkan tahun lalu PSSI menerima Rp 20 miliar dari Anggaran Pengeluaran Belanja Negara Perubahan. “Tahun ini jumlahnya akan bertambah jadi Rp 80 miliar,” kata Emerson.
Informasi keuangan yang dituntut termasuk anggaran dan pendapatan Piala AFF 2010 dimana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Di luar gemilangnya penampilan Pasukan Garuda, turnamen itu mendapat cibiran karena penjualan tiket yang karut marut.
Koalisi juga meminta PSSI menjelaskan mekanisme penunjukan lembaga penyiaran yang memperoleh hak siar. “Ini penting karena lembaga penyiaran menggunakan gelombang frekuensi yang merupakan domain publik,” kata Paulus.
Koalisi yang juga melibatkan Jakmania, organisasi suporter Persija Jakarta, ini mulai menyebarkan formulir yang berisi tuntutan agar PSSI memberikan informasi keuangannya. Mereka berharap bisa mengumpulkan lebih dari seribu lembar formulir sebelum diserahkan ke PSSI, 17 Januari mendatang.
“Jika setelah 17 hari setelah disampaikan tidak direspons, kami akan sengketakan ke Komisi Informasi,” kata Bejo Untung, Koordinator Koalisi Masyarakat untuk Keterbukaan Informasi. Aduan juga akan diteruskan ke Kantor Pusat Federasi Sepak Bola Dunia FIFA di Swiss.
Mereka berharap PSSI mau memberikan laporan keuangan, termasuk pemasukan dari APBN, tiket, dan alokasinya. “Kalau bersih, kenapa risih,” kata Emerson, mengutip iklan layanan masyarakat.
oleh Parliamentary Center | Jan 13, 2011 | Nasional, Olah Raga
Karut marut pengelolaan kompetisi sepakbola Piala Suzuki AFF 2010 memunculkan desakan publik kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran. Publik yang diwakili ICW, sejumlah tokoh masyarakat, LSM pecinta dan supporter sepakbola yang tergabung dalam organisasi Save Our Soccer (SOS), meminta PSSI membuka informasi mengenai pengelolaan tiket piala AFF dan hasil audit keuangan PSSI selama enam tahun terakhir (2005-2010).
“(meminta) Audit keuangan PSSI selama masa kepemimpinan Nurdin Halid,” ujar wakil koordinator ICW, Emerson Yuntho, dalam keterangan pers di sekretariat ICW, jalan Kalibata Timur IV/D no 6 Jakarta Selatan, Jumat (7/01/11).
Emerson mengatakan, PSSI adalah badang publik yang menerima anggaran dari APBN, sehingga wajib membuka informasi penggunaan anggaran kepada masyarakat. Ketentuan itu diatur dalam UU no 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Terlebih, dana yang diterima PSSI setiap tahunnya cukup besar. “Dari informasi seorang angota DPR, tahun 2010 PSSI menerima dana Rp 20 miliar. Tahun ini, meningkat tajam menjadi Rp 80 miliar,” ujar Emerson.
Setiap tahun, PSSI juga menerima dana dari FIFA, AFC, dan lembaga-lembaga donor. Sumber dana juga berasal dari hasil pembayaran “denda kartu” dari setiap pertandingan yang digelar.
Mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 yang juga Ketua Panja UU Keterbukaan Informasi Publik, Paulus Widiyanto, menambahkan, PSSI harus mau memberikan akses informasi, karena lembaga itu merupakan organisasi olahraga yang mendapat dana dari negara. Dalam ranah yang lebih luas, permintaan informasi ini juga berlaku kepada oraganisasi olahraga lain yang menerima dana APBN atau APBD. “gerakan ini tidak hanya menunjuk pada PSSI,” ujar Paulus.
Kurun waktu seminggu kedepan, SOS akan menyebarkan lembar permintaan informasi publik kepada jaringan LSM pecinta sepakbola dan supporter. Direncanakan, seribu lembar permintaan itu akan diserahkan kepada PSSI pada 17 januari 2010. “Jika menolak atau memberikan respons negatif atas permintaan informasi publik, SOS akan mengajukan sengketa informasi ini kepada Komisi Informasi Pusat,” tegas Bejo Untung, anggota Koalisi Keterbukaan Informasi.
Upaya lain, SOS akan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan dorongan penyelesaian kasus korupsi di bidang sepakbola. SOS juga akan melaporkan PSSI kepada FIFA terkait kacaunya manajemen kompetisi dan pengelolaan anggaran.
Tiket
Richard, Sekjen supporter Jakmania, menyoroti kacaunya pengelolaan tiket dalam penyelenggaraan kejuaraan Piala Suzuki AFF. Menurut Richard, selama kompetisi berlangsung, beredar banyak tiket yang tidak jelas peruntukannya. “Ada tiket yang berstempel gratis, namun ternyata dijual. Ada pula ribuan tiket yang dibagikan gratis kepada kelompok supproter tertentu,” kata Richard.
Richard mengatakan, pihaknya telah berkali-kali meminta PSSI memberikan penjelasan, namun tidak pernah mendapat respons. Farodlilah
PSSI Diminta Transparan Soal Anggaran
