Ketidakmandirian Komisi Informasi dan Dampaknya

oleh Parliamentary Center | Sep 9, 2014 | Kabar FOINI, Wawancara

Soal kemandirian Komisi Informasi menjadi kendala yang significan karena hal itu lembaga tersebut menjadi tidak leluasa menjalankan tugasnya. Upaya-upaya sudah dilakukan tapi belum mendapatkan hasil maksimal.

Apa dan bagaimana kemandirian Komisi Informasi, kebebesaninformasi.org mewawancarai salah seorang komisioner KI Pusat Yhanu Setyawan ketika ditemui selepas diskusi bertajuk “Ahli HTN: Mencari Model Ideal Kelembagaan Komisi Informasi” yang difasilitasi Indonesian Parliamentary Center (IPC) di Hotel Harris, Jakarta, Rabu siang, (20/8). Berikut Petikannya.

Apa persoalan yang dihadapi Komisi Informasi, khususnya KI Pusat terkait dengan kemandirian organisasi?

Pada intinya komisi Informasi ini punya kewajiban untuk menyelesaikan sengketa. Nah, ketika dia bertugas menyelesaikan sengketa, maka dia membutuhkan suport, dukungan administrasi yang kemudian nanti akan berinteraksi dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan dansebagainya. Termasuk sumber daya manusianya.

Nah, yang jadi persoalan adalah ketika kita tidak memiliki kemandirian yang memberikan daya dukung terhadap berjalannya proses penyelesaian sengketa. Nah, daya dukungnya pa SDM misalnya, kita tak bisa memilih orang-orang yang dalam orang-orang kapabilitasnya, kapasitasnya sesuai dengan kebutuhan penyelesaian sengketa.

Kenapa?

Karena struktur organisasi di Komisi Informasi Pusat sudah diatur dari sana, masih diatur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ada beberapa struktur organ yang kosong dan itu sampai sekarang beberapa waktu belum terisi. Begitu. Nah, tugas-tugas ini memang harus dilakukan oleh orang yang punya kapabilitas dan kompotensi yang cukup sehingga akan lebih profesional.

Hal-hal semacam ini kerap kali menjadi persoalan tersendiri buat KI Pusat. Kita bicara soal apa namanya, komitmen pegawai. Memang dia tidak dalam otoritas Komisi Informasi secara kelembagaan komisioner, maka dia tunduk kepada sekretaris, sekretaris tunduk pada Kominfo. Ini yang jadi persoalan.

Kita membutuhkan satu dukungan SDM yang memiliki loyalitas kepada kelembagaan Komisi Informasi. Belum lagi dari tampilan-tampilan bagaimana mereka performanya mereka menunjukkan performa pegawai Kominfo ketimbang KI Pusat.

Upaya yang dilakukan KI untuk itu?

Ya, dalam beberapa komunikasi yang sifatnya formal maupun dalam diskusi-diskusi informal disampaikan kepad Kominfo atau Sekjen Kominfo. Tapi kan semua terkait dengan ketersediaan pegawai. Kan begitu.

Belum lagi terkait misalnya dengan pengelolaan budget. Posting budget, tentu kan kita punya ukuran, bahwa untuk melahirkan satu institusi yang profesional, kita membutuhkan A, B, C, D yang ternyata tidak bisa sama ukurannya. Ukuran yang dimiliki oleh pegawai Kominfo itu terlaksananya tugas-tugas mereka, sedangkan kita selesainya sengketa. Jadi kan akhirnya berbeda.

Mau tanya soal keorganisasian, hubungan Komisi Informsai Pusat dengan Provinsi itu bagaimana?

Jadi begini, ada Komisi Informasi Pusat, ada Komisi Informasi Provnsi. Komisi Informasi itu, dia masih suka diperdebatkan apakah ada relasi keorganisasian, ralasi struktural antara Komisi Informasi  Pusat dan KI Provinsi. Secara tekstual memang tidak ada, relasi bahwa Komisi Informasi Pusat lebih tinggi daripada Komisi Provinsi, tidak ada. Tapi kita juga kan memahami bahwa kita ini negara kesatuan. Dalam negara kesatuan itu tentu ada berada center, pusat, dan ada yang pada wilayah-wilayah. Jelas dari sisi itu. Nah, Kemudian dari sisi pembiayaan, norma jelas di dalam undang-undang bahwa Komisi Informasi Pusat itu dibiayai APBN, sementara Komisi Informasi Provinsi dibiayai APBD. Begitu juga KI di kabupaten dan kota, kalau ada. Ini bukan lantas karena pembiayaan berasal dari pintu berbeda membuat dia tidak punya relasi keorganisasian karena toh semuanya sama kan, bahwa di APBN maupun di APBD itu semuanya uang rakyat. Karena pengabdian Komisi Informasi yang tiada lain ke rakyat Indonesia. Tidak hanaya karena KI Pusat yang berada di Jakarta mengabdi kepada orang Jakarta, tapi semua warga negara baik dia berada dimana pun sepanjang dia berada dalam wilayah negara kesatuan erepublik Indonesia, dia adalah warga negara Indonesia, maka dia punya hak konstitusi yang sama. Jadi Komisi Informasi Pusat itu bukan komisi informasi Jakarta plus. Begitu.

Yang kedua, bagaimana tidak ada relasi kalau hukum acaranya sama. Ketika misalnya Komisi Informasi Provinsi tidak mampu menyelesaikan sengketa, dia bisa melimpahkan ke KI Pusat. Nah, kalau tidak ada hubungan organisasi bagaimana bisa melimpahkan? Melimpahkan itu kan memberikan sesuatu kepada yang dianggap lebih mampu. Nah, ini kan tidak mungkin kalau tidak ada relasi keorganisasian, relasi hirarki, itu bisa main melimpahkan.

Format hubungan semacam itu apa namanya, desentralisasi atau terpusat?

Kita tidak kenal itu. Kita bukan based on teritory, tapi based on budget. Jadi karena dia dibiayai oleh APBD, maka dia mengelola badan publik yang sumber pembiayaannya dari APBD. Tapi kalau yang badan publik yang sumber pembiayaannya lembaga dan badan publiknya dari APBN, maka dia di area kewenangannya Informasi Pusat.

Menurut Anda struktur hubungan KI cocok seperti itu atau bagaimana?

Kalau KI di semua provinsi sudah ada, sudah seatle, maka harusnya KI Pusat, selain dia yang sifatnya lintas provinsi, dia menjadi lembaga banding. Tapi ini memang masih wacana. Jelas dia harus sentralistik, dalam arti terkoordinasi, hukum acara dan penyelesaian sengketanya terkoordinasi. Ada relasi keorganisasian sehingga ada komunikasi yang sifatnya administratif antar-kepaniteraan. Nah ini kaitannya dengan konteks penyelesaian sengketa. Nanti penting, termasuk pasca-sengketa. Karena bisa jadi pasca-sengketa itu ada keberatan yang diajukan oleh para pihak yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Komisi Informasi Pusat. Padahal itu perkara diselesaikan di komisi informasi Provinsi. Nah, hal-hal seperti ini juga seharusnya menjadi perhatian kita sehingga semuanya on the track ya. Bisa dalam jalurnya.

Kalau mencari teksnya memang tidak ketemu, tapi itu kan logika hukum. Bahwa hukum itu kan selain ada tafsir gramatikal, juga ada tafsir yang sifatnya kontektualitas. Konteksnya apa? Bahwa tidak mungkin ada organisasi berdiri sendiri-sendiri, tidak punya relasi keorganisasian apa pun, tapi menggunakan sistem yang sama.

Jadi, bisa terpusat dengan syarat KI-KI Provinsi suda seatle?

Iya, ya.

Kalau dari sisi kelembagaan, KI sudah berdiri di mana saja?

Belum, belum semuanya, yang terkahir, saya hafal yang terakhir, di Sumatera Barat ya. Tapi lebih kurang 26 ya.

Kenapa belum semuanya?

Itu tadi karena pemerintah daerah menganggap belum waktunya, belum mampu membiayai dan sebagainya. Padahal kan ini perintah Undang-Undang. Berarti kan secara sengaja banyak kepala daerah mengabaikan Undang-Undang

Penyebabnya apa?

Soal komitmen, soal tanggung jawab kepala daerah itu melaksanakan Undang-Undang. Yang kedua juga kepedulian masyarakat sipil. Masyarakat sipil di daerah itu mungkin kurang serius memperjuangakan kehadiran Komisi Informasi maupun pemenuhan atas hak akses informasi publik.

Ada semacam ketakutan tidak, misalnya kalau KI didirikan masyarakat akan meminta informasi yang selama ini ditutup-tutupi?

Saya kira mungkin. Tapi itu kan hanya ada dalam pikiran kepala daerah yang menggunakan cara berpikir yang lama, yang tidak mau terbuka, yang mau hanya dia sendiri yang mengelola pemerintahannya. Saya kira kepala daerah yang berpikirian seperti ini, tidak akan punya kualitas yang sama dengna kepala daerah yang berpikiran maju. Jadi ketika dia itu mau terbuka, sebetulnya dia lebih punya keberanian untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Nah, justru kita patut curiga dengan kepala-kepala daerah yang tidak concern dengan agenda keterbukaan informasi. Sebetulnya apa yang terjadi di daerah itu? Kenapa dia tidak mau transparan?  Persoalannya apa? Kan begitu. Ini yang perlu ditelusur secara lebih dalam. Kalau cuma persoalan posting anggaran Komisi Informasi  itu belum cukup misalnya, tapi saya kira semua akan menyesuaikan dengan kondisi anggaran di daerah.

UU itu mengamantkan KI itu sampai kabupaten?

Bila diperlukan. Itu melihat dari kondisi geografis dan kebutuhan. Jadi, kondisi geografis itu memang sangat jauh, begitu kan dari pusat kota sehingga warga akan kesulitan kalau menyelesaikan sengketa karena Komisi Informasi Provinsi ini dimungkinkan. Tapi ada nggak orang yang bisa mengelola Komisi Informasi? Karena ingat Komisi Informasi adalah sekumpulan orang yang sekedar ingin menjadi komisioner, tapi orang-orang yang mempunyai kemampuan analisa, status dari informasi atau dokumen itu, informasi atau dokumen yang terbuka atau terutup. Dengan begitu dia harus punya kompetensi yang punya kemampuan analisa dokumen. Dan beberapa syarat kualitatif lainnya yang itu nanti akan membantu dia yang ketika dia berfungsi sebagai komisioner. Bukan sekadar menjadi orang yang berstatus komisioner

Ada semacam batas waktu ke provinsi itu harus dibentuk tahun sekian?

Ada, seharusnya semua sudah terbentuk tahun 2010. Dua tahun setelah diundang-undangkan. Nah, ini seharusnya jadi concern pemerintahan baru sekarang, bagaimana mendorong transparansi itu menjadi ujung tombak dari upaya merealisasi janji-janji kampanye. Jadi menurut saya pemerintahan baru sekarang, tentunya akan berharap ada pembeda dari pemerintahan terdahulu. Pembedanya dimana? Nah, pembedanya bahwa dia lebih memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas itu akan semakin kuat ketika ruang partisipasi publik dan transparansi penyelenggara pemerintahan itu semua terbuka dan bisa diakses.

Tugas Komisi Informsai itu menyelesaikan sengketa. Tadi disebutkan salah satu lambatnya KI berdiri kurangnya dorongnya masyarakat sipil, berarti terkait dengan sosialisasi. Yang bertugas menyosialisasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu siapa?

Secara umum, Komisi Informasi juga punya tugas untuk melakukan sosialisasi, tetapi tentunya pemerintah sebagai pelaksana Undang-Undang, karena hakikatnya pemerintah itu pelaksana undang-undang, DPR pembuat Undang-Undang, mereka yang secara lebih memungkinkan di dalam budgeting, memiliki anggaran yang cukup untuk mendorong transparansi dalam pemerintahan. Tetapi juga saya kira masyarakat daerah juga harus diingatkan bahwa meraka juga harus terus memperkuat dan mendorong kepala daerahnya untuk menghadirkan transparansi dalam pemerintahannya. Nah, untuk menjamin akses itu maka dibutuhkan Komisi Informsi. Jadi, masyarakat di daerah apakah dia masyarakat sipil maupun masyarakat politik, masyarakat politik berarti dia dari partai-partai politik di level daerah maksudnya, di DPRD, ini yang seharusnya didorong kepada kepala daerahnya untuk segera mengimplementasikan Undang-Undang no 14 tahun 2008  di daerahnya masing-masing, karena ini perintah Undang-Undang.

Ini tersendat-sendat karena yang pertama soal komitmen, yang kedua, soal pengetahuan, yang ketiga soal kemampuan daerah. Tapi kemampuan daerah tidak terlalu siginifican tapi komitmen dan pengetahuan.

Semenjak UU disahkan, menurut Anda  bagaimana antusiasme masyarakat memanfaatkan UU itu?

Semakin lama, semakin banyak. Di awal-awal undang-undan itu hadir, memang jumlah pemohon individu itu tidak significan, tetapi sekarang, yang lebih banyak itu pemohon individu. Beberapa masyarakat sipil yang tergabung dalam organiasi atau NGO itu juga ada yang melakukan, tetapi dia melakukan permohonan informasi biasanya ke banyak tempat, jadi kita anggap ini sebagai satu pemohon. Tapi kalau pemohon individual, walauppun kasusnya cuma tiga, atau empat, menurut kita itu top, jelas lebih dari itu. Jumlah permohonan informasi itu sudah lebih dari seribu perkara, dengan begitu saya kira, upaya untuk memaksimalkan UU ini dan manfaat uu ini bagi publik baik secara individu maupun kelompok itu mulai terasa significan.

Data itu, akumulusi seluruh KI atau hanya KI Pusat.

Kalau sama provinsi bisa lebih lagi. KI Jakarta saja bisa lebih 500 perkara lebih setahun.

Dengan data seperti itu menggembirakan atau bagaimana?

Dua sisi. Satu sisi yang menggembirakan adalah masyarakat semakin sadar atas haknya untuk mendapatkan informasi publik, tetapi di sisi yang lain yang mengecewakan justru kita melihat bahwa pemerintah belum mampu mengimbangi pelayanan informasi publik dan mampu mengimbangi kebutuhan informasi publik karena masih pemerintahannya berkutat dengan penggunaan metode pelayanan yang konvensional yang berbasis dokumentatif. Coba kalau pemerintahannya lebih modern, menggunakan teknologi informasi, maka tidak akan terlalu banyak permohonan informasi langsung.

Bisa dikatakan, semakin banyak sengketa informasi, berarti lembaga-lembaga publik itu tidak menyediakan apa yang dibutuhkan masyarakat?

Itu yang pertama, mulai dari tidak menyediakan sampai dengan lamban memberikan respon karena banyak juga perkara-perkara sengketa informasi yang sebetulnya ini berangkat dari sistem dan tata kelola layanan. Jadi, ada kewajiban badan publik itu membentuk PPID. Dalam institusi ini ada petugas pelayanan infformasi publik. Nah, ketika petugas pelayan informasi publik tidak secara efektif menjalankan perannya, maka secara otomatis pelayanan kebutuhan informasi itu akan terhambat. Nah, seringkali ini, dokumennya bukan dokumen yang dirahasiakan, tetapi karena keterlambatan dalam pelayanan. Nah, ini yang kerap kali jadi persoalan.

Berapa persen lembaga publik membentuk PPID?

Saya tidak begitu hafal datanya. Itu teman-teman di kelembagaan, saya lebih ke sengketa informasi. Tapi pada intinya, sekarang sudah waktunya bagi pemerintah. Kalau level kementraian sudah, maupun lembaga-lembaga negara pusat, maupun nonstruktural, yang belum banyak itu adalah di pemerintahan daerah kabupaten kota terutama, kemudian juga badan usaha milik negara yang juga punya kewajiban untuk tunduk kepada UU ini, juga teman-teman partai politik. Nah, saya juga berharap teman-teman masyarakat sipil juga menunjukkan kepada publik, siapa PPID-nya, begitu. Misalanya IPC, harus menunjukkan kepada publik, siapa PPID-nya supaya ini menjadi teladan, contoh, buat badan publik di luar, bawa masyarakat sipil juga siap kok.

Termasuk KI ya Pak?

Termasuk KI, termasuk badan publik yang wajib membuat PPID

Sudah terbentuk?

Iya.

Pentingnya UU ini dijalankan apa di konteks Indonesia itu apa?

Itu yang pertama mengembalikan kepercayaan warga terhadap penyelenggara negara. Transparansi adalah alat yang paling mungkin untuk menunjukkan komitmen penyelenggara negara bahwa dia adalah orang yang siap melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Itu yang paling penting. Jadi, suatu suat mungkin, kita memang tidak membutuhkan lagi Komisi Informasi karena penyelenggaranya sudah transparan. Nah, kalau semuanya sudah transprasan, ngggak akan dibutuhkan Komisi Informasi dan mungkin di ujungnya tidak akan dibutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi terjadi kan karena ada ruang orang untuk melakukan abuse of power. Kemudian penyimpangan ada pengelolan keuangan negara dan sebagainya. Nah, kalau semuanya dilakukan secara transparan, semua masyarakat bisa mengakses, masyarakat turut serta, kan begitu, semuanya akan tereduksi potensi negatif kan begitu, dari bias penyelenggaraan keuangan negara.

Posisi media massa berkaitan dengan UU tersebut?

Sangat penting, baik cetak, elektronik, online. Ini menjadi ujung tombak di dalam pemberian informasi, tetapi bukan mereka bukan yang memproduksinya? Yang memproduksi informasi siapa? Yang memproduksi informasi adalah institusi-institusi kenegaraan atau badan-badan publik, maka dia menjadi informasi publik. Nah, kalau media, dia menjadi penyebarluasan. Nah, makanya, kemudian kita juga perlu mendorong Informasi Pusat, mendorong elektronik government sehingga informasi tentang penyelenggaraan pemerrintahan daerah, mulai dari sektor hulu, mulai dari sektor perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban, itu semua terbuka, orang bisa akses, ini abad abadnya teknologi informasi, maka menggunakan insturmen menggunakan teknologi informasi ada website yang bisa digunakan untuk komunikasi. Jadi setiap saat keterbukaan informasi itu memberikan ruang interaksi antara warga dengan penyelenggara negara, baik pada level nasional maupun pada level lokal, dengan apa? Dengan cara dia melihat web. Dengan melihat web, menjadi pengunjung, dengan menjadi pengungjung, dia otomatis mengunjungi badan publik, terjadi interaksi antara warga dengan penyelenggara negara, terjadi interaksi, semakin dekat antara warga dengan penyelenggara. Tapi bukan dekat dalam konteks bertatap muka, tapi dekat dengan program. Jadi program yang dekat dengan rakyat itu program yang transparan, program yang transparan, pertanggungjawaban yang transparan.

Terkait dengan pemerintahan baru, bagaimana kecenderungan keterbukaan informasi ke depan?

Suka atau tidak suka, pemerintahan baru sekarang berhdapan dengan abad informasi, maka akan terjadi banyak persoalan yang terkait dengan informasi yang perlu diakses publik, maka kewajiban mutlak bagi penyelenggara pemerintahan sekarang, sebagai presiden, dia punya kewajiban untuk segera memberikan format pemerintahan yang terbuka yang melibatkan partisipasi publik sehingga menghadirkan akuntabilitas, sehingga akan terlihat perbedaan nanti cara berpemerintahan negara yang sekarang dengan pemerintahan yang terdahulu. Termasuk misalnya kalau berpotensi melakukan kejahatan atau penyimpangan akan mudah sekali kelihatan oleh publik. Sekarang kan orang akan dengan mudah misalnya mengupload foto ke media sosial, kan begitu. Tentang apa yang dilakukan oleh pejabat pubik atau siapa pun kan begitu. Nah, ini kan mudah sekali kalau mereka kalah cepat dengan publik maka mereka akan kehilangan kepercayaan publik. Nah, ini kan tentu kan tidak baik  bagi pemerintahan yang berasal dari rakyat.